Densus Tipikor Untuk Apa?

Densus Tipikor Untuk Apa?

SHARE

Tulisan menarik dari Bambang Soesatyo dengan judul “Mengapa Harus Takut pada Densus Tipikor” yang dimuat pada Koran Sindo edisi Selasa, 24 Oktober 2017. Daya tarik tulisan itu bukan hanya pada pembelaan Bamsoet terhadap perlunya Densus Tipikor tetapi karena ditulis oleh Ketua Komisi III DPR yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan.

Bamsoet mungkin salah satu anggota DPR yang dikategorikan “makhluk langkah” dari 560 orang anggota lainnya yang bersuara lantang dalam hal pemberantasan korupsi ditengah gebyar teman-teman sejawatnya ditangkap KPK karena melakukan tindak pidana korupsi.

Tulisan Bamsoet secara keseluruhan menggambarkan karakter deskriptif-argumentatif terkait Densus Tipikor, KPK, dan fakta-fakta korupsi disemua sektor terutama di lembaga pengadilan, pemerintahan dan perusahaan.

Pada paragraf pertama, kedua, ketiga, lima belas, enam belas, tujuh belas dan delapan belas, jelas, Bamsoet menunjukkan pembelaannya terhadap Densus Tipikor. Ia juga memandang sinis kinerja KPK yang diulasnya pada paragraf keempat, sembilan, sebelas dan keempat belas. Sementara praktik korupsi dilingkungan pengadilan (paragraf kelima), pemerintahan (paragraf keenam dan ketujuh), dan perusahaan (paragraf keduabelas).

Sayangnya, ulasan praktik korupsi terkesan menghindari institusi kepolisian yang menduduki peringkat pertama pada 2013 dan peringkat keempat tahun ini atau diatas lembaga pengadilan dan perusahaan/pengusaha pada peringkat keenam dan ketujuh sebagaimana dilansir oleh Global Corruption Barometer (GCB) Lembaga Tranparency International (7/3/2017).

Yang terpenting, Bamsoet mengabaikan praktik korupsi yang terjadi di lingkungannya sendiri (DPR) sebagai lembaga paling korup di Indonesia yang menduduki peringkat pertama pada tahun ini dengan persentase mencapai 54 persen mengungguli lembaga negara lainnya.

Curahan pikiran pencegahan dan pemberantasan korupsi sebaiknya diarahkan untuk menata kelembagaan dan keanggotaan DPR agar tumbuh budaya antikorupsi yang menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda bangsa seperti yang ditulisnya secara apik.

Apa Urgensinya?

Ide pembentukan Densus Tipikor Polri disampaikan oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian saat rapat kerja bersama Komisi III DPR di Senayan, Jakarta (12/10/2017) lalu. Sejak itu pelbagai perdebatan menyeruak ke permukaan antara yang pro dan kontra atas gagasan tersebut.

Densus Tipikor sebenarnya bukan ide baru, sebelumnya, mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Sutarman pada 2013 juga mengemuka saat menjalani fit and proper test menjadi calon Kapolri pada 17 Oktober 2013 dengan nama Densus Antikorupsi. Dipelbagai media, alasan pembentukan Densus Tipikor lebih banyak disampaikan pimpinan DPR dan anggota Komisi III DPR selain Kadiv Humas Polri dan Kapolri sendiri.

Alasan rencana pembentukan Densus Tipikor diantaranya pengendapan dana APBD, korupsi dana desa dan upaya pengungkapan kasus-kasus besar. Argumen tersebut sangat absurd karena Polri memiliki tugas pokok menegakkan hukum dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana termasuk pemberantasan korupsi. Hanya diperlukan komitmen, konsistensi dan profesionalitas dalam pemberantasan korupsi agar Polri bertahta di hati rakyat.

Argumen Bamsoet yang menyatakan bahwa Densus Tipikor sebagai “alat pemukul tambahan” pada akhir paragraf ketiga atau “efek gentar” pada akhir paragraf kelima belas menjadi ambigu dengan mengkritik peran KPK yang hanya sekedar penindakan namun gagal dalam pencegahan. Jika Dittipikor dijadikan sebagai alat pemukul tambahan, dan memiliki efek getar justeru itu yang diharapkan masyarakat yang selama ini terkesan tumpul.

Bersama Membenahi KPK

Dalam rapat terbatas kemarin (24/10/2017) yang dipimpin langsung Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (JK) memutuskan bahwa Densus Tipikor Polri ditunda atau tak perlu di perpanjang lagi menurut Menko Polhukam, Wiranto. Pemerintah lebih mendorong penguatan kelembagaan KPK dengan mempertimbangkan pelbagai masukan lapisan masyarakat.

Sebelumnya, JK sudah menegaskan sikapnya (17/10/2017) bahwa Densus Tipikor belum diperlukan. Hal itu disampaikan sebelum bertolak menghadiri KTT D-8 di Turki bersama Wakapolri Komjen Pol Syafruddin. JK lebih mendorong pemberantasan korupsi di fokuskan di KPK karena polisi dan kejaksaan juga bisa melaksanakan tanpa mengubah nama dari Dittipikor menjadi Densus Tipikor.

Apa yang disampaikan Bamsoet dalam tulisannya tetaplah punya daya manfaat sebagai masukan dan pembenahan KPK kedepan. Dibalik ulasannya yang sinistik, dia sejatinya menunjukkan kecintaannya kepada KPK dalam bentuk yang berbeda. KPK jangan bertumpu hanya penindakan saja tetapi penting membangun sistem pencegahan yang efektif.

Kerugian negara akibat