Catat, Heri Gunawan: Jangan Harap Ekonomi Yang Berkeadilan Bisa Terwujud

Catat, Heri Gunawan: Jangan Harap Ekonomi Yang Berkeadilan Bisa Terwujud

SHARE

Publik-News.com – Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan mengatakan hasil survei yang menyebutkan kepuasan publik terhadap kinerja dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, khusunya dalam bidang ekonomi, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan.

“Kinerja Jokowi-JK menurun, jangan harap ekonomi yang berkeadilan bisa terwujud. Beberapa waktu lalu, beberapa lembaga survei menyebut kepuasan rakyat atas kinerja pemerintah Jokowi-JK meningkat. Tapi, sayangnya, fakta di lapangan tidak seperti hasil survey. Jomplang, Jauh panggang dari api. Mengapa?,” tanya Heri, Senin (17/10/2016)

Heri memaparkan kondisi ekonomi secara umum sejak Indonesia dipimpinan pemerintahan Jokowi-JK. Disebutkan, perekonomian Indonesia sejak kepemimpinan Jokowi terus mengalami stagnasi yang serius, bahkan menurun.

“Indikatornya tahun 2014 ekonomi tumbuh 5,02 persen, tapi di 2015 turun menjadi 4,8 persen saja,” sebut polisi dari Fraksi Gerindra ini.

Sementara itu, nilai ekspor juga kata dia, menurun. Data per Oktober nilai ekspor masih mencapai Rp200 triliun, tapi Per Mei 2016 nilai ekspor tinggal Rp160 triliun. Hal tersebut, lanjut Heri, menunjukkan, telah terjadi penurunan sebesar Rp40 triliun.

Adapiun terkait utang pemerintah pusat meningkat yang pada Oktober 2014 hanya Rp2.600 triliun meningkat menjadi Rp3.320 triliun Per Mei 2016. Dan beban utang inilah yang terus menggerus cadangan devisa nasional yang hanya tersisa USD103,56 miliar. Dan ini bisa dikualifikasikan sebagai posisi kritis di tengah nilai ekspor yang menurun dan tuntutan pembayaran utang + bunga utang yang membengkak.

“Keadaan itu juga terus memberi kontraksi pada nilai tukar yang masih bertengger di kisaran Rp13.000,” pungkasnya

Selanjutnya, Heri juga memaparkan soal struktur penerimaan pajak dalam APBN yang makin menurun. Padahal, lebih dari 80% penerimaan APBN bergantung pada pajak. Kita memang tertolong dengan adanya hasil tax amnesty. Namun, itu juga belum maksimal.

“Sebab selain repatriasi dana dari luar negeri belum memenuhi target, juga dampaknya pada ekonomi riil belum terukur,” lanjutnya.

Menurut Heri, stagnasi dan kemandegan ekonomi tersebut telah memberi dampak pada: pertama, peningkatan tingkat pengangguran hingga 6,81 persen, Kedua, kemiskinan absolut yang sudah mencapai 28,3 juta jiwa; dan ketiga Inflasi yang meningkat sebesar 5,73 persen.

Semua tidak berhenti di situ. Nilai tukar petani juga menurun dari angka 102,87 tahin 2014 menjadi 101,64 tahun 2016. Ini berarti bahwa kualitas kehidupan dan kesejahteraan petani juga belum terjamin secara maksimal.

“Atas dasar itu semua, maka saya bisa menyimpulkan bahwa selama ini kepuasaan masyarakat yang sering disebut-sebut itu hanya bagian dari citra dan pencitraaan. Tapi, kalau kita turun ke daerah-daerah, turun ke lapangan-lapangan, berbagai masalah masih muncul,” katanya.

semua masalah tersebut semuanya bersumber dari mundurnya ekonomi-keuangan yang cukup serius. Apalagi baru-baru ini pemerintah (lewat Menteri Keuangan) telah melakukan pemangkasan anggaran transfer ke daerah sehingga menjadikan batalnya beberapa program pembangunan di daerah-daerah. Dan itu berarti bahwa ke depan ekonomi nasional akan terus tertekan.

“Sebab itu, saya meminta pemerintahan sekarang ini untuk kembali ke jalan yang benar yang sesuai cita-cita kemerdekaan dan konstitusi kita. Pemerintahan sekarang yang ditugasi mengurus perekonomian nasional untuk kesejahteraan nasional yang berkeadilan mestinya mampu menghadirkan sistem ekonomi-keuangan yang sehat dan kredibel. Tanpa itu, jangan berharap banyak sejahtera yang berkeadilan itu bisa diwujudkan,” katanya.

Sebelumnya, Center for Strategic and International Studies (CSIS) merilis hasil survei tentang opini publik terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dinamika elektoral partai. Berdasarkan survei yang dilakukan pada 8-15 Agustus itu, ada kenaikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.

Peneliti Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS, Arya Fernandes mengatakan, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi di bidang hukum, politik, ekonomi dan maritim saat ini mencapai 66,6 persen. Angka itu meningkat dibandingkan Oktober 2015 yang hanya 50,6 persen.

Sementara tingkat kepuasan publik di bidang ekonomi disebut meningkat dari 30 persen pada Oktober 2015, menjadi 46,8 persen.
(Hurri Rauf)

Comment