Daripada Menaikan Harga Rokok Rp50 Ribu, Mending Pemerintah Menaikkan Harga Minol

Daripada Menaikan Harga Rokok Rp50 Ribu, Mending Pemerintah Menaikkan Harga Minol

SHARE

Publik-News.com – Wacana kenaikan harga rokok Rp50 ribu terus menuai kontroversi di berbagai kalangan masyarakat. ada yang mendukung dan ada yang menolak.

Bagi yang mendukung, rokok adalah virus yang mematikan. Sementara bagi yang menolak, pemerintah tak bisa intervensi menaikkan harga rokok, apalagi mencapai Rp50 ribu.

Sahar L. Hasan, Sekretaris Majelis Syura DPP Partai Bulan Bintang (PBB) mengatakan, rokok bukanlah kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, kata dia, selain bukan kebutuhan rokok, pemerintah lebih baik menaikkan harga minuman beralkohol.

““Itu kan rokok bukan kebutuhan pokok masyarakat, kenapa tidak menaikkan minuman alkohol saja,” ujar Sahar saat berbincang dengan Publik-News.com, Rabu (24/8/2016).

Menurut Sahar, rokok dan minuman beralkohol sama-sama berbahaya. Korban nyawa manusia akibat mengkonsumsi menuman beralkohol bukanlah sedikit. Itu bulum termasuk korban manusia yang mengkonsumsi minuman beralkohol hasil oplosan.

“Jadi saya kiria ini tidak perlu ada intervensi pemerintah. Itu pemerintah kurang kerjaan,” pungkasnya.

Sahar menambahkan, jika kenaikan harga rokok untuk mencegah pelajar mengkonsumsi rokok, maka pemerintah harus mengeluarkan aturan.

Menurut Sahar, negara ini tidak menerapkan sistem pembangunan yang sentralistik. Dengan demikian, kata dia, jika pemerintah menentukan harga rokok mencapai Rp50 ribu maka hal tesebut, kata Sahar, menunjukkan adanya intervensi.

“Apakah kita menerapkan ekonomi sistem etatisme. (Pengelolaan semuanya diurus pemerintah),” pungkasnya.

Sahar mengatakan, pemerintah tak berhak menentukan harga rokok. Sebab, ketika rokok ditentukan oleh pemerintah, masyarakat yang menjadi konsumen yang dirugikan.

“Itu kan rokok bukan kebutuhan pokok sehingga pemerintah tak boleh intervensi soal harga. Kenapa tidak menaikkan minuman alkohol saja.

Lebih lanjut, pemerintah mestinya membuat peraturan lain jika memang tujuan penentuan harga rokok Rp50 ribu untuk melarang pelajar mengkonsumsi rokok.

“Mestinya bikin ketentuan peraturan lain kalau tujuannya untuk melarang pelajar merokok. Jangan soal harga,” pungkasnya.

Sahar mengaku tak membayangkan jumlah kemiskinan dan pengangguran jika pemerintah menaikkan harga rokok. Kata dia, pubrik rokok akan mengurangi jumlah karyawannya. Hal yang sama juga akan dihadapi oleh petani tembakau.

(Hurri Rauf)

SHARE
Comment