Home Sosial Bamsoet Minta Fatwa MUI Soal Vaksin MR Disosialisasikan 

Bamsoet Minta Fatwa MUI Soal Vaksin MR Disosialisasikan 

40

Publik-News.com – Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah menetapkan vaksin MR (Measles Rubella) dari Serum Institute of India (SII) haram untuk digunakan.

Sebab, vaksin MR tersebut mengandung organ tubuh manusia (human diploid cell) dan unsur kulit babi, sebagaimana hasil uji laboratorium oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika/LPPOM MUI.

Namun demikian, vaksin MR tersebut masih dapat dipergunakan, sebelum ada vaksin lain yang halal.

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo endorong Komisi VIII DPR dan Komisi IX DPR meminta Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk menyosialisasikan putusan MUI dalam pemberian vaksin MR tersebut kepada masyarakat sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 33 tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR.

Salah satu isi Fatwa tersebut disebutkan bahwa pemberian vaksin MR diperbolehkan (mubah) dalam kondisi tertentu atau dalam kondisi keterpaksaan (darurat syar’iyyah) dan kebolehan penggunaan vaksin MR sebagaimana dimaksud tidak berlaku apabila ditemukan adanya vaksin MR yang halal dan suci;

Politisi Golkar ini juga mendorong Komisi IX DPR meminta Kemenkes, peneliti, dan para pelaku usaha yang memiliki tanggung jawab dalam menemukan vaksin MR (penyedia vaksin) untuk segera melakukan kajian secara mendalam dan mencari alternatif/temuan vaksin dengan kandungan halal, serta melalui World Health Organization (WHO) dan negara-negara berpenduduk muslim agar memperhatikan kepentingan umat islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan vaksin yang halal dan suci.

“Mengingat pemberian imunisasi MR bermanfaat dalam memberikan kekebalan bagi masyarakat terhadap ancaman penularan penyakit campak dan rubella yang dapat menyebabkan kecacatan dan kematian,” kata Bamsoet, Selasa (21/8/2018).

Bamsoet juga engimbau masyarakat untuk tetap tenang serta mengikuti imbauan atau informasi lebih lanjut dari pemerintah mengenai pemberian vaksin MR. (PN)

Comment