Ahok Effect dan Pengkhianatan Sejarah Jika Menahasa Merdeka

Ahok Effect dan Pengkhianatan Sejarah Jika Menahasa Merdeka

SHARE

Ahok Effect ternyata menimbulkan hal-hal yang luar biasa! Tidak hanya demo seribu lilin di berbagai kota, tapi juga tuntutan merdeka dari Kabupaten Minahasa di Sulawesi Utara. Orang-orang tertentu yang menganggap hukuman penjara dua tahun terhadap Ahok dirasa tidak adil, kemudian berkumpul dan mendeklarasikan Minahasa Merdeka. Aneh?

Setelah 72 tahun berada dalam naungan Republik Indonesia, hanya karena kasus Ahok, mereka ingin memerdekakan Minahasa dan keluar dari garba nusantara Indonesia. Mereka lupa bahwa sejarah Minahasa sangat lekat terhadap NKRI, bahkan sangat dekat dengan Islam. Yang terakhir ini penting digarisbawahi karena salah satu alasan mereka yang ingin memerdekakan Minahasa karena rakyat di sana mayoritas Protestan dan putusan hukum yang tidak adil itu dianggap mereka sebagai desakan umat Islam terhadap Ahok yang dituduh menista agama Islam.

Betul, hanya orang-orang tertentu yang menginginkan Minahasa merdeka terpisah dari Indonesia. Tapi hal itu tidak bisa dianggap enteng. Sebab bisa mempunyai efek bola salju. Makin lama, makin besar dan sulit dikendalikan. Che Guevara, pejuang pembebasan Amerika Latin, yang sangat terkenal itu pernah menyatakan: revolusi dimulai dari “orang-orang gila”. Orang-orang gila ini nekad, tak bisa dibendung keinginannya. Dan di tengah jalan, ide-ide gilanya akan diikuti banyak orang.

Artinya, meski keinginan merdeka Minahasa itu hanya diumumkan segelintir orang, efek bola saljunya bisa membesar dan liar. Dan hal itu tampaknya mulai terbukti. Sekelompok orang sudah berani mengibarkan bendera Minahasa Raya di Tondano, ibu kota Minahasa. Kemudian isu Minahasa Raya pun telah “mereka sebarkan” melalui internet sehingga viral di mana-mana, di seluruh dunia.

Sejarah mencatat: Deklarasi Minahasa Merdeka pekan lalu bukan pertama kali terjadi. Pada September 2006 lalu, sekelompok orang di Minahasa juga mendeklarasikan gerakan kemerdekaan tersebut. “Dolfie Maringka pada 25 September 2006 mendeklarasikan pendirian Gerakan Minahasa Merdeka sebagai respons atas eksekusi tiga warga Kristen yang terbukti terlibat dalam pembunuhan di Sulawesi Tengah,” tulis Sven Kosel dalam artikelnya yang dimuat di buku “Christianity in Indonesia Perspectives of Power” dan mengutip laman Sulutlink.

Deklarasi Gerakan tersebut dilakukan sekitar dua bulan jelang kehadiran Presiden AS George W. Bush. Pada November 2006. George W Bush yang datang ke Indonesia menjadi topik hangat di nusantara saat berkunjung ke Minahasa. Aneh memang, mengapa pula presiden AS berkunjung ke Minahasa? Apa istimewanya kabupaten yang beribukota Tondano itu? Apakah karena mayoritas penduduknya beragama Kristen. Di Indonesia Timur, sungguh banyak daerah yang populasinya hampir semuanya Kristen. Tapi kenapa Bush hanya tertarik pada Minahasa? Itulah sebabnya, kedatangan Bush ke Tondano mendapat kritik keras dari sejumlah organisasi massa dan pemuda. Bush yang menjadi tamu dianggap sudah berperilaku keterlaluan: ikut campur masalah tuan rumah.

Kembali kepada Minahasa Merdeka! Kenapa mereka ingin merdeka hanya karena keputusan hakim dua tahun penjara di PN Jakut untuk Ahok? Mereka mengira keputusan hakim PN Jakut itu sudah final. Bukankah masih ada dua tahap untuk “merevisi” keputuhan hakim tingkat pertama di PN Jakut itu? Banding ke Pengadilan Tinggi dan kalau mentok lagi, naik ke MA. Bahkan seandainya mentok di MA, masih ada peninjauan kembali di MA. Hal itu bisa terjadi karena sudah pernah ada yang melakukannya, berarti sudah ada yurisprudesinya. Yang jadi soal, kenapa hanya persoalan Ahok, Minahasa ingin merdeka? Ini benar-benar perbuatan yang ahistoris.

Sejarawan Unpad Bandung, Prof. Dr. Ahmad Mansur Suryanegara, misalnya, mencatat bahwa Minahasa sebetulnya punya sejarah yang lekat dengan Islam. Suryanegara menyatakan, Minahasa punya pahlawan Mr. AA Maramis yang dalam sejarah ikut serta melahirkan Piagama Jakarta 22 Juni 1945. Dalam logika MR AA Maramis saat itu, konstitusi Oendang Oendang Dasar 1945 wajar kalau mengadopsi keinginan umat Islam yang mayoritas dan punya sejarah menentang penjajahan yang paling keras. Meski kemudian Piagam Jakarta tak mendapat dukunga Bung Karno dan tokoh-tokoh yang lain, tapi sikap Maramis tersebut menunjukkan toleransi seorang tokoh Kristen terhadap Islam.

