Home Opini Bualan Politik “Golkar Bersih”

Bualan Politik “Golkar Bersih”

Akhir Januari (31/1), saya diundang sebagai pembicara dalam suatu diskusi dengan judul “Mempertanyakan Kredibilitas Kepengurusan DPP Partai Golkar” yang digagas oleh Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) dan Pemuda Golkar Bersatu (PGB) yang diselenggarakan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Melihat judul dan pelaksananya, yang anak-anak muda progresif partai Golkar, pikiran hipotetik saya langsung tertuju pada gerakan kaum muda partai Golkar yang selalu menggelorakan “Golkar Bersih” dimasa perjuangan meruntuhkan kepemimpinan Setya Novanto dan terbukti berhasil.

Kali ini, gelora perjuangan itu kembali menyeruak dibawah kepemimpinan Airlangga Hartarto (AH) yang baru seumur jagung memimpin partai Golkar pasca terpilih secara aklamasi atas sokongan utama istana pada 20 Desember 2017 lalu. Priyo Budi Santoso misalnya, salah satu calon yang berniat maju ketua umum, urung melanjutkan karena sinyal istana terlalu kuat ke AH.

AH akhirnya diketuk oleh pimpinan sidang dalam forum Munaslub sebagai pemenang tanpa tanding, tanpa banding. Andaikata pihak eksternal tidak terlalu jauh mencampuri urusan Munaslub Partai Golkar, mungkin arah Munaslub lebih dinamis; ada pertaruhan ide dan gagasan, adu strategi dan kelihaian kandidat, dan masing-masing tim sukses akan pontang-panting mencari dukungan politik.

Sayangnya, permainan indah politik dalam makna politik sebagai seni (politics is the art) tidak mewujud dalam forum Munaslub. Bahkan, politik menunjukkan dirinya dalam bentuk rupa sangar yakni kooptasi. Dan kooptasi menentang kesejatian politik, dari dan untuk para peserta yang berhak dipilih dan memilih.

Bermodal kooptasi dan dalih aklamasi, AH nampaknya memimpin Partai Golkar sesuka hati yang mengarah ke “ototkrasi” tanpa menghiraukan aspek lain berupa norma dasar aturan main partai Golkar, AD/ART.

Mandat hasil Munaslub berupa restrukturisasi kepengurusan secara tungal bukan pendelegasian absolut peserta Munaslub untuk sesuka hati, namun harus menimbang semangat kenapa peserta menuntut restrukturisasi dan penggantian ketua umum?. Dua hal ini, AH belum sampai menangkap pesan langit kedaulatan anggota untuk dibumikan.

Yang baru bisa dinalar hanya status jabatan sebagai formatur tunggal terpilih hasil Munaslub dan dengan itu ia menyusun komposisi kepengurusan dengan watak kooptasi dan aklamasi. Karenanya, saya tidak heran ketika kaum muda progresif partai Golkar kembali mempersoalkan kepengurusan partai Golkar yang diumumkan pada 22 Januari 2018 lalu.

Apa yang bersih ?

Dulu, lawan politik Golkar disamping partai politk juga adalah menghadapi angkara murka rakyat yang menganggap partai Golkar (dulu golkar: tanpa kata partai) bertanggung jawab atas krisis ekonomi yang mengakibatkan harga bahan pokok tak terbelih, BBM melambung tinggi dan melahirkan jutaan pengangangguran serta angka kemiskinan yang semakin menurun, menurun ke anak-anaknya dan cucu-cucunya.

Reformasi meledak dan halilintar gerakan mahasiswa menyalak dimana-mana dengan tuntutan rezim otoriter Soeharto harus turun. Hanya tempo Sembilan hari sejak peristiwa 12 Mei 1998, Sang penguasa otoriter itu tumbang ditangan gerakan moral kaum muda dan mahasiswa pada 21 Mei 1998. Dan yang menanggung beban terbesar adalah Golkar dan bukan kelompok militer sebagai penunggangnya.

Berkat tangan dingin “sang juru selamat”, akhirnya bisa dijinakkan dan badai politik terbesar bisa dilalui dengan selamat. Cobaan tak cukup sampai disitu, Presiden Gusdus tanpa dinyana mengeluarkan maklumat pembekuan MPR/DPR dan pembubaran partai Golkar (23/7/2013) yang diumumkan tengah malam. Golkar bukannya bubar, justeru pemerintahan Presiden Gusdur yang bubar. Akbar memang tangguh, sesuai namanya yang menga-akbar dalam urusan politik dan pemerintahan.

Setelah Akbar, digantikan “sang saudagar”, Jusuf Kalla (JK) yang saat itu menduduki jabatan Wakil Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Konisi partai Golkar diera ini tantangannya tak terasa, stabil dan berjalan normal. Dimasa Aburizal Bakrie, pengganti JK, partai Golkar kembali menggeliat dengan lahirnya Munaslub versi Ancol yang digawangi Agung Laksono yang kemudian menjadi sebagai ketua umum.

Kepenguran Partai Golkar Periode 2014-2019 paling produktif: melahirkan tiga kali Munaslub dan menghasilkan lima ketua umum. Sejak Aburizal Bakrie, Agung Laksono, Setya Novanto, Idrus Marham hingga Airlangga Hartarto saat ini. Bagi pembelajar ilmu politik dan Hukum Tata Negara, ini kajian menarik melihat dinamika dan perkembangan kelembagaan politik nasional.

