Antara Merdeka dan Pinjaman Pemerintah Komunis China

Antara Merdeka dan Pinjaman Pemerintah Komunis China

SHARE

VOC hanya Bermodalkan 3 buah Kapal Dagang Belanda Bisa Menjajah Nusantara ( Indonesia) Selama 350 Tahun, Lalu Bagaimana Dengan China Komunisme?. Dan Bagaimana Regim Jokowi Melihat Pinjaman Pemerintah China Komunisme Ini Dari Sisi Kelembagaan Nasional?

Mungkin kah Indonesia tetap kokoh sebagai sebuah Negara Merdeka?, Mungkin kah Pancasila tetap menjadi Idiologi Bangsa Indonesia?, Dapatkah UUD45 Asli kembali menjadi jati diri dasar Negara Bangsa Indonesia?, Masih kah TNI menjadi pengawal kedaulatan serta menjaga Tumpah darah Bangsa Indonesia?, Masih kah kita merasakan Kemerdekaan 17 Agustus 1945?

Untuk memberikan jawaban Sederet pertanyaan pertanyaan tersebut di atas tentu sangat mudah menjawab dan mengkanalisasi jika kita mau jujur mengatakan bahwa proses yang sedang berjalan dan berlangsung terhadap elemen elemen Politik, Demokrasi, hukum, Ekonomi, pertahanan serta kekuasaan menunjukan bahwa kolonisasi Politik dan Kolonialisme ekonomi pelan pelan telah menggorogoti kedaulatan bangsa Indonesia sebagai Bangsa yang memiliki kemerdekaan. Ancaman kolonisasi politik dan Kolonisasi Ekonomi telah menjadi sesuatu yang sangat serius dan krisis.

faktor faktor yang bisa kita saksikan saat ini adalah integrasi kepentingan Ekonomi kedalam wilayah wilayah usaha usaha corporasi yang absolut dari Hulu kehilir baik melalui usaha usaha homogen maupun heterogen yang diperoleh melalui integrasi kekuasaan politik tak terbatas.

Kebijakan Pembangunan ekonomi yang bersifat vital dan strategis seperti bidang infrastruktur, Properti, tanah, Air, rumah sakit, pendidikan yang bersifat menguasai hajat hidup orang banyak yaitu hajat hidup bangsa Indonesia yang semestinya menjadi kewajiban Negara dalam hal ini Pemerintahan Jokowi tapi diserahkan pada swasta adalah sangat membahayakan keberlangsungan kehidupan bangsa Indonesia serta keamanan Nasional.

Proyek proyek Pembangunan infrastruktur, trasportasi dan Kesehatan dan pendidikan yang membutuhkan resource keuangan yang sangat besar dan melampaui kemampuan dan kapasitas fiskal nasional serta melampaui kapasitas daya beli Rakyat Indonesia baik jangka pendek maupun jangka panjang maka Pembangunan Infrastruktur tersebut dimana saat ini sedang berjalan seperti Kereta jakarta banding, Meikarta dan reklamasi akan jadi beban politik, beban kedaulatan serta beban ekonomi nasional bangsa Indonesia.

Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan infrastruktur seperti jalan, Air, perumahan, pendidikan serta menaikan kualitas kehidupan Rakyat Indonesia. Kebutuhan vital dan strategis yang sifatnya menguasai hajat hidup rakyat Indonesia adalah merupakan amanat dan perintah UUD45. Meskipun rakyat Indonesia sangat membutuhkan infrastruktur tapi kedaulatan dan kemerdekaan tidak bisa ditukar dengan apapun juga.

Di samping itu pembangunan Infrastruktur yang sedang berlangsung saat ini seperti Kereta jakarta Bandung, Meikarta dan Reklamasi dan lain lain secara purchasing power bukan untuk kepentingan bangsa Indonesia, lalu untuk siapa?

Pertama untuk spekulatif Ekonomi, kedua untuk tujuan tujuan migrasi sosial dan cultural, dengan sendirinya efek Ekonomi dan produktivitas serta kesejahteraan bangsa Indonesia terhadap Pembangunan Kereta dan meikarta dan reklamasi tersebut tidak memiliki dampak positif bagi Pribumi, meskipun nilai kapitalisasi Ekonomi sangat besar 2 kali nilai APBN Nasional akan tetapi trickle down Ekonominya sangat kecil, sementara itu secara Politik idiologi memiliki ancaman strategis.

Regim kebijakan Ekonomi Jokowi khususnya pada bidang infrastruktur serta integrasi properti yang secara purchasing power, maupun kapasitas fiscal Nasional melampaui kemampuan Pemerintah Regim Jokowi jika dibandingkan dengan nilai kapitalisasi Proyek Infrastruktur dan integrasi propertinya yang di lakukan pihak swasta ada lop hole yang menganga serta dispute yang mengancam berlakukanya negatif convenant terhadap pemerintah Indonesia dari Pemerintah China.

Apabila Pemerintah China Komunis, memiliki hak hak convenat terhadap pinjaman pinjaman yang di berikan Pemerintah Komunis China pada Regim Jokowi khususnya pinjaman untuk infrastruktur maupun integrasi propertinya termasuk kebijakan investasi swasta Pengusaha China di Indonesia dimana puluhan ribu tenaga kerja China yang bekerja pada proyek proyek baik yang dibiayai dengan G to G maupun investasi swasta langsung maka dikhawatirkan puluhan ribu tenaga kerja China tersebut akan menetap dan menyebar di seluruh wilayah Indonesia.

Bangsa Indonesia harus ingat bahwa ketika belanda menjadikan Nusantara ( Indonesia) sebagai Koloninya hanya bermodalkan 3 buah Kapal dagang VOC. Bagai mana dengan China?, mungkin kah China juga dengan mudah menjadikan Indonesia sebagai Kolonialnya baik Koloni politik, koloni cultural maupun koloni ekonomi???

Tentu hal ini sangat tergantung sejauh mana Regim Jokowi ini memasang rambu rambu bersifat kelembagaan untuk memastikan bahwa pinjaman -Pinjaman dan investasi China di Indonesia tersebut dari sisi kelembagaan telah memiliki Ketahan Nasional untuk menjamin bahwa Pinjaman Pemerintah China tersebut tidak akan DIKONVERSI menjadikan Kolonialisme.

Di atas telah saya sampaikan, bahwa Belanda hanya bermodalkan 3 buah Kapal dagang VOC, Belanda mampu mengkolonisasi Nusantara ( Indonesia). Sementara itu, China telah mengelontorkan pinjaman Pada Regim Jokowi ribuan Triliun, di tambah nilai investasi langsung swasta China di Indonesia juga hampir mendekati ribuan Triliun rupiah, Sementara itu dari segi Ekonomi Pengusaha warga Negara Indonesia Keturunan China menguasai Ekonomi Nasional sekitar 81% yang sifat usahanya menguasai hajat hidup orang banyak.

Disamping itu dari sisi sosial dan cultural bahwa keturunan China yang jadi warga Negara Indonesia kurang lebih 12 juta orang di tambah dengan tenaga kerja yang akan menetap di Indonesia. Melihat kapasitas resource Ekonomi China yang telah di gelontorkan pada Regim Jokowi serta di tambah penguasaan Ekonomi Nasional oleh keturunan China di Indonesia dan Eksistensi sosial dan cultural China keturunan di Indonesia secara politis cukup besar, maka secara Politik, Secara Ekonomi dan Secara cultural, Pemerintah China Komunis memiliki semuanya untuk menjadikan Indonesia sebagai kolonialnya. Dengan demikian dibutuhkan haluan kelembagaan untuk memperkuat agar kebijakan Regim Jokowi terhadap pola hubungan bilateral ekonomi dengan Pemerintah China Komunis agar Regim Jokowi tidak terjebak dengan hiden agenda atas pinjaman dan investasi China di Indonesia.

Regim Jokowi harus menyadari bahwa pemberian Pinjaman Pemerintah China Komunis pada bangsa Indonesia melalui Regim Jokowi termasuk investasi swasta China serta penggunaan tenaga kerja China pada proyek proyek pemerintah dan swasta di Indonesia adalah tidak hanya bermotif Ekonomi dan bisnis semata mata tapi juga bermotif Politik, idiologi serta kolonialisme. Untuk mengantisipasi potensi konversi Pinjaman Pemerintah Komunis China serta Investasi swasta China tersebut yang bernilai kolonialisme maka Regim Jokowi harus memperkuat kelembagaan Nasional. Sudah kah Jokowi memikirkan serta telah memperkuat Kelembagaan Nasional? dan Ketahanan Nasional ? agar Bangsa Indonesia tidak terperangkap terhadap Hutang dari China Komunis ini.

Oleh : Habil Marati
Penulis adalah Anggota DPR RI 1999-2009

Comment