Catatan Hitam Ketimpangan dan Kemiskinan

Catatan Hitam Ketimpangan dan Kemiskinan

SHARE

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ketimpangan pendapatan indonesia belakangan ini cenderung memburuk yang ditandai dengan indeks gini mendekati 0,5 atau gini ratio pengeluaran tahun 2015 0,413 dan tahun 2017 sedikit menurun jadi 0,397. Sebaliknya angka kemiskinan 2017 meningkat jadi 27,77 juta orang dari tahun 2016 yang mencapai 27,76 juta.

Terlepas dari angka-angka yang dilaporkan BPS, menurut saya ketimpangan dan kemiskinan patut jadi catatan hitam ekonomi Indonesia dalam 50 tahun terakhir dan sebagai refleksi saat Indonesia memperingati hari kemerdekaan yang ke-72. Selain trendnya yang cenderung statis atau jalan di tempat dan bahkan memburuk dalam jangka panjang, kebijakan yang digunakan untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan tidak berubah yaitu mengandalkan kebijakan neo liberal plus mekanisme trickle down effect.Kebijakan yang tidak berubah ini seolah menunjukkan kurang seriusnya The decision maker dalam memecahkan masalah tersebut.

Belum lama ini, dana moneter Internasional (IMF) sebagai mbahnya neoliberal mengakui bahwa mekanisme trickle down effect atau efek menetes kebawah dari pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara tidak berjalan. Jadi tidak bisa dijadikan kebijakan untuk mengatasi ketimpangan. Hal ini telah terbukti di Indonesia, ketika pertumbuhan ekonomi 7 persen rata-rata tiap tahun selama tiga dasa warsa orde baru namun ketimpangan pendapatan tidak menurun. Jadi terbukti tak ada efek menetes ke bawah, yang terjadi pertumbuhan selalu mengalir keatas membesarkan konglomerat.

Ketimpangan Parah

LSM Oxfam pada Febuari 2017 menyebut Indonesia sebagai salah satu negara dengan ketimpangan paling parah di dunia. Oxfam mencatat, harta empat taipan terkaya di negara ini sama dengan harta yang dimiliki oleh 100 juta orang miskin. Harta empat orang terkaya di Indonesia mencapai US$ 25 miliar atau setara Rp 333,8 triliun. Sedangkan total kekayaan 100 juta penduduk miskin di Indonesia sebesar US$ 24 miliar ata sekitar Rp 320,3 triliun.

Saking banyaknya harta orang kaya tersebut, bunga yang didapat dari kekayaan orang terkaya Indonesia mencapai 1000 kali jumlah uang yang dibelanjakan penduduk miskin selama setahun. Jumlah miliarder dollarman Indonesia juga bertambah, dari 1 pada 2002 menjadi 20 orang di 2016. Tumbuhnya jumlah jutawan dan miliarder ini menjadi lawan nyata bagi kemiskinan. Hal ini mengkonfirmasi, jika pertumbuhan ekonomi paling banyak dinikmati oleh golongan kaya.

Di industri keuangan sesuai data OJK, 50 konglomerasi keuangan menguasai 70% aset industri keuangan Indonesia atau Rp6.300 triliun dari total aset Rp9.000 triliun. Bila melihat publikasi 10 orang terkaya di Indonesia atau 50 orang terkaya di Indonesia aset orang-orang tersebut meningkat terus jumlahnya tiap tahun. Sementara kelompok masyarakat yang nyaris miskin gampang sekali terhempas ke kelompok miskin hanya gara-gara kebijakan pemerintah yang inflatoir. Nyata sekali gap antara kelompok kaya dan kelompok miskin itu.

Secara khusus Bank Dunia pada 2015 mencatat laju peningkatan ketimpangan ekonomi di Indonesia paling tinggi di Asia Timur. Bahkan dalam distribusi asset lebih memprihatinkan. Yaitu rasio gini penguasaan lahan mencapai angka 0,72. Angka ini lebih tinggi daripada rasio gini pendapatan. Badan Pertanahan Nasional bahkan mencatat 56 persen asset berupa tanah, properti dan perkebunan hanya dikuasai oleh sekitar 0,2 persen penduduk.

Nah, kondisi ketimpangan yang semakin parah ini kalau kita bedah merupakan akibat langsung model kebijakan pemerintah yang tidak berubah sejak orde baru sampai sekarang yang melibatkan enam presiden (1967-2017), Yaitu kebijakan neo liberal yang pro utang luar negeri, pro investor asing, pro Lembaga Internasional, pro pemodal, pro konglomerat dan diwarnai KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) sehingga kapitalisme yang dikembangkan cenderung capitalisme crony.

Kisah parahnya ketimpangan ini bermula dari kebijakan pemerintah pro konglomerat yang dimulai sejak orde baru tahun 1970-an. Pada periode awal berjalannya usaha konglomerat dimulai dengan bantuan tidak kecil dari pemerintah, bahkan dengan menugaskan langsung bank-bank pemerintah memberi kredit pada usaha mereka.