AH sebaiknya mengetahui dulu musabab masalah paling asasi dalam tubuh partai Golkar kenapa begitu produktif menghasilkan ketua umum sebelum terlalu jauh memimpin. Jangan-jangan karena partai Golkar memang senang “dikooptasi” oleh kekuasaan sehingga mudah diacak-acak oleh kepentingan eksternal yang bertautan dengan brutus politk didalam partainya.

Memberi ruang kooptasi dan brutus politik bukan tidak mungkin AH ketua umum terakhir hingga masa periode berakhir 2019 tetapi akan ada pengganti sebelum Munas diselenggarakan. Politik brutus akan selalu memakan tuannya jika kepentingan politiknya tidak dapat diamini AH sebagai ketua umum.

Belajar dari kepemimpinan Setya Novanto yang dipenuhi rayap dan kecoak politik telah membuat partai Golkar mengalami pelapukan politik dari dalam dan pondasinya telah dibangun secara kokoh sejak awal reformasi melalui paradigma baru partai Golkar oleh Akbar Tandjung. Saya mengkhawatirkan, justeru AH menyusun kepengurusannya akibat pengaruh brutus, rayap dan kecoak politik yang menyebabkan kaum muda progresif Golkar memberi reaksi kontan kepengurusan saat ini.

Tagline baru AH “Golkar Bersih”, genuinnya merupakan comotan dari jargon yang telah diusung lama oleh Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) sebagai gerakan politik internal yang menginginkan perubahan sikap dan perilaku pimpinan partai Golkar yang sok kuasa, gemar korupsi dan memecat kader-kadernya.

Di era Soeharto pun, pemecatan kader Golkar sangat jarang saya dengar tetapi dipraktikkan secara ugal-ugalan dimasa reformasi. Kepemimpinan Aburizal dan Setya Novanto puluhan kader terbaik dan kritis partai Golkar menjadi korban keganasan sikap sok kuasa tersebut. Era otoritarian telah berlalu, namun karakteristiknya mewabah dikalangan pimpinan Golkar dan menganggap kekritisan adalah ancaman kekuasaan. Cilaka dua belas.

Rumusan tagline Golkar Bersih ala AH, nampaknya lagi tidak menangkap semangat kaum muda progresif partai Golkar tetapi hanya comotan, ikut tren tanpa pemikiran, konsep dan paradigm kuat menjalankannya. Sekedar lips service yang manis dibibir tapi pahit untuk dijalankan. Terbukti, brutus, rayap dan kecoak politik masih mewarnai komposisi kepengurusan kabinet AH.

Bermasalah Hukum

Jika tesisnya bahwa kepemimpinan Setya Novanto dipenuhi para koruptor atau calon koruptor yang bermasalah dengan hukum yang membuat elektabilitas partai Golkar terjung bebas, maka seharusnya, tagline “Golkar Bersih” orang seperti itu tidak lagi ada dalam kepengurusan. Malah, para pejuang Golkar bersih dari kalangan muda Golkar dihempaskan begitu saja demi kompromi dan konsesi politik individual. Akhirnya, Golkar bersih hanya bualan politik dan senda gurau semata.

Dalam catatan saya, paling tidak ada sekitar 25 orang yang pernah bermasalah dengan hukum dan potensi besar dijerat dengan hukum akibat pelbagai kasus korupsi yang sedang ditangani lembaga antirasuah tersebut. Dari kasus korupsi Anggoro dan Anggodo dan penerimaan suap salah satu mantan anggota DPR 2004 dan saat ini menjadi pengurus partai Golkar, kasus gratifikasi, dana PPID dan DPID, proyek pembangunan gedung kejaksaan, Hambalang, korupsi dana PON, alih fungsi hutan lindung Tanjung Api-api dan lain-lain.

Demikian halnya, kasus yang sedang hangat yakni kasus korupsi KTP elektronik dn kasus korupsi Bakamla yang rata menyeret dan melibatkan kader partai Golkar. Bahkan, dalam kasus Bakamla, partai Golkar telah disebut sebagai penerima hasil korupsi dan dananya digunakan dalam penyelenggaraann Munaslub 2016 di Bali. Terlepas benar tidaknya, kasus tersebut telah menyeret beberapa kader partai Golkar yang setiap saat dapat dtetapkan sebagai tersangka yang akan merugikan partai Golkar.

Dengan masih bercokolnya beberapa nama yang diduga terlibat dalam pelbagai kasus korupsi dan AH secara sukarela mengakomodasi rayap dan kecoak politik yang telah merusak kredibilitas partai Golkar dimasa lampau, maka bukan tidak mungkin Golkar dimasa kepemimpinan AH kembali ke titik nadir sebagai partai pro koruptor.

Wajar saja, pasca pengumuman pengurus baru kabinet AH, kepercayaan publik belum pulih dan bahkan tidak memercayainya khususnya dikalangan internal sendiri yang ditandai dengan bereaksinya kader muda progresif GMPG yang kembali menuntut perubahan total dan “Golkar Bersih” yang sebenarnya dan bukan bualan politik.

Oleh Syamsuddin Radjab

(Penulis adalah Direktur Eksekutif Jenggala Center; Pengamat Hukum Tata Negara)

Comment