Anggota DPR Serang Menaker Soal Sidak TKA dari China

Anggota DPR Serang Menaker Soal Sidak TKA dari China

SHARE

Publik-News.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, membludaknya tenaga kerja asing dari China bukan semata-mata soal masalah surat izin, tapi juga soal penyalahgunaan dokumen.

Hal tesebut dikatakan politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) ini menanggapi soal ditemukannya sebanyak 18 tenaga kerja asal China yang terindikasi melakukan pelanggaran izin kerja, setelah inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri, ke PT Huaxing di Cileungsi, Bogor, Rabu, 28 Desember 2016.

Hasil itu disebut membuktikan adanya masalah TKA di Indonesia. “Jadi tidak perlu disangkal lagi,” ujar Saleh kepada wartawan di komplek Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (30/12/2016).

Menurut Saleh, sidak terhadap TKA dari negeri Tiongkok itu tidak hanya dilakukan pada saat isu ini mencuat, tetapi harus dilakukan secara reguler dan berkala. Aparat juga disebut perlu melakukan koordinasi agar sidak dapat berjalan lebih efektif.

“Mudah-mudahan sidak yang dilakukan ini bukan sekadar memadamkan lilin. Tetapi sudah menjadi program besar Kemenaker,” katanya.

Lebih lanjut, Saleh mengingatkan agar pengawasan kepada TKA le bih ditingkatkan. Komisi IX sendiri memiliki rekomendasi lain yang diminta untuk dilaksanakan. Utamanya adalah bagaimana menjatuhkan tindakan tegas kepada para TKA ilegal yang melanggar peraturan yang ada.

“Mestinya, itu ditindak tegas. Kalau perlu, tindakan dalam bentuk pro justitia. Ini penting agar mereka tidak mengulangi lagi,” kata Saleh.

Seperti diketahui, PT Huaxing yang bergerak di bidang peleburan baja mempekerjakan 38 tenaga kerja asing asal China yang semuanya legal. Mereka mengantongi izin tinggal dan izin kerja.

Namun dari jumlah itu, 18 di antaranya terindikasi melakukan pelanggaran izin kerja. Pelanggaran itu, seperti bekerja tidak sesuai jabatannya. Misalnya, teknisi listrik menjadi marketing. Selain itu, pelanggaran lokasi kerja. Misalnya, izinnya di Tangerang tapi bekerja di Bogor.

“Mereka yang terindikasi pelanggaran izin kerja, dibawa ke tahanan Imigrasi Bogor untuk diperiksa oleh pengawas Ketenagakerjaan dan Imigrasi,” kata Hanif saat sidak. (TK)

Comment