BAANAR ANSOR Sambut Positif Langkah Menkumham Soal Penanganan Napi Narkoba

BAANAR ANSOR Sambut Positif Langkah Menkumham Soal Penanganan Napi Narkoba

SHARE

Publik-News.com – Sekretaris Nasional Badan GP Ansor Anti Narkoba (BAANAR), Achmad Ghufron Siradj menyambut positif langkah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang tengah mencari jalan keluar untuk mengatasi persoalan ruang tahanan lembaga pemasyarakatan (lapas), khususnya ruang tahanan di Lapas yang dihuni narapidana narkotika, yang melebihi kapasitas.

“Tentu kita menyambut baik solusi yang ditawarkan Menkum HAM itu,” ujar Ghufron saat berbincang dengan Publik-News.com, di kantor GP Ansor, Seni (20/11/2017).

Menurut Ghufron, jumlah napi narkotika yang terus bertambah memang cukup mengkawatirkan jika tidak segera dicarikan solusinya. Maka itu, kata dia, langkah Kementerian Hukum dan HAM yang telah mengajukan revisi PP 99/2012 tentang hak warga binaan dan Lapas untuk mengatasi over kapasitas Lapas tersebut merupakan solusi yang tepat dan perlu didukung semua kalangan.

“Saya sangat setuju dengan revisi PP 99/2012 itu. Para korban (pemakai) penindakannya harus dengan cara rehabilitasi. Apalagi kapasitas lapas sudah tidak memungkinkan,” katanya.

Sementara itu, bandar dan pengedar narkotika, tambah, Gopong — panggilan akrab Achmad Ghufron Siradj, jangan sampai diberlakukan sama penindakannya dengan pemakai. Sebab, pemakai merupakan korban dari para pengedar dan bandar barang haram tersebut.

“BAANAR menganggap penanganan masalah bandar, pengedar dan pemakai tidak dberlakukan sama. Bandar dan pengedar tidak perlu diberi ruang rehabilitasi,” tukasnya.

Lebih lanjut, Gopong menyampaikan alasan kenapa napi pemakai narkoba harus direhabilitasi, karena ketika napi semacam itu masuk ruangan lapas dan kemudian bertemu dengan bandar atau pengedar narkoba, maka dia akan bukannya tambah jerah atau sembuh.

“Pemakai narkoba kalau masuk lapas terus ketemu dengan Bandar atau pengedar, maka mereka semakin jadi (terpengaruh),” kata pemuda yang bisa dipanggil Lora Gopong ini.

Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly mengeluhkan jumlah narapidana yang terus meningkat yang tidak diimbangi dengan ruang tahanan lapas. Menurut dia, draf revisi PP 99/2012 tentang hak warga binaan dan Lapas sudah berada di meja Sekretaris Negara dan tinggal menunggu putusan Presiden Joko Widodo.

“Saya telah mengajukan revisi PP 99 sampai sekarang belum diputuskan,” kata Menteri Yasonna. (TK/PN)

Comment