Anggota Banggar DPR Ini Berharap APBN 2017 Kredibel

Anggota Banggar DPR Ini Berharap APBN 2017 Kredibel

SHARE

Publik-News.com – Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi PKS Akmal Pasluddin berharap APBN 2017 yang telah disahkan antara pemerintah bersama dengan DPR, tidak berubah-ubah sebagaimana yang terjadi pada APBN 2016.

Sebab, dengan seringnya mengalami perubahan, menyebabkan kepercayaan publik terhadap APBN menjadi rendah sehingga dinilai tidak kredibel.

“Fraksi PKS berharap bahwa anggaran tahun 2017 yang sudah disahkan tersebut tidak lagi berubah-ubah, khususnya terkait pemotongan anggaran yang dapat mengganggu kepercayaan publik,” jelas Akmal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/10).

Diketahui, pada APBN 2016, publik menilai bahwa penyusunan anggaran tersebut kurang kredibel. Hal tersebut dikarenakan banyak terjadi pemangkasan anggaran yang berubah jauh dari perencanaan awal yang bermula dari target penerimaan yang tidak optimal.

“Kami di DPR yang bersepakat dengan pemerintah, menginginkan APBN tahun 2017 mendatang lebih mendapat kepercayaan. Konsekuensinya tidak berubah-ubah setiap saat, apalagi mendadak. Perlu ada upaya tegas mengklasifikasi dan mengeksekusi mengurangi belanja negara yang tidak terlalu mendesak,” jelas Anggota Komisi IV DPR RI ini.

Legislator PKS ini menjelaskan bahwa belanja yang tidak terlalu mendesak dapat diprioritaskan untuk dikurangi porsinya, seperti perjalanan dinas yang kurang efisien, pembangunan gedung administrasi, dan belanja sosial yang tidak memberikan dampak pengentasan kemiskinan. Pos-pos anggaran yang tidak efektif dan atau tidak efisian dapat dikurangi porsinya apabila perkiraan proyeksi penerimaan negara kita tidak signifikan memberikan kenaikan.

Di Komisi IV, tambah Akmal, masih banyak polemik terkait pemangkasan anggaran kementerian pertanian pada pos anggaran subsidi pupuk. Banggar DPR RI memangkas subsidi non energi untuk pupuk sebesar Rp3,26 triliun dengan volume pupuk bersubisi sebanyak 1 juta ton.

“Subsidi pupuk yang diajukan pemerintah pada RAPBN 2017 sebesar Rp31,2 triliun untuk volume pupuk bersubsidi sebanyak 9,55 juta ton. Namun kesepakatan di Banggar adalah subsidi pupuk pada RAPBN 2017 sebesar Rp27,94 triliun untuk volume pupuk bersubsidi sebanyak 8,5 juta ton,” jelasnya.

Oleh karena itu, Akmal meminta agar pemerintah memiliki kepastian data yang valid agar penerima subsidi pupuk tepat sasaran.

“Saya meminta kepada pemerintah agar memiliki kepastian data yang dimiliki pemerintah. Ini penting agar ada kepastian berdasar angka faktual, penerima subsidi pupuk tepat sasaran”, pinta Akmal.

Menurut Akmal, data penerima subsidi pupuk yang ada saat ini belum terlalu meyakinkan. Masih banyak kebocoran pupuk subsidi yang memicu pada kelangkaan pupuk. Tujuan Komisi IV DPR dan Banggar pada pengurangan subsidi pupuk ini adalah mendorong agar subsidi itu menjadi berkualitas, tepat sasaran, dan benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan.

“Kami akan menunggu laporan pemerintah terhadap validasi data yang lengkap dan akurat berkaitan pupuk bersubsidi ini. PT Pupuk Indonesia dan Kementerian Pertanian akan memberikan data ini kepada DPR melalui komisi IV. Apabila validasi sudah cukup dan penerimaan negara memungkinkan, maka pada APBN-P 2017, cadangan 1 juta ton pupuk bersubsidi senilai 3,5 triliun akan dianggarkan kembali”, pungkasnya. (FPKS)

SHARE
Comment