Aji Minta Pengadilan Perbolehkan Media Liput Sidang Kasus E-KTP

Aji Minta Pengadilan Perbolehkan Media Liput Sidang Kasus E-KTP

SHARE

Publik-News.com – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membawahi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan melarang media untuk menyiarkan secara langsung kasus korupsi proyek E-KTP sebagai langkah yang tidak tepat

Ketua Umum AJI Suwarjono mengatakan larangan penyiaran itu tidak memiliki dasar yang kuat. “Sebaiknya media diberi akses siaran langsung secara terbatas, seperti dalam persidangan kasus Ahok,” kata Suwarjono, di Jakarta, Kamis, 9 Maret 2017.

Ia mengaku pihaknya menghormati keputusan jika kasus itu tidak boleh disiarkan secara langsung. Namun, ia keberatan apabila pengadilan melarang secara keseluruhan media untuk meliputnya.

Menurut Suwarjono, kasus korupsi E-KTP ini adalah kasus yang penting karena menyangkut kebutuhan orang banyak untuk mengetahuinya. Disamping itu, kata dia, Kasus ini diduga akan menyeret nama penting yang kesemunya harus diketahui publik.

“Sangat beralasan jika publik ingin mengetahuinya secara langsung tanpa harus datang ke pengadilan,” kata Suwarjono.

Ia kemudian membandingkan dengan persidangan penisataan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ia membenarkan jika kasus Ahok ini apabila disiarkan secara langsung akan mengamcam keamanan dan ketertiban karena kasusnya sensitif. Namun, lanjut dia, hal itu tidak ditemukan dalam kasus E-KTP ini.

“Sensitivitas masalah seperti itu tak kami temukan dalam kasus e-KTP ini,” tambah Suwarjono.

Sebelumnya, Humas Pengadilan Tipikor Jakarta, Yohanes Priana mengatakan keputusan pelarangan peliputan itu berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A Khusus Nomor W 10 u1/kp 01.1.1750sXI201601

Meski dilarang media untuk melakukan peliputan, pengadilan memperbolehkan masyarakat jika ingin menyaksikan langsung jalannya persidangan.

“Siapapun juga boleh datang untuk melihat. Tapi tentu dengan mengingat kapasitas pengadilan. Kalau live artinya persidangan dihadirkan kepada masyarakat umum,” ujarnya.(Fq)

 

 

SHARE
Comment