Home Nasional Demokrasi Kebablasan, Jimly: Penegakan Hukumnya Harus Adil

Demokrasi Kebablasan, Jimly: Penegakan Hukumnya Harus Adil

Publik-News.com – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengatakan untuk mencegah timbulnya demokrasi kebeblasan seperti yang disinggung Presiden Jokowi adalah dengan menerapkan hukum yang berkeadilan.

Menurut Jimly, jika hukum sudah berkeadilan, dengan sendirinya hukum nantinya akan mengontrol datangnya demokrasi yang kebablasan

“Ada benarnya, tapi bukan istilah itu yang penting. Yang penting adalah hal-hal yang berkenaan dengan kinerja demokrasi kita banyak sekali yang mesti diperbaiki. Konteks yang ingin disampaikan presiden itu kebebasan harus dikontrol dengan hukum dan penegakan hukum menjadi kunci,” ujar Jimly usai diskusi di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (25/2/2017).

Jimly mengatakan kebebasan jangan sampai menimbulkan perpecahan, jangan menimbulkan kesenjangan ekonomi dan sosial, yang kaya makin kaya, miskin tetap miskin. Karena tanpa efektifnya penegakan hukum yang berkeadilan, yang mendapat nikmat kebebasan itu elit.

“Menegakkan hukum menjadi kunci supaya keadilan sosial terwujud. Kalau kita tidak bersatu, bagaimana kita bisa maju,” papar Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu

Jimly menyarankan agar masyarakat tidak terpancing dengan isu yang belum jelas sumbernya yang nantinya dihawatirkan akan membuat kericuhan. Untuk itu, kata Jimly, demokrasi yang baik adalah demokrasi yang memberi kesempatan menyampaikan aspirasi dengan cara yang benar, seperti adanya penyelenggaraan pemilu

“Jangan mau dibentur-benturkan orang yang tidak suka kepada pemerintahan. Tidak suka dengan individu presiden boleh saja, tapi diekspresikan secara demokratis. Kita sudah membangun sistem demokrasi, kalau nggak suka ya nanti kita ekspresikan melalui pemilu 5 tahun sekali. Termasuk Pilkada sekarang ini,” papar Jimly.

Jimly berharap dalam setiap permasalahan diselesaikan lewat pengadilan, bukan dengan aksi demostrasi yang bisa membuat kios. Jimly menganggap keterluan jika pemerintah tidak mendengar aspirasi dari masyarakat yang menggunakan cara demokratis

“Jangan mengekspresikan kemarahan, ketidaksukaan atau keluh kesah di jalanan. Ekspresikan keluhan dan kemarahan di pengadilan, di forum terbuka yang disediakan negara. Itu cara menyelesaikan permasalahan secara demokratis,” ungkapnya.

“Maka, kita harus membangun tradisi demokrasi yang sehat. Saya bukannya tidak menghargai siapa saja yang menggerakkan demo, itu sah tapi jangan terus menerus. Kalau penguasanya tak mendengar juga itu keterlaluan,” imbuh Jimly. (Fq)

 

Comment