Berpartai, Berkuasa

Berpartai, Berkuasa

SHARE

Sebanyak orang yang gembira, sebanyak itu juga orang yang resah dengan keadaan Partai Golkar dewasa ini. Sampai sekarang, belum ada metodologi yang presisi terkait cara mendalami “suasana kebatinan” seluruh anggota, kader, simpatisan, pengurus, hingga pemilih Partai Golkar dalam pemilu 2014 lalu. Padahal, kosakata “suasana kebatinan” itu sering sekali digunakan oleh elite Partai Golkar dalam beragam kesempatan. Bukan saja dasar hukum dari “suasana kebatinan” itu sulit didapatkan, tetapi juga beriringan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi RI yang mengesahkan aliran kepercayaan tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk. Aliran kebatinan tentu bukanlah aliran kepercayaan. Yang jelas, Partai Golkar lebih memerlukan “suasana kepercayaan” ketimbang “suasana kebatinan”.

Media mencatat kebingungan kader-kader di daerah atas apa yang terjadi. Partai sekuat Golkar ternyata dengan mudah diombang-ambingkan dengan situasi menjelang Perang Baratayudha di Padang Kurusetra. Hampir tak ada yang bisa dijadikan pegangan, ketika Hasil Rapat Pleno DPP Partai Golkar-pun tercecer dan terinjak di jalanan, ketika para elite saling bergegas melakukan konsolidasi masing-masing. Pun, hampir tak ada lagi tokoh yang bisa dijadikan sebagai pemersatu, paling tidak dari sisi kearifan dalam berpolitik. Suara Dewan Pembina ataupun Dewan Penasehat Partai Golkar juga tak kompak.

Armada Beringin yang disegani, dihormati, bahkan pernah begitu ditakuti, kini terlihat dipermainkan angin. Gejolak dalam tubuh Partai Golkar terjadi dalam pancaroba musim badai yang, terutama, melintasi Pantai Selatan Pulau Jawa. Arus laut di selatan Pulau Jawa itu bergerak dalam tarian ombak Badai Cempaka, lalu berputar menjadi Badai Dahlia yang melanda kawasan Barat Daya Pulau Sumatera. Dalam suasana itu, elite-elite daerah Partai Golkar beterbangan ke Jakarta, mencari informasi yang paling akurat. Apa yang terhidang di media massa tak lagi bisa menjadi padanan.

Sejauh ini, belum diketahui secara pasti, apakah pergerakan dalam tubuh Partai Golkar itu merupakan kehendak elite semata, ataukah memang muncul dari arus bawah (akar umbi atau grassroots). Tak ada yang bisa menjamin, putusan-putusan yang sudah, sedang dan akan diambil sudah teruji validitasnya dalam aspirasi para kader. Tak ada jaring yang kuat, rapi dan akurat untuk menguji kebenaran dari wacana yang dipercakapkan oleh kalangan elite pusat dan daerah itu.

Bisa saja pertanyaan demi pertanyaan diselipkan dalam quisioner lembaga-lembaga survei, khusus kepada responden yang menyatakan menjadi pemilih Partai Golkar. Metode ini belum pernah dicoba, sebagai bentuk pertanggungjawaban empiris, sekaligus ilmiah, kepada konstituen partai. Karena itu, bentuk pertanyaan yang hendak diajukan juga belum pernah disampaikan.

Barangkali, bentuk pertanyaannya adalah:

Bagi anda yang menjawab untuk memilih Partai Golkar jika pemilu dilaksanakan hari ini:

Pertama, apakah anda setuju diadakan pergantian Ketua Umum Partai Golkar (Ya/Tidak).

Kedua, apakah anda setuju pemerintah terlihat aktif dalam proses Munaslub Partai Golkar (Ya/Tidak).

ketiga, apakah proses hukum atas Setya Novanto menjadi pertimbangan utama, dalam arti menunggu keputusan praperadilan? (Ya/Tidak).

Pertanyaan-pertanyaan lain bisa dirumuskan. Biaya yang dikeluarkan, apabila Partai Golkar diperlukan menyewa lembaga survei yang bonafide, akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan ketiadaan panduan sama sekali. Maaf saja, selama ini setiap proses pengambilan keputusan penting dan strategis, sama sekali dilakukan tanpa metodologi ilmiah yang teruji. Sifat keputusan-keputusan yang diambil mendadak, top down dan penuh kepentingan.

Partai politik memang didirikan oleh merebut kekuasaan melalui jalur demokrasi. Partai juga menjadi institusi yang mewadahi perbedaan demi perbedaan pendapat di kalangan anggotanya. Partai Golkar selama ini dikenal sebagai organisasi yang paling beradab dalam menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat. Partai ini juga tak tergantung kepada satu figur tunggal yang memberikan sabda yang wajib diikuti. Sudah lama epistemologis kepemimpinan di tanah Jawa menghilang dari Partai Golkar, yakni Sabdo Pandito Ratu.

Hanya saja, akibat konflik politik sering datang dalam tubuh Partai Golkar, baik akibat suksesi kepemimpinan yang tak lancar, maupun akibat persaingan merebut posisi di pemerintahan, dahan dan ranting beringin semakin tandus. Jangankan mampu menghasilkan dedaunan yang lebih hijau dan segar, generasi aktivis mahasiswa era 1960-an saja masih saling bersilang kata di lahan becek bawah beringin.

Padahal, Partai Golkar sudah lama (puasa) kuasa, terutama di Istana Negara. Setelah Presiden BJ Habibie tak lagi di Istana Negara, Partai Golkar absen dalam panggung kuasa. Itu kalau Istana Negara adalah simbol utama dari apa yang disebut kekuasaan. Partai Golkar tidak pernah tercatat secara resmi, dalam artian mengikuti konstitusi, undang-undang hingga peraturan lainnya. Dalam tiga kali pemilihan presiden secara langsung, pasangan calon yang diusung resmi oleh Partai Golkar kalah. Cerita yang diperdebatkan terus selama satu dekade ini.

Lalu? Untuk apa semua kehebohan yang muncul sekarang, apabila dari sisi berpartai dan sisi berkuasa justru Partai Golkar sedang menjauhi aneka kekayaan yang dimiliki? Kekayaan dari sisi sejarah, tradisi, program, hingga visi yang jauh menjangkau batas usia kader-kader sekarang.

Mari bertanya kepada kitab-kitab yang diajarkan dalam jenjang pendidikan partai…

 

Oleh: Indra J Piliang
(Penulis adalahDewan Pakar (Non Aktif) Partai Golkar)

SHARE
Comment