Home Ekonomi Daerah Tertinggal Dianggap Tulang Punggung Keberhasilan Pembangunan

Daerah Tertinggal Dianggap Tulang Punggung Keberhasilan Pembangunan

12

Publik-News.com – Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko PMK Sonny Harry B. Harmadi memipin Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Eselon II tentang Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Daerah Tertinggal RPJMN 2015-2019 dan Strategi Kebijakan RPJMN 2020-2024. Rakor dilaksanakan di ruang rapat lt.6 Kemenko PMK,  (2/8/2018)

Rakor tesebut dihadiri para pejabat eselon II kementerian/lembaga terkait. Sonny, dalam pengantar Rapat menyampaikan, bahwa rakor kali ini adalah untuk mengkoordinasikan dan mengevaluasi capaian pembangunan di daerah tertinggal. Menurutnya, daerah tertinggal sebenarnya menjadi tulang punggung keberhasilan pembangunan untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah. Kalau tidak ada lagi daerah tertinggal di suatu wilayah atau daerah berarti pembangunan berhasil.

“Agenda yang akan kita bahas diantaranya rencana penerbitan Keppres tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal  (RAN PPDT) 2019, Monitoring evaluasi PDT, pembahasan perubahan indicator DT sesuai PP 78 /2014,  potensi entas Daerah Tertinggal, serta Pembangunan Daerah Tertentu (PDTU) yang beririsan dengan Daerah Tertinggal,”jelas Sonny.

Terkait dengan rencana penerbitan Keppres RAN PPDT 2019, menurut Sonny, saat ini mencapai tahap rancangan final  dan paraf koordinasi. “Keppes RAN PPDT 2019 ini tentunya terkait dengan potensi entas DT tahun 2019 yang tersisa 21 daerah, dari 80 daerah yang menjadi target sasaran RPJMN 2015-2019,”jelasnya.

Sementara itu, lanjut Sonny, Monev Pembangunan Daerah Tertinggal untuk menjamin agar kualitas entas DT semakin baik.

“Yang menjadi isu utamanya adalah bagaimana system Monev DT yang saat ada dapat singkron dengan rencana percepatan pembangunan daerah tertinggal yang merupakan prioritas nasional,”ujarnya.

Terkait dengan landasan hukum, Sonny mengatakan bahwa selama ini dasar hukum dalam pelaksanaan PDT adalah PP 78/2014 namun dengan adanya rencana Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal pada 2019 dan RPJMN 2020-2024  perlu penyesuaian atau perubahan.

“Jika harus dirubah atau disesuaikan,Kemendes PDTT dalam hal ini Ditjen PDT harus segera menyiapkannya,”pintanya.

Sonny juga menambahkan bahwa indicator ketertinggalan harus di evaluasi, apakah masih sama atau perlu perubahan. “Harus ada singkronisasi antara indikator Daerah Tertinggal dengan indicator Desa Tertinggal,”jelasnya.

Diakhir pengantarnya, Sonny kembali mengingatkan agar kementerian terkait memperhitungkan waktu penyusunan Strategi Nasional Rencana Aksi Nasional, meningkatkan koordinasi perencanaan dengan Bappenas dan Koordinasi pelaksanaan dengan Kemenko PMK dan Sekretariat Kabinet, serta menginventarsiasi intervensi K/L di daerah tertinggal. (PN)

Comment