Di samping itu, orang-orang Kristen di Timur Indonesia juga punya tokoh besar DR Johannes Leimena (Protestan), pendiri RS Emanuel Bandung yang kini menjadi salah satu rumah sakit favorit di Kota Kembang dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat Jabar yang mayoritas Islam. Sejarah kedekatan Dr. Leimena dengan tokoh-tokoh Islam ini bisa dilihat dalam beberapa kabinet yang terbentuk setelah Indonesia merdeka. Dalam kabinet pimpinan parpol Masyumi, misalnya, Dr. Leimena diangkat sebagai Menteri Kesehatan RI. Saat menjadi Wakil Perdana Menteri, Dr. Leimena juga yang membacakan Penolakan Pemerintah Presiden Soekarno (2 hari pra kudeta G30S PKI ) terhadap tuntutan CGMI PKI yang menginginkan Pembubaran HMI. Dr. Leimena menyatakan bahwa HMI adalah Gerakan Mahasiswa Revolusioner. Dan CGMI PKI tidak dibenarkan menuntut pembubaran HMI.

Dr. Johannes Leimena, akrab dengan panggilan Om Jo, tercatat dalam sejarah sebagai satu-satunya orang yang mampu menjadi menteri selama 21 tahun berturut-turut dalam 18 kabinet yang berbeda. Jabatan menteri yang beragam beliau emban mulai dari Menteri Kesehatan yang pertama, Wakil Perdana Menteri, dan Wakil Menteri Pertama pada Kabinet Sjahrir II (1946) sampai Kabinet Dwikora 11(1966). Om Jo juga menyandang pangkat Laksamana Madya (Tituier) di TNI-AL.
Dari sedikit catatan tersebut, tulis Suryanegara, orang-orang yang mendeklarasikan Gerakan Separatis Manado dan mengibarkan Negara Minahasa Merdeka telah kehilangan kesadaran sejarah. Dengan demikian, tuntutan kemerdekaan Menado jelas tidak punya latar belakang sejarah yang mendukungnya. Jadi, aneh kalau ada orang-orang Menado yang menuntut kemerdekaan Minahasa hanya karena kasus Ahok di atas.

Ahok dan Pilgub Jakarta memang mengharu biru jagad nusantara. Bukan hanya masyarakat Jakarta (yang punya hak pilih) terpecah, tapi juga masyarakat Indonesia. Lingkuran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mensurvai, 85% rakyat Indonesia “peduli, gaduh, dan terseret” dinamika Pilgub DKI. Tak sedikit keluarga pecah karena beda pilihan gubernur; organisasi rusak karena pimpinannya punya pendapat berbeda dengan anggotanya terhadap pilihan gubernur; dan bahkan partai politik pun ikut retak karena antar pimpinan dan antar konstituennya silang pendapat soal pilihan gubernur DKI. Belum lagi, kekacauan tersebut tersusupi pula isu ras, agama, dan lain-lain. Beruntanglah Presiden Jokowi telah mengingatkan kita semua bahwa jangan sampai nasionalisme bangsa Indonesia runtuh hanya karena demo-demo politik Pilkada.

Pilgub Jakarta – di balik cerita dekonstruksi nasionalisme tadi – juga memicu kewaspadaan para tokoh (politik, agama, dan pejabat negara) terhadap gangguan soliditas NKRI. Demo-demo berkepanjangan – apa pun alasannya – jelas mengganggu soliditas NKRI yang berdasarkan Pancasila yang sudah disepakati bersama eksistensinya pada sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Para founding fathers Inonesia yang terdiri atas wakil-wakil suku, agama, dan daerah saat itu, tahun 1945, yakin betul bahwa Pancasila adalah yang paling tepat untuk menjadi Dasar Negara Kesatuaan Republik Indonesia (NKRI).

Itulah sebabnya, ketika ada organisasi yang menggugat keabsahan Pancasila sebagai Dasar Negara, bangsa Indonesia prihatin plus marah. Prihatin karena para penggugat ini, yang nota bene jumlahnya amat kecil – tampaknya tidak merasakan denyut dan nafas bangsa Indonesia yang sangat menyukai Pancasila. Marah karena mereka melanggar kesepakatan yang telah dibangun para pini sepuh bangsa yang sangat dihormati.

Dalam survey LSI yang diumumkan 19 Mei 2017, diketahui: 75% rakyat Indonesia menginginkan Indonesia menerapkan Demokrasi Pancasila. Hanya 8,7 persen rakyat Indonesia yang menginginkan mengadopsi negera Islam seperti di Timur Tengah. Menurut catatan LSI, meski 85% rakyat Indonesia beragama Islam, tapi sedikit sekali yang menginginkan Islam sebagai Dasar Negara. Begitu pula terhadap pilihan demokrasi liberal. Hanya 2,3% rakyat Indonesia yang menghendakinya.

Apa arti semua itu? Pancasila adalah pilihan rakyat Indonesia. Prabowo Subianto dalam amanatnya atas kemenangan Anies-Sandi dalam Pilgub Jakarta tegas menyatakan, jika pemerintahan Anies-Sandi tidak sesuai dengan tujuan NKRI dan Pancasila, sayalah orang pertama yang menentangnya. Bagi bangsa Indonesia, dan tentu saja bagi para pemimpin bangsa: Pancasila dan NKRI sudah final. Tinggal bagaimana mengisinya dengan baik sesuai cita-cita Pancasila dan UUD 45.

Oleh: Ahmad Riza Patria
(Penulis adalah Wakil Ketua Komisi II DPR RI)

SHARE
Comment