Alon-Alon Ala KPK, Telaah Singkat Kasus Setya Novanto

Alon-Alon Ala KPK, Telaah Singkat Kasus Setya Novanto

SHARE

Lambang hukum yang hingga hari ini masih populer, adalah “Dewi Keadilan”. Tangan kanan pegang “pedang”, tangan kirinya pegang “timbangan”, dan “kedua matanya tertutup”. Mengapa lambang itu berupa “Dewi” yang nota bene perempuan ?, biarkan saja itu. Dewa atau Dewi gak jadi soal, karena fokus tulisan ini bukan soal gender, tapi soal prinsip-prinsip keadilan.

Filosofi timbangan itu adalah untuk menjelaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara “imbang” dan tidak berat sebelah. Sehingga, presisi timbangan itu persis sama tegak dan setara, karena tujuan hukum antara lain adalah menjadi instrumen keadilan, bukan instrumen kekuasaan. Karena itu, parameter hukum harus jelas dan tegas, yaitu tidak “memihak” dan tidak “berat sebelah”.

Sedangkan filosofis pedang ditangan kanan yang terhunus kebawah, ialah lambang bahwa hukum itu dibutuhkan sebagai obat terakhir (ultimum remedium). Paham ini lebih tepat digunakan dalam konteks hukum pidana. Sebab, dalam hukum perdata menurut saya agak berbeda.

Pedang Dewi Keadilan tadi dimaknai sebagai sebagai pedang yang berlaku “tajam” kepada siapapun, tajam ke atas maupun ke bawah.Tak ada pengecualian, tak terkecuali Menteri, Ketua/Anggota DPR, Partai, Gubernur, mantan Menteri, pengusaha maupun siapa saja. Ini idealnya (das sollen). Soal kenyataannya (das sein) paradoks, inilah masalahnya.

Dewi Keadilan dengan “mata tertutup” itu melambangkan hukum tidak pilih kasih, tidak pilah-pilah, tidak tebang pilih, tidak lihat kiri-kanan, tidak tanya kiri-kanan. Makanya Dewi keadilan itu tidak terlihat seperti celingak-celinguk bingung. Menegakkan hukum itu sama dengan menegakkan keadilan, sehingga harus tegas tanpa melihat status sosial politik dan tidak mengenal istilah “nama-nama besar” seseorang. Karena matanya tertutup, maka Dewi keadilan ini tidak mengenal asing-aseng maupun asiong.

Jika KPK dan Jaksa KPK kita analogikan dengan Dewi Keadilan tadi, maka badan anti rasuah ini mestinya tidak pilih-memilih dan tidak kenal istilah “nama besar”, tidak gentar dengan gertak sambal guncangan politik, yang tak lain hanya klise dramatis. Maka, Pengacara Setnov tidak perlu susah bertanya-tanya tentang hilangnya 3 (tiga) nama “beken” dari surat dakwaan klienya. Pertanyaan itu saya kira tidak akan dilontarkan, jika saja 3 nama beken itu ada dalam surat dakwaan, sekurang-kurangnya menjadi saksi. Nama beken yang dimaksud Pengacara Setnov itu ialah, Yasonna Laoly, Ganjar Pranowo dan Olly Dondokambey.

Hilangnya tiga (3) nama di atas dan nama-nama lainnya dalam surat dakwaan, pasti menimbulkan tanda tanya besar, sehingga wajar-wajar saja Pengacara Setnov menanyakannya, dan wajar pula bagi masyarakat hukum di Indonesia, termasuk saya, berkesimpulan lain. Kesimpulan yang paling masuk akal pada saat ini adalah KPK terkesan tidak independen dan berada dibawah pengaruh the ruling party. Apalagi Ketua KPK, pada kesempatan sebelumnya, memberi sinyalemen, ada “nama besar” dan kalimat lainya : “bisa menjadi goncangan politik” ketika menjelaskan perkembangan perkara Korupsi E.KTP . Apakah hilangnya 3 “nama besar” di atas semata-mata untuk menghindari “goncangan politik” sebagaimana sinyalemen Ketua KPK itu ? Jawabnya hanya ada pada Ketua KPK.

