Bang Japar Laporkan Djan Faridz ke Bawaslu DKI

Bang Japar Laporkan Djan Faridz ke Bawaslu DKI

SHARE

Publik-News.com – Kelompok Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) resmi melaporkan Ketua Umum DPP PPP Muktamar Jakarta, Djan Faridz ke Bawaslu DKI karena diduga melakukan politik uang.

Anggota tim kuasa hukum Bang Japar, Muhammad Taufiqurrahman mengatakan pihaknya melaporkan Djan ke Bawaslu karena membagi-bagi uang pecahan Rp50 ribu saat kampanye pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat di Kemayoran, Jakarta Pusat.

“Untuk menghadirkan keadilan dalam proses penegakan hukum, Bawaslu harus panggil Djan Faridz dan diminta bertanggungjawab,” kata Taufik, Jumat (31/3/2017).

Menurutnya, Bawaslu DKI sebagai wasit dalam pesta demokrasi harus peka dan tanggap dengan persoalan politik uang, sehingga kasus ini harus ditangani dan proses secara cepat sesuai aturan hukum.

“Penanganan khusus dan cepat, harus dihukum sesuai ketentuan yang berlaku sehingga menimbulkan efek jera agar politik uang tidak terulang. Kami akan mengawal kasus itu,” ujarnya.

Ia menjelaskan Bawaslu DKI harus membaca Pasal 73 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 ayat (1) yang menyebutkan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

Kemudian, pasal yang sama ayat (2) calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, ayat (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pelanggaran jelas ada buktinya, ini harus diproses,” jelasnya.

Sementara Ketua Bawaslu DKI, Mimah Susanti mengatakan pihaknya akan mempelajari laporan dugaan politik uang yang dilakukan oleh Djan Faridz saat kampanye. Menurutnya, Djan bisa dihukum pidana jika terbukti melakukan politik uang. “Kalau benar terbukti, bisa dipidana dengan UU Nomor 10/2016,” katanya.

Comment