Demokrat Tegaskan SBY Tidak Pernah Mengatur Proyek e-KTP

Demokrat Tegaskan SBY Tidak Pernah Mengatur Proyek e-KTP

SHARE

Publik-News.com – Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut-sebut mengatur proyek pengadaan e-KTP. Namun, Wasekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya membantah hal itu.

“Itu fitnah, tidak pernah pak SBY mengatur proyek, beliau lebih penting memikirkan nasib dan kesejahteraan masyarakat. Tunjukkan buktinya,” kata Riefky saat dihubungi, Jumat (26/1/2018).

Riefky menjelaskan, program e-KTP merupakan program rakyat untuk kepentingan Pemilu. Kalaupun ada yang menyalahgunakan program tersebut, lanjut dia, maka hal itu dilakukan demi kepentingan pribadi.

“Janganlah sebentar-bentar menyeret-nyeret kepala negara seperti Ibu Megawati, Pak SBY dan Pak Jokowi ke dalam kasus hukum. Ini jelas merupakan oknum yang menyalahgunakan program rakyat demi keuntungan pribadi,” jelasnya.

Ia percaya para kepala negara mempunyai niat baik untuk memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia pasca reformasi, yang dimulai era BJ Habibie, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati, SBY dan Presiden Jokowi.

“Mari kita serahkan kasus ini kepada aparat hukum khususnya KPK untuk membuka secara terang-benderang kasus e-ktp ini,” pungkasnya.

Mantan politisi Partai Demokrat, Mirwan Amir, pernah meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghentikan proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP). Namun, permintaan itu ditolak SBY yang kini menjabat Ketua Umum Partai Demokrat.

Pengakuan Mirwan Amir tersebut sebelumnya disampaikan saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (25/1/2018). Mirwan bersaksi untuk terdakwa Setya Novanto.

“Saya menyampaikan ke Pak SBY agar e-KTP tidak diteruskan,” ujar Mirwan di dalam persidangan.

Menurut Mirwan, saat itu ia mendengar informasi dari pengusaha Yusnan Solihin bahwa ada masalah dalam pelaksanaan proyek e-KTP.

Informasi itu kemudian disampaikan kepada SBY saat ada kegiatan di kediaman SBY di Cikeas, Jawa Barat.

Namun, menurut mantan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu, SBY menolak menghentikan proyek e-KTP yang sedang berlangsung. Alasannya, karena saat itu menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

“Tanggapan Bapak SBY karena ini menuju pilkada, jadi proyek ini harus diteruskan,” kata Mirwan. (Ts/PN)

SHARE
Comment