Ketua KPK ini mesti kita ingatkan kembali tentang adagium bahwa “hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh”. Tidak ada istilah “nama besar” dalam penegakan hukum. Semua orang sama dimata hukum, dan tolong hentikan ungkapan dramatik “goncangan politik” itu. Sebab yang perlu diyakini bahwa “andaipun besok dunia ini akan kiamat, maka hukum hari ini tetap harus di tegakkan”, apalagi sekedar “goncangan politik”. Kecil itu..!

Sebagaimana umum mengetahui, dalam surat dakwaan Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman, Sugiharto, Miryam S Haryani dalam perkara yang sama, yaitu Korupsi E-KTP plus keterangan Pengacara Setnov dan keterangan M. Nazaruddin, kesimpulan yang dapat diambil bahwa ada 34 nama anggota DPR yang terindikasi mendapat aliran dana, dan sebagian kecilnya sudah jadi terdakwa. Untuk memudahkan analisis hukumnya, saya kira perlu ada klasterisasi. Pengelompokan/klasterisasi dimaksud terdiri dari 3 klaster: (i) klaster Anggota DPR RI, (ii) klaster eksekutif Pengguna Anggaran, dan (iii) klaster Pelaksana Proyek/swasta/non pejabat negara.

Klaster Anggota DPR ini, dapat juga dibagi menjadi beberapa sub- klaster, yaitu : (a) Anggota Panja Komisi II, (b) Banggar Komisi II, dan (c) Badan Anggaran (Banggar Besar). Sedangkan model/metode bagi-bagi “uang haramnya”, dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) bentuk pelaku, yaitu Aktif dan Pasif. Anggota DPR yang aktif dan punya jabatan tertentu biasanya dapat jatah uang haram lebih besar dibanding anggota yang pasif/tak punya jabatan di komisi. Anggota dewan komisi II yang pasif ini dapat “jatah” seadanya, dalam istilah senayan dikenal Waspada (walaupun sedikit yang penting ada). Sub klaster ini bukan karena jujur atau baiknya, bisa jadi karena bodoh dan tak paham permainan. Inilah mengapa dalam konteks EKTP ini diketahui uang yang diterima anggota DPR yang satu dengan yang lain berbeda-beda atau beragam.

Sub-klaster anggota komisi II pasif/waspada di atas, menurut saya kategorinya adalah medeplichtige, bukan pleger atau medepleger, sehingga masih berkesempatan untuk dapat keringanan hukum atau sekalian saja jadi justice collaborator, apalagi jika secepatnya kembalikan uang haram yang diterima, bisa-bisa kasusnya mendap/mangkrak seperti kasus suap anggota DPRD SUMUT beberapa tahun lalu. Anggota DPRD Sumut yang buru-buru kembalikan uang sampai sekarang bebas dan aman-aman saja. Kasusnya tidak berlanjut. Cukup hanya diwakili beberapa terdakwa saja. Jurus kembalikan uang bagi sub-klaster anggota pasif E.KTP ini layak untuk dicoba.

Terkait dengan klasterisasi di atas, maka seharusnya KPK sejak awal sudah memiliki desain penyidikan maupun dakwaannya. Terduga pelaku korup tadi kan bisa di desain dalam satu surat dakwaan menurut klaster atau sub klasternya masing-masing. Dengan begini maka penyidikan dan persidangan kejahatan korupsi secara berjamah dan membantu kejahatan korupsi yang juga berjamaah ini bisa lebih efisien dan tidak perlu lagi ada yang merasa “apes” atau “beruntung”. Key Word nya jelas, antara lain: prilakunya sama, kedudukan hukum sama, dan untuk proyek yang sama. Tinggal mengaitkannya dengan pihak yang “memberi uang”. Rangkaian prilaku dan peristiwa ini mestinya dikelompokkan dalam satu berkas perkara, bukan displit. Begitupun pihak eksekutif pengguna anggaran, prilaku dan keterkaitan peristiwanya sama, yang berbeda hanya mengenai jabatan dan tanggung jawab jabatannya serta besaran uang haram yang diterima. Tergantung posisi dan jabatannya. Mestinya masuk dalam satu berkas perkara, dan seterusnya juga berlaku untuk pihak pengusaha/swasta/pelaksana proyek.

Dalam konteks surat dakwaan Setnov dan hilangnya nama-nama tertentu dalam berkas perkara, maka jamak bagi advokat ataupun kalangan praktisi hukum menjadi sesuatu yang mencurigakan. Selain menimbulkan curiga, surat dakwaan seperti ini terkesan buang waktu, buying time, tidak taktis dan rentan manipulatif. Nama-nama yang hilang tersebut bisa saja benar-benar lenyap seiring dengan berjalannya waktu. Sipil society yang selama ini concernt mencermati penanganan perkara korupsi bisa saja lalai, terlupakan dan hilang fokus dengan adanya kasus-kasus korupsi baru. Mode yang paling sering terjadi adalah dengan terjadinya beberapa OTT kasus yang tergolong menarik ditambah berita-berita media mainstream yang bombastis, membuat orang-orang tadi jadi terlupakan. Kita hafal cara-cara begini.

Hilangnya nama Yosonna Laoly, Ganjar Pranowo, Olly Dondokambey seperti yang ditanyakan Advokat Magdir Ismail pada kesempatan yang lalu, dan nama-nama lain dari berbagai parpol yang masih belum jelas statusnya tersebut, menunjukkan kesengajaan KPK untuk berlama-lama, dan akhirnya berpotensi curang. Tidak mustahil, pelaku kejahatan korup yang sebenarnya jadi terhindar dari jerat hukum, hanya gara-gara strategi surat dakwaan yang salah kaprah. Berkas perkara yg di split itu menyebabkan ada pelaku kejahatan yang “tercecer” dan bebas dari tuntutan hukum. Split berkas perkara dan menyidangkan kasus E.KTP ini secara one by one ini oleh KPK ini, tidak hanya strategi berlama-lama, namun lebih tepat saya sebut “sandiwara/sinetron bersambung”. Tentu saja jadi beban biaya dan makan waktu yang cukup panjang. Pertanyaanya kemudian, sampai kapan nama-nama itu mau “diperam” dan sampai kapan sandiwara itu mau diteruskan..?. Sebab, tidak boleh pelaku kejahatan bebas bergerak semaunya, karena sangat mungkin akan merusak, menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidana lainnya, sementara keadilan itu tidak boleh terlambat bro.

Saya kira ada baiknya Setnov menerapkan jurus jitu, meminjam istilah Djoko Edhi, jurus “jitibeh”, mati siji mati kabeh. Meskipun istilah jitibeh ini hanya dapat dipahami orang-orang tertentu, bagi saya istilah jitibeh ini cenderung bermuatan sosiologis. Dalam perspektif yuridis, jurus jitibeh ini lebih pas padanan katanya dengan “justice collaborator”. Instrumen hukum yang memang tersedia bagi Setnov untuk menuai simpati publik. Kawan lama yang hari ini pergi meninggalkan dan mungkin mengkhianatinya, lawan-lawan yang dari dulu ingin menjerumuskannya ke penjara itupun perlu diberi “hadiah baju rompi orange” agar setara. Andaikan pak Nov berkesempatan membaca tulisan ini, saya yakin pesannya cukup jelas dan sangat mudah dipahami.

Akhir dari tulisan ini, kembali saya terpanggil untuk mengingatkan KPK bahwa masih banyak orang yang menaruh harapan kepada anda, maka jangan kau ubah penampilan dewi keadilan itu. Jangan kau ganti pedang dewi itu menjadi pedang tumpul dan jangan pula kau buat matanya jadi terbuka. Biarkan matanya tetap tertutup dan pedangnya tetap tajam.

Oleh: Ahmad Bay Lubis
(Penulis adalah Advokat)

Comment