Home Politik Aliran Politik; Dan Dilema Negara Kesejahteraan

Aliran Politik; Dan Dilema Negara Kesejahteraan

58

Publik-News.com  – Akhir-akhir ini, karena barangkali ada momentum pemilihan Presiden 2019, diskursus mengenai politik aliran mencuat kembali kepermukaan. Ada pula kalangan yang mengaitkannya dengan pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang terakhir. Politik aliran, berbeda dengan aliran atau haluan politik. Politik aliran memiliki konotasi negative sebagai pemanfaatan isyu-isyu sektarianisme seperti agama, mazhab dalam agama, suku atau etnik, dan rasialisme. Sementara aliran politik merujuk kepada pengelompokan ciri khas dari suatu kekuatan politik dilihat dari visi dan misi apa yang sedang mereka perjuangkan. Disejumlah negara-negara yang telah mengalami proses berdemokrasinya secara matang, seperti Swedia, Inggirs, Francis, Amerika, dan sejumlah negara lainnya, aliran-aliran politik dibangun berdasarkan orientasi program-program apa yang mereka ingin laksanakan ketika berkuasa. Meskipun terdapat sejumlah varian, namun para pemikir politik mengelompokkan aliran-aliran politik dalam dua atau tiga kelompok besar, yang mereka sebut sebagai “kiri lama” atau “klasik”, “kanan baru” atau “neoliberalisme”.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Anthony Giddens, “Kiri lama” dicirikan oleh pertama; keterlibatan negara yang cukup luas dalam kehidupan social dan ekonomi. Subsidi yang besar menjadi ciri khasnya dari kriteria yang pertama ini. Kedua; negara mendominasi masyarakat madani; ketiga, menggunakan managemen permintaan Keynesian dan Koorporatisme; keempat, peran pasar dibatasi: dengan ciri ekonomi social atau campuran; kelima, pemberdayaan dan pemanfaatan sumber daya manusia secara massif; keenam, egalitarianism yang tinggi; keenam, menerapkan konsep negara kesejahteraan yang komprehenshif, untuk melindungi warga negara; ketujuh, modernisasi dilaksanakan secara linier; kedelapan, kesadaran ekologis yang rendah; kesembilan, internasionalisme, dan yang terakhir termasuk dalam dunia yang biporal (dwikutub).

Sementara itu, Kanan Baru atau Neo-liberalisme diricikan dengan; pertama, pemerintahan minimal, masyarakat madani yang otonom, fundamentalisme pasar (pasar bebas), otoritarianisme moral, plus individualisme ekonomi yang kuat, kemudahan pasar tenaga kerja, penerimaan atas keberagaman atau perbedaan, Negara kesejahteraan berfungsi sebagai jarring pengaman social, modernisasi linier, kesadaran ekologis yang rendah, menerapkan teori realis dalam kebijakan hubungan internasional, dan yang terakhir termasuk juga dalam dunia bipolar (dwikutub).
Baik kiri lama, maupun kanan baru, nampaknya tidak lagi mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan masyarakat dalam negara kesejahteraan. Oleh karena itu Anthony Giddens menawarkan program yang sebutnya dengan “jalan ketiga”, dengan ciri sebagai berikut: Pemerintahan pusat yang kuat, Negara demokratis tanpa musuh (non block), masyarakat madani yang aktif, keluarga yang demokratis, menggunakan ekonomi campuran, mengedepankan kesamaan dan inklusi, Negara melakukan investasi social (social investment state), Bangsa cosmopolitan, menerapkan demokrasi cosmopolitan. Tulisan ini tidak untuk menguraikannya satu-persatu, dan silahkan merujuk langsung ke buku The Third Away: The Renewal of Social Democracy, Anthony Giddens 1998.

Pembedaan aliran politik seperti itu, sama sekali belum kita temukan dalam praktek politik di Indonesia. Partai-partai politik bergerak seolah tanpa ideology, melakukan rutinitasnya ala kadarnya. Meskipun ada ciri warna agama, (religious) dan ciri Nasionalis yang seringkali dilekatkan kepada parpol tertentu, tapi sama sekali tidak berkesesuaian dengan realitas. Dapat disimpulkan bahwa partai partai di Indonesia tidak memiliki aliran politik, dan semata hanya sekedar pemenuhan kebutuhan pemilu. Ironisnya, politik aliran dengan menggunakan isyu agama, demikian massif dilakukan.

Tiadanya warna aliran politik, menjadikan politik demokrasi di Indonesia sedemikan “personal”. Figure lah yang menentukan warna politik, dan bukan partai politik. Hal itu terlihat bukan hanya dalam pelaksanaan pemilihan Presiden, tapi juga dalam pelaksanaan pemilihan kepada daerah. Akibatnya jagad politik dipenuhi bukan perdebatan-perdebatan politik yang berorientasi para pengayaan program-program yang ditawarkan pasangan calon, tapi lebih kepada figure yang sedang mengikuti kontestasi politik. Inilah salah satu factor kenapa iklim politik demikian terasa emosional, dan cenderung irasional.

