Apa Makna di Balik Wacana Pemisahan Agama dan Politik

Apa Makna di Balik Wacana Pemisahan Agama dan Politik

SHARE

Pekan lalu Presiden Joko Widodo meminta semua pihak agar memisahkan persoalan politik dan agama menghindari gesekan antarumat. Padangan Jokowi tersebut sontak menimbulkan pro-kontra. Karena itu, wacana pro-kotra tersebut menarik disimak dan direnungkan secara paripurna memahami makna tersirat di balik lontaran pesan pro-kontra tersebut.

Selain itu, bila kita amati secara seksama, pro dan kontra menunjukkan posisi kepentingan politik (subyektivitas) dari para aktor politik.

Sekalipun yang pro dan kontra, sama-sama mengemukakan data historis dan bangunan argumentasi yang tampaknya saling meniadakan, namun motif di balik tindakan komunikasi mereka “terlihat” berseberangan. Mereka saling “melempar” proposisi (pernyataan) yang berbeda satu dengan lain, sebagai suatu tesis dan anti tesis yang dimuat di berbagai media.

Sesungguhnya, perdebatan pro dan kotra tersebut sekaligus menjelaskan kepada publik posisi dan kepentingan politik mereka masing-masing.

Posisi kepentingan politik tersebut sangat penting diketahui dan disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menentukan (menjatuhkan) pilihan pada Pikada tahun depan dan Pemilu serentak tahun 2019.

Untuk itu, perlu memahami kepentingan politik mereka, baik yang pro maupun yang kontra.

Yang pro, mereka yang menginginkan agar tidak terjadi gesekan sosial di tengah masyarakat oleh karena pandangan dan pilihan politik yang berbeda.

Realitas politik di negeri ini masih acapkali terjadi konflik horizontal karena pandangan dan pilihan politik yang berbeda. Tentu, ini tidak boleh terjadi di bumi Indonesia. Sebab, persatuan Indonesia sebagai salah satu keutamaan.

Karena itu, mereka yang pro tampaknya dari para politisi dan atau partai yang berbasis nasionalis yang pluralis dalam bingkai kebersamaan. Mereka ini sangat inklusif dalam perjuangan politiknya. Tidak heran, mereka sering mengumandangkan NKRI dan Pancasila sebagai harga mati di negeri ini.

Sedangkan yang kontra, mereka yang menginkan bahwa aktivitas politik harus berbasis nilai luhur ke-Agama-an. Sehingga memunculkan perilaku politik yang sarat dengan nilai religiusitas yang tinggi. Mereka ini umumnya dari kepentingan politik dan partai berbasis dari suatu kepercayaan Agama tertentu. Dalam dunia akademik dikenal sebagai politik identitas.

Pemikiran yang kontra ini sangat ideal dan bagus diimplementasikan dalam kehidupan politik, tentu dengan suatu kondisi bahwa para politisi kita sudah selesai dengan dirinya.

Bila para aktor politik belum selesai dengan dirinya, maka pandangan kontra ini masih membutuhkan suatu kondisi ideal melalui proses sosial kenegaraan yang paripurna pula, sehingga mampu melahirkan tokoh politik panutan yang berperilaku politik religius, nasionalis dan Pacasilais.

Menurut hemat saya, mereka yang sudah selesai dengan dirinya sangat jarang ditemukan di partai politik, kalau tidak bisa disebut tidak ada tokoh yang sudah selesai dengan dirinya. Bila kita lihat maraknya korupsi berjemaah yang dilakukukan oleh politisi, termasuk dari salah satu partai politik identitas, misalnya, maka para tokoh yang berpandangan kontra terhadap pemisahan Agama-politik, sejatinya lebih dahulu melakukan pembenahan secara internal di dalam kelompok dan atau partainya sehingga mampu memunculkan sejumlah kader yang benar-benar bernas dan berintegritas kukuh.

Oleh: Emrus Sihombing
(Penulis adalah Pengamat komunikasi politik)

SHARE
Comment