Beberapa Poin Hasil Raker Komisi VIII DPR dengan Menag Lukman Hakim Saifuddin

Beberapa Poin Hasil Raker Komisi VIII DPR dengan Menag Lukman Hakim Saifuddin

SHARE

Publik-News.com – Komisi VIII DPR RI sudah menggelar rapat kerja dengan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin. Ada beberapa poin yang menjadi pembahasan dalam raker tersebut.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid mengatakan, raker bersama Menag tersebut diantaranya membahas proses perubahan sistem ehajj yang dikelola saat ini sudah terpisah dengan sistem passport. Selain itu beberapa permasalahan yang terjadi seperti keluhan terlambatnya jamaah yang menerima visa dan akhirnya tidak berangkat haji.

“Disebabkan saat ini pengelolaan passport dibagi menjadi beberapa gelombang, seperti Gelombang pertama dan Gelombang kedua,” tulis Sodik melalui akun twitternya, @Sodikmjhd, Selasa (30/8/2016).

Sodik menegatakan passport yang masuk pada Gelombang Pertama untuk selanjutnya diproses untuk mendapatkan visa haji 2016 sekitar 9 ribu passport. Sedangan pada Gelombang Kedua, sekitar 86 ribu passport. Tentu saja gelombang yangg kedua ini berkali lebih banyak dari gelombang pertama

“Proses persiapan Visa itu terbagi menjadi beberapa bagian, seperti pendataan dan scanning informasi bagi jamaah haji. Proses verifikasi pembayaran melalui embarkasi yg terbagi kedalam kloter jamaah menggunakan sistem groupping haji,” cuit lagi.

Menurut Sodik, proses pelaksanaan pembuatan visa berdasarkan pelunasan pembayaran haji. Jika ada jamaah yang menjadi korban keterlambatan visa dikarenakan ada dari beberapa bagian tersebut yang gagal terverifikasi.

Selain itu, Sodik juga menambahakan bawha raker dengan Menag juga membahas 177 WNI yang ditahan oleh pemerintah Filipina dikarenakan jamaah haji illegal. Menurut penjelasan Menag, kata Sodik, 177 WNI tersebut ditangkap ketika berada didalam pesawat Filipina menuju Makkah. Otoritas penyelengara Haji Filipina menemukan WNI yang memalsukan data visa dan passport dengan visa dan passport Filipina.

“Sebenarnya banyak kouta haji yg tidak terpakai negara lain, seperti Iran. Ditahun ini pemerintah Iran tidak memannfaatkan 70ribu kouta jamaah haji, namun pihak otoritas penyelenggara Haji di Arab Saudi belum mempunyai ketentuan terkait kouta negara lain yg berlebih,” ujarnya.

Untuk dipakai oleh Jamaah Haji asal Indonesia, Sodik mengatakan bahwa saat ini di Indonesia berhaji saja harus menunggu bertahun-tahun. Sebenarnya, Travel penyelenggara Ibadah Haji bisa saja melakukan hal tersebut. Namun diperlukan syarat khusus

“Seperti Travel harus bisa menjadi PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus), minimal travel tersebut sudah 3 tahun,” tutup Sodik yang juga politisi Fraksi Gerindra itu.

(Hurri Rauf)

SHARE
Comment