Cak Imin: PKB Tak Bisa Dipaksa Ikuti Kehendak Jokowi

Cak Imin: PKB Tak Bisa Dipaksa Ikuti Kehendak Jokowi

SHARE

Publik-News.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan pemerintah soal 5 hari sekolah. Meski PKB Masuk dalam parpol pendukung pemerintah, namun PKB tidak bisa diam melihat pendidikan di Madrasah nantinya mati akibat kebijakan tersebut.

“Meskipun PKB partai koalisi pendukung pemerintah, tidak bisa dipaksa mengikuti kebijakan yang berlawanan dengan kehendak rakyat. Termasuk dalam dunia pendidikan,’’ kata Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Selasa (8/8/2017) di Jakarta.

Menurut Cak Imin, era Belanda saja kebijakannya masih memperhatikan keberadaan madrasah diniyah dan pondok pesantren. Karena keberadaan madrasah merupakan hal yang sangat esensial bagi umat islam, Khusunya warga NU.

“Ingat lembaga pendidikan Islam itu yang berumur ratusan tahun didirikan secara swadaya, tanpa merengek rengek bantuan pemerintah. Ironisnya, banyak guru madrasah diniyah gajihnya kecil, bahkan ada yang tidak digaji. Mereka bekerja karena berharap ridha Allah semata. Untu itu.kalau ada yang kurang dari lmadrsah diniyah, silakan pemerintah ikut memperbaiki, tapi jangan dihilangkan, kata Muhaimin.

Kebijakan 5 hari sekolah itu memang mengundang protes dari sejumlah kalangaan, khusunya warga NU. Baru-baru ini, PWNU Jateng telah mengeluatkan surat terbuka agar pengurus NU yang ada di wilayahnya menggelar aksi menolak kebijakan tersebut untuk disampaikan ke kepala daerah masing-masing.

DPP PKB mencatat, keberadaan madrasah saat ini 75.566 sekolah dengan jumlah peserta didiknya mencapai 6.000.002 siswa. Untuk jumlah pendidiknya mencapai 443.824 orang.

Sementara untuk pesantren saat ini mencapai 28.961 buah dengan jumlah santrinya secara keseluruhan mencapai 4.028.660 orang. Untuk Taman Pendidikan Alquran/TPA mencapai 4.028.660 orang

‘’Jadi dengan jumlah madrasah, pesantren, dan jumlah santri dan peserta didik yang begitu banyak, maka kami jelas ingin agar pendidikan yang bernaung di bawah Nahdlatul Ulama diperhatikan secara serius oleh pemerintah. Sekali lagi kalau sampai perhatian kepada madrasah dan pesantren tidak cukup, maka itu adalah sikap yang abai akan fakta sejarah,’’ kata Sekjen DPP PKB, Abdul Kadir Karding. (Fq)

 

 

 

SHARE
Comment