Apa Jaminan Tata Kelola Migas Membaik Jika SKK Migas Jadi BUMN Khusus?

Apa Jaminan Tata Kelola Migas Membaik Jika SKK Migas Jadi BUMN Khusus?

SHARE

Publik-News.com – Anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha belum ingin menyetui usulan Menteri ESDM Sudirman Said tentang perubahan Satuan Kerja khusus Migas (SKK Migas) menjadi BUMN khusus.

Menurut Satya, Komisinya masih akan melakukan penjajakan kajian terlebih dahulu sebelum menyetujui usulan Menteri ESDM tersebut.

“Kita akan melihat apakah Bumn khusus ini menjadi cara terbaik untuk tata kelola migas yang sesuai konstitusi,” kata Satya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/07/2016).

Menurut Satya, saat ini DPR lebih fokus dengan perkembangan rencana holding dua BUMN, yaitu Pertamina dan PGN. Oleh karenanya rencana BUMN khusus tersebut sebaiknya ditunda. Tidak perlu tergesa-gesa merubabah SKK Migas menjadi BUMN khusus.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa sat ini DPR sedang melihat perkembangan terlebih dahulu holding migas yang sedang dirancang oleh kementerian BUMN. Apakah pedoman tata kerja (PTK) melihat holding tersebut tepat untuk SKK migas.

“Atau kita malah melihat BUMN khusus yang tepat. Untuk itu tentunya kita akan melihat perkembangan holding tersebut,” kata dia,” katanya.

Apabila SKK migas melebur dengan holding BUMN dan PGN, Setya mengatakan, harus ada penjelasan fungsi dan kedudukannya.

Dikatakannya, ketika Pertamina jadi melakukan holding, tentu akan adan perberubahan kebijakan. Oleh karenanya, apakah akan ditenaruh SKK Migas pada holding tersebut.

“Atau, malah kita membuat BUMN sendiri yang bertugas mengawasi semua pekerja dan aktivitas yang mengawasi perusahaan BUMN dan perusahaan swasta nasional, semua tergantung perkembanganya,” kata politisi dari Fraksi Partai Golkar itu.

(Hurri Rauf)

SHARE
Comment