Dana Parpol Naik, KPK Minta Parpol Buat Dewan Kode Etik

Dana Parpol Naik, KPK Minta Parpol Buat Dewan Kode Etik

SHARE

Publik-News.com – Komisi Pemberantasa Korupsi meminta Partai Politik (Parpol) agar membuat dewan etik. Hal ini untuk menghindari adanya penyelewengan dari penggunaan dana parpol yang naik hampir 10 kali lipat.

“Pencegahannya parpol harus punya dewan etik. Harus rekrut kader (secara) terbuka, dan negara akan beri dana itu sejalan dengan besarnya iuran anggota,” ujar Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan , Selasa (29/8/2017).

“Jadi kalau iuran anggota bagus, tentu bantuan pemerintah lebih besar. Istilahnya matching fund,” imbuhnya.

Ia menambahkan, maksud dari matching fund adalah dana parpol yang akan ditalangi 50 persen dari variable cost (pendanaan program partai yang bersifat tidak tetap) yang lebih dulu dikurangi fixed cost (kebutuhan rutin operasional yang bersifat tetap). Sedangkan 50 persen sisanya ditanggung parpol

Dari proses itu semua, nantinya penggunaan parpol itu akan diaudit oleh BPK. “Pengawasannya diaudit BPK,” tutur Pahala.

Pahala kemudian menyinggung terkait pemberian dana parpol itu harus meliputi beberapa prorgram prioritas, yakni:

– menyusun dan melaksanakan program rekrutmen dan kaderisasi yang baik,
– penyusunan dan pelaksanaan kode etik politisi,
– pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat, dan
– pembenahan kelembagaan serta tata kelola keuangan agar parpol menjadi transparan dan akuntabel.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyetujui usulan dari KPK terkait kenaikan bantuan dana parpol yang hampir 10 kali lipat.

“KPK lebih besar sedikit, yakni Rp 1.071 per suara sah. Tapi kita sudah evaluasi. Dulu per setiap suara sah hanya dinilai Rp 108 perak, sekarang naik jadi Rp 1.000,” beber Sri Mulyani dalam acara Workshop Nasional Perempuan Legislatif Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (27/8).

 

SHARE
Comment