Home Hukum Ahok Tak Dinonaktifkan, Mantan Petinggi Polri: Presiden Sudah Kongkalikong Dengan Mendagri

Ahok Tak Dinonaktifkan, Mantan Petinggi Polri: Presiden Sudah Kongkalikong Dengan Mendagri

Publik-News.com – Dewan Pakar ICMI, Anton Tabah Digdoyo mengaku heran dengan kasus penistaan agama yang dialami Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkesan dilindungi oleh penguasa. Belum lagi, Mendagri pasang badan untuk menonaktifkan Ahok.

“Dan (Pasal 83) itu sudah berjalan sejak UU diundangkan, tak satupun gubernur dan wagub yang berstatus terdakwa lolos dari pasal tersebut,” katanya Anton, Kamis (23/2/2017).

Mantan petinggi Polri ini mengaku kerap menangani kasus penistaan agama. Namun, kata dia, terhadap Ahok presiden bersikap lain, selalu menunda-nunda sejak status tersangka yang mestinya ditahan pun tidak ditahan kasus Ahok ini

“Lalu Mendagri pasang badan tidak memberhentikan sementara Ahok, siap mengundurkan diri dari Mendagri,” katanya.

Menurutnya, memberhentikan kepala daerah yang menyandang status terdakwa sangat mudah. Dengan mengacu pada UU penodaan/penistaan agama semua pelakukanya bisa ditahan. Hal itu diungkapnya, menyusul selama ini kasus yang ditanganinya terkait penistaan agama pelakunya selalu ditahan.

“Kenapa kasus Ahok jadi aneh? Kerena dibela mati-matian oleh penguasa. Kenapa penguasa membela? Tanya saja pada mereka,” katanya.

Ia melanjutkan, langkah Mendagri untuk meminta fatwa ke Mahkamah Agung (MA) sebetulnya tidak perlu dilakukan. Sebab, sudah ada fatwa MA tahu 1984 agar semua pelaku penista agama dihukum seberat-beratnya

“Maka Arswendo dan lain-lai pun dihukum maksimal 5 tahun penjara. Kenapa Ahok diistimewakan padahal azas hukum itu kesamaan, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum juga harus wajib dijaga ditegakkan,” katanya.

Ia menyebut tidak dinonakktifkannnya Ahok sebagai Gubernur DKI bukan karena Mendagri, melainkan Presiden yang memintanya. Karena tidak mungkin, kata dia, Mendagri mengeluarkan keputusan tanpa disetujui Presiden

“Ya jelas salah, wong bukan wewenang dia kok putuskan. Dan ya tak mungkin dicopot, yang nyopot menteri kan presiden, saya sebagai mantan pejabat tahulah psikobirokrasi. Mendagri pasang badan itu pasti sudah kongkalikong dengan presiden dan presiden tak akan nyopot Mendagri. Anak balita saja tahulah,” katanya.

Ia meminta Presiden Jangan ngakali aturan, jangan mlintir hukum. Ingat, kata dia, kekuasaan ini cuma sebentar. Kalau rakyat sudah nuntut, itu kesabarannya sudah di tapal batas, kalau batas itu jebol, tak ada kekuatan apapun yang bisa membendungnya. (Fq)

Comment