Negara Kesejahteraan Indonesia

Gagasan tentang Indonesia menjadi kesejahteraan sesungguhnya banyak dapat ditemukan dalam frase-frase konstitusi Indonesia (UUD NRI 1945). Misalnya frase “memajukan kesejahteraan umum” yang menjadi salah satu tujuan berbangsa dan bernegara yang terdapat mukaddimah UUD NRI 1945. Frase “memajukan kesejahteraan umum” ini bersifat “netral”, dalam arti bagaimana pola yang tempu dalam memajukan kesejahteraan umum itu, dapat dilakukan secara fleksible dengan memperhatikan potensi yang dimiliki Bangsa Indonesia, serta peluang yang dapat diperoleh melalui interaksi dengan bangsa-bangsa lain secara global. Oleh sebab itu, tidak mesti ada kekakuan dalam menterjemahkannya. Pun tidak harus takut jika ingin menerapkan suatu mazhab ekonomi tertentu, neoliberal atau klasik, misalnya, atau system campuran.

Tentu saja kita memerlukan suatu system politik yang demokratis, dan demokratisasi system politik itu senantiasa mengalami proses perkembangan. Oleh sebab itu, menjadi suatu keniscayaan bahwa proses pendemokrasian demokrasi mesti senantiasa diperlukan. Mungkin tidak harus langsung menjadi demokrasi liberal, namun pada saatnya, kita tidak boleh menutup kemungkinan bahwa ada fase dimana demokrasi kita mesti liberal. T.H. Marshal menyebut bahwa demokrasi liberal dalam negara kesejahteraan, merupakan hasil dari suatu proses dalam dirinya sendiri. Jadi tuduhan-tuduhan bahwa demokrasi liberal itu pengaruh luar, tidak beralasan. Krisis demokrasi muncul, biasanya karena demokrasi yang dijalankan tidak cukup demokratis. Sebab itu, system politik senantiasa mesti dievaluasi.
Kedua, kita memerlukan agar negara merespons globalisasi secara structural, bukan semata menerima secara taken for granted dari apa yang telah menjadi capaian negara kesejehteraan di belahan dunia lain. Demokrasi perlu disadari bahwa ia akan senantiasa menciptakan dorongan yang kuat, tidak hanya transfer otoritas ke bawah tapi juga ke atas. Gerakan demokratisasi ganda dengan demikian tidak hanya melemahkan otoritas negara bangsa, tetapi juga merupakan kondisi yang dapat mempertegas eksistensi suatu negara Bangsa. Ketiga, negara mesti memperluas peran masyarakat madani, komunitas-komunitas social, keluarga harus terus didorong agar menjadi inti dari kekuatan demokrasi. Kemajuan informasi, bagaimanapun telah menjadikan negara, komunitas dan keluarga, hidup dalam lingkungan informasi tunggal. Dalam prakteknya bahkan seringkali masyarakt jauh lebih maju informasinya daripada apparat pemerintah. Faktor ini harus disadari oleh pemerintah, untuk tidak mudah mendiktekan suatu kebijakan publik kepada masyarakat, dan sebaliknya mesti banyak menyimak ruang-ruang publik untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan publik. Legitimasi pemeritah tentu saja amat tergantung kepada masyarakat.
Disejumlah negara yang mengalami industrialisasinya lebih dulu, bukan variable mutlak bahwa mereka telah memasuki apa yang menjadi idealitas negara kesejahteraan. Industrialisasi yang menciptakan klas-klas buruh yang tidak sejahtera, yang tidak mampu menikmati layanan kesehatan yang layak, yang merusak ekologi demi memuaskan para pemilik industry telah lama dikoreksi. Tuntutan pemenuhan kebutuhan pokok, berupa sandang, pangan dan papan, lapangan pekerjaan, dengan pendapatan yang layak, adalah tema-tema utama yang wajib dihadirkan. Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan yang layak itulah yang mestinya mewarnai perdebatan-perdebatan dalam diskursus kita menuju negara kesejahteraan.

Momen pemilihan presiden, disaat semua perhatian tertuju kepada pasangan calon yang bertanding memeprebutkan kuasa rakyat, sudah semestinya mengisi ruang-ruang publik (public sphare) tersedia. Tools berupa media social, yang mampu menyampaikan pesan dalam waktu yang singkat, dengan kuantitas yang besar, seharusnya digunakan secara berkualitas dalam rangka mendorong percepatan kita dalam mendemokratisasikan praktek demokrasi kita di tanah air. Kita bersyukur, bahwa sejauh ini pemerintahan dibahwa kepemimpinan Jokowi dan Jusuf Kalla, kebebasan berpendapat, kebebasan berpolitik demikian dihormati. Tentu saja, kita semua mesti sependapat bahwa hoax, fitnah, isyu yang tidak berdasar adalah residu-residu demokrasi, yang mesti kita minimalisir. Dan kita maklum jika pemerintah melakukan upaya-upaya pengendalian terhadap maraknya hoax. Tantangan kita menuju negara bangsa, negara kesejahteraan masih demikian banyak. Kesadaran kolektif kita semua untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara amat kita butuhkan. (the end)

Oleh: Hasanuddin

(Alumni Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia)

Comment