Demo Penolakan Komunisme Gaya Baru Yang Berlindung di Komnas HAM

Demo Penolakan Komunisme Gaya Baru Yang Berlindung di Komnas HAM

SHARE

Publik-News.com – Sedikitnya ada empat elemen organisasi yang menggelar aksi demonstrasi ke Komnas HAM soal adanya komunisme gaya baru yang berlindung di Komnas HAM, Mingg (19/3/2017).

Ke empat elemen organisasi ini adalah Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Barisan Garuda Pancasila, Laskar Janur Kuning, dan Front Pancasila. Massa aksi membawa sejumlah poster. Aparat kepolisian menjaga ketat jalannya aksi unjuk rasa ini.

Massa aksi mengatakan, gerakan PKI gaya baru mencoba merusak pikiran anak-ank muda yang tak paham sejarah. Mereka berupaya memutarbalikkan fakta dengan menyebut PKI sebagai korban kekejaman pemerintah Orde Baru.

Tanda-tanda kebangkitan kembali komunisme di Indonesia dengan istilah komunisme gaya baru (KGB) sudah terlihat dengan berbagai cirinya. Letupan-letupan seperti peristiwa kanigoro sudah mulai muncul saat ini, misalnya dengan bermunculan reoni eks-PKI di Bayuwangi.

Sejarah akan terus berlangsung dan tidak pernah berhenti. Pembedanya terletak pada warna dan kualitasnya. Jika dahulu pendekatan yang dilakukan dominan memulai kekerasan/pembunuhan namun sekarang ini pendekatan strategis dengan soft power. Komunisme bergerak melalui seluruh sendi kehidupan baik legislative maupun eksekutif, merayap di tengah-tengah masyarakat Indonesia. PKI juga bergerak melalui partai-partai yang berhaluan kepada keberadaan Komunis.

Kudeta berdarah G30S/PKI tahun 1965 telah menjadi lembaran merah dalam sejarah penegakan Pancasila di Indonesia. Sebelumnya, PKI juga telah melakukan berbagai pembunuhan kepada santri, kyai dan penjaga NKRI dan penghianatan kepada Pancasila dan UUD 1945.

Berbagai peristiwa kekejaman dan kebengisan PKI diantara tahun 1946, 1948 dan berbagai peristiwa lain sebelumnya.

Kini PKI semakin merajalela menunjukan wujudnya dengan berbagai bentuk kegiatan secara terbuka seolah-olah tidak memiliki sejarah kejahatan kelam yang pernah dilakukan terhadap NKRI dan juga dengan berbagai bentuk aksi terselubung lainnya di rebublik ini. Kegiatan-kegiatan PKI tersebut sebagaimana halnya pada tanggal 18-19 April 2016 yang diselenggarakan di Hotel Arya Duta Jakarta dengan tema “Simposium Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan” dengan jelas kegiatan tersebut mempunyai tendensi untuk menghidupkan kembali paham Kumunis (PKI).

Pada hal kegiatan tersebut sangatlah bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 TAP MPRS No XXV/MPRS Tahun 1966 tentang larangan kumunis Indonesia dan Underbouwnya serta ajaran Komunisme/Marxisme/Leninisme, TAP MPR RI Nomor 1 Tahun 2003, UU No 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP berubungan dengan kejahatan dan keamanan Negara.

Ada banyak kegiatan lainnya sebagaimana pada tanggal 5-8 Mei 2016 di Taman Ismail Marzuki (TIM) dengan tema kegiatan “ASEAN Literary Festival” dan Belok Kiri festival” yang pada akhirnya mendapatkan aksi unjuk rasa penolakan acara tersebut dari ormas Mahasiswa dan Masyarakat, sehingga kegeiatan tersebut sempat berpindah ke beberapa tempat lainnya seperti, LBH Jakarta dan goethe Institut, dan kini pada tanggal 17-19 maret 2017 PKI telah melangsungkan acaranya di KOMNAS HAM Jakarta Pusat dengan tema dan susunan kegiatan berikut:

1. International People’s Tribunal (IPT) 1965
2. Komnas HAM Perempuan
3. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Acara PKI tersebut pada hari pertama “Jalan Berkeadilan Bagi Penyintas” dengan sub Tema “Temuan dan Memoralisasi: Kuburan Massal Sebuah Refleksi” dengan peluncuran buku tentang laporan akhir pengadilan rakyat international dari belanda tribunal, dan pemutaran film IPT 1965.

Pada acara ke dua PKI menggelar acara diskusi panel dengan tema “9 Unsur Kejahatan Kemanusiaan Kekerasan Berbasis Gender Dalam Pembinasaan 1965-66” dan dilanjutkan dengan diskusi public dengan tema “ Penyelesaian Kejahatan Serius 1965-66 dan Sesudahnya”.

Selanjutnya acara hari ke tiga Deklarasi Latuharhari dengan tema “Panel Pulau Buruh, Kamp Kerja Paksa” di lanjutkan konferensi Pers, selama acara berlangsung ditutup dengan “Lorong Genosida 65-66” diruang terbuka KOMNAS HAM Jakarta Pusat.

Maka untuk itu, massa memberikan empat tuntutan untuk membubarkan komunisme gaya baru tersebut.

Pertama, menuntut pembubaran acara tersebut diatas karena terindikasi melakukan penyebaran paham yang bertentangan dengan asas Pancasila.

Kedua, mendesak aparat kepolisian dan TNI untuk ikut mengawal pembubaran acara tersebut, yang menjadi tugasnya dalam menindak kegiatan yang bertentangan dengan paham Pancasila.

Ketiga, usir asing dan aseng yang membawa dan menyebarkan paham komunis yang bertentangan dengan Pancasila.

Keempat, menghimbau kepada seluruh Umat Islam dan Rakyat cinta Pancasila agar segera menuju titik kumpul pembubaran.

“Demi membuktikan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Rebublik Indonesia (NKRI) dan menjaga Kesaktian Pancasila terhadap kekejaman dan kebengisan komunisme yang pernah memakan ratusan ribu korban dan pembunuhan terhadap 7 Jenderal terbaik bangsa pada tahun 1965,” kata koordinator nasional aksi unjuk rasa, Rahmat Himran dalam siaran persnya.

SHARE
Comment