Bargaining Politik Cantrang

Bargaining Politik Cantrang

SHARE

Pencabutan larangan Cantrang perlu diapresiasi sebagai bagian dari wujud respon pemerintah terhadap tuntutan nelayan. Ini terjadi pasca pemberlakuan larangan pukat ikan jenis Cantrang oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti.

Menariknya, kali ini Presiden Jokowi turun tangan dalam respon menghadapi perwakilan nelayan. Padahal sudah lama mereka menggugat kebijakan Menteri Susi itu. Sehingga ada yang curiga, jangan-jangan sikap Jokowi itu terkait dengan isu di tahun-tahun politik ini, baik menghadapi pilpres 2019 maupun pilkada 2018 ini. Karena umumnya para nekayan itu dari wilayah Pantura yang merupakan kantong suara yang padat, maka tak mustahil merupakan bagian dari political bargaining. Namun saya berharap tidak seperti itu.

Pemberlakuan larangan Cantrang selama ini memang bisa dikatakan sebagai kebijakan yang tergesa-gesa dan bahkan dianggap mengada-ada. Mengapa? Pertama, tidak didasarkan oleh suatu hasil penelitian dari kalangan ahli yang independen-kredibel. Dasarnya lebih hanya karena menyamakannya dengan pukat harimau (trawl) yang memang harus dilarang karena daya rusaknya lingkungan dasar lautnya sangat parah.

Tapi sebenarnya beda dengan trawl, Cantrang dianggap tak memiliki daya rusak yang signifikan. Persamaannya memang kedua jenis pukat itu menjaring ikan dasar, yang bisa dijangkau oleh jenis pukat lainnya yang diizinkan. Makanya, terdapat perbedaan pendapat antara pihak Menteri Susi dengan sejumlah pakar kelautan dari sejumlah Universitas di negeri.

Kedua, tidak mempertimbangan kondisi pendapatan nelayan pengguna cantrang. Berdasarkan investigasi Ombudsman, tak sedikit pengguna Cantrang masih berutang akibat beli Cantrang. Sehingga bisa dikatakan bahwa pelarangan Cantrang merupakan bagian dari proses pemiskinan terhadap nelayan.

Ketiga, alat tangkap pengganti Cantrang yang ditawarkan oleh Menteri Susi berupa, misalnya, gill net (jaring insang) belum diuji coba secara terbukti bisa menyejaterahkan nelayan. Jika Cantrang bekerja sampai ikan didasar laut, lalu apakah pukat jenis selain Cantrang bisa seperti itu? Semua itu harus terlebih dahulu dibuktikan, tidak sekedar uji coba.

Namun demikian, secara prinsip semua pihak harus setuju bahwa alat tangkap ikan yang digunakan oleh para nelayan harus memiliki solusi jangka panjang, agar usaha nelayan bisa sustainable dengan terus meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan mereka tanpa mengabaikan dimensi lingkungan laut. Karena semua pihak, terlebih lagi para nelayan, harus menyadari bahwa jika teknologi yang digunakan masih dapat menimbulkan kerusakan dasar perairan termasuk di dalamnya terjadinya kerusakan terumbu karang serta berbagai jenis biota lainnya, maka hal itu harus ditanggalkan atau harus dilarang.

Yang paling penting sekarang adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus memberi kepastian terhadap usaha nelayan, tidak mengurangi pendapatan nelayan.

Terkait itu, seharusnya pemerintah melakukan beberapa langkah strategis ke arah lahirnya kebijakan pemberlakuan alat tangkap yang sustainable.

Pertama, harus menunjukkan data empirik (hasil berbagai penelitian yang kredibel) tentang dampak negatif dari penggunaan Cantrang. Hasil kajian seperti itu kemudian secara intens disosialisasikan kepada masyarakat khusus pada komunitas nelayan.

Kedua, untuk sementara, jika Cantrang digunakan maka harusnya membatasi wilayah operasinya jauh dari bibir pantai yang selama ini jadi wilayah penangkapan ikan para nelayan kecil tradisional.

Oleh: Laode Ida

SHARE
Comment