Begitu juga saat periode membesarnya konglomerat dan mereka sudah memiliki bank sendiri karena disupport pakto ’88 (kebijakan BI mempermudah kepemilikan bank hanya dengan Rp 10 miliar) pemerintah juga terus mensupport usaha konglomerat dengan kebijakan moneter, pasar modal, perbankan, kebijakan fiscal sampai kebijakan industrial. Data ekonomi Indonesia mencatat, ketika usaha konglomerat Indonesia semakin membesar pada 1996 kesenjangan sosial semakin besar (dengan indeks gini 0,35).

Ketika terjadi krisis ekonomi 1997/1998, hampir sebagian besar konglomerat melarikan uangnya ke luar negeri. Kebijakan pemerintah Indonesia saat krisis ini kembali membantu konglomerat yang banknya mati suri dengan mengeluarkan kebijakan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) dan kebijakan rekapitalisasi perbankan (injeksi modal bank dengan surat utang). Biaya krisis 1997/1998 sebesar Rp 670 triliun dan membuat pemerintah jadi mandul kebijakan fiskalnya karena harus bayar utang dalam negeri (bunga rekapitalisasi) sekitar Rp 70 triliun tiap tahun.

Selain menimbulkan skandal BLBI, Kebijakan pemerintah 1997/1998 dengan melakukan rekapitalisasi perbankan juga menciptakan skandal lain yaitu skandal memindahkan utang swasta (konglomerat) menjadi utang publik. Rakyatlah yang membayar utang konglomerat itu melalui APBN. Skandal itu menyebabkan APBN Indonesia tak bisa lagi membantu rakyatnya untuk program sosial.

Bersamaan dengan proses liberalisasi total perekonomian Indonesia yang dilakukan IMF, konglomerat yang semaput disuntik oleh dana rekap di APBN lambat laun bangkit lagi dan pada 2015 mereka sudah bangkit lagi sebagai konglomerat yang lebih kaya dari sebelum krisis 1997/1998.Inilah fase baru ketimpangan yang semakin parah di Indonesia.

Konglomerasi masa sekarang, ditandai dengan skandal baru yaitu skandal reklamasi dan skandal meikarta. Inilah saat jaringan konglomerat bertransformasi dari entitas bisnis ke entitas politik yang mempengarhi kebijakan dan mengambil porsi kebijakan yang harusnya domain pemerintah.

Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi 7 persen rata-rata tiap tahun selama tiga dekade yang dicapai orde baru, terbukti bisa menurunkan tingkat kemiskinan baik di kota maupun di desa, dari awalnya setengah dari jumlah keseluruhan populasi penduduk Indonesia sampai hanya sekitar 11 persen saja. Ini semua bisa terjadi karena ada strategi langsung dan tidak langsung melalui program penanggulangan kemiskinan yang efisien. Pemerintah Orde baru juga merekrut pakar kemiskinan Mubyarto untuk terlibat dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Namun, krisis ekonomi 1997/1998 membuat tingkat kemiskinan di Indonesia melejit lagi dari 11 persen menjadi 19.9 persen di akhir tahun 1998. Persentase kemiskinan ini terus berkurang menjadi dibawah 15 persen sejak 2009 dan pada 2016 menjadi 10,9 persen.

Memasuki tahun 2017, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Indonesia meningkat masing-masing 1,83 dan 0,48 di Maret 2017 dibanding realisasi September 2016 yang sebesar 1,74 dan 0,44. Jumlah penduduk miskin di bulan ketiga ini sebanyak 27,77 juta orang dengan persentase 10,64 persen.

Terakhir, bicara soal kemiskinan dan ketimpangan ekonom senior Hartojo Wignjowijoto (kini almarhum) pernah bertanya kepada pakar kemiskinan dunia Jeffrey D Sach dalam sebuah seminar di Jakarta, apakah pantas negara kaya seperti Indonesia penduduknya banyak yang miskin? Jeffrey yang terkejut dengan pertanyaan tadi tercenung sebentar dan menjawab: “tidak pantas”.

Memang sangatlah tidak pantas penduduk negara ini miskin, padahal Indonesia merupakan surga di dunia. Dan sangat tidak pantas juga kalau ketimpangan pendapatan sampai sedemikian rupa sehingga 4 orang penduduk setara dengan 100 orang. Pemerintahlah harus berada di garda depan. Tidak boleh lagi urusan ekonomi diserahkan ke mekanisme pasar semata maka wajib pemerintah mengkoreksi kebijakan jaman IMF waktu krisis 1997/1998 karena terlalul liberal.

Dan hal yang penting juga pemerintah jangan menghilangkan subsidi untuk rakyat. Gunakan prinsip-prinsip UUD 45 dan pancasila yaitu keadilan social dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh: Ahmad Iskandar
(Penulis adalah Dosen FE di Universitas Ibnu Chaldun Jakarta dan Universitas Atmajaya)

SHARE
Comment