Ada Skenario Besar Membajirnya Tenaga Kerja Asing China ke Indonesia

Ada Skenario Besar Membajirnya Tenaga Kerja Asing China ke Indonesia

SHARE

Publik-News.com – Membanjirnya tenaga kerja China (RRC) yang masuk ke Indonesia, menjadi kepedulian dan keprihatinan banyak pihak. Sejauh ini kebijakan bebas visa yang diterapkan pemerintah Indonesia ke China tersebut menjadi perangsang munculnya eksodus tenaga kerja Tiongkok ke Indonesia.

Berbagai kalangan menilai, kehadiran Warga Negara Asing (WNA) asal RRC kian membuat resah masyarakat. Hal ini diperparah dengan sistem pengawasan yang masih sangat lemah sehingga memberi ruang bagi mereka menyalahgunakan visanya.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia Jumhur Hidayat merasakan keanehan dengan banyaknya tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Tiongkok. Dia melihat seakan ada skenario besar yang dilakukan Tiongkok di Indonesia.

“Ini kok modusnya mendompleng pada tenaga kerja asing,” kata Jumhur yang juga mantan kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tersebut.

Dia menegaskan bahwa semua pengusaha tentu ingin mengeluarkan modal seminimal mungkin untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya.

“Kedua, kalau ada usaha yang tidak ingin memperkecil cost dipertanyakan ada apa sebenarnya. Biayanya jauh lebih mahal, datang pakai pesawat, penginapan di apartemen, gaji lebih besar. Padahal pekerjaan itu bisa dilakukan oleh pekerja lokal,” ucapnya.

Jumhur mengaku heran dengan sikap pemerintah yang seolah tidak melakukan pengawasan masuknya TKA. Padahal, Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah mengatur tentang itu. Dia mencontohkan, di Korea Selatan, pengusaha kecil setiap hari teriak dan meminta pemerintah mereka untuk mendatangkan buruh bergaji rendah dari Indonesia. Tapi, pemerintah Korea Selatan konsisten menjalankan aturan.

“Jika seorang pengusaha meminta izin untuk mendatangkan buruh asal Indonesia, pemerintah mereka pasti terlebih dahulu memerintahkan untuk mengiklankan bahwa mereka sedang butuh tenaga kerja. Jika dalam waktu yang ditentukan tidak ada warga yang mendaftar ke perusahaan barulah pemerintah memberi izin,” katanya. (As)

SHARE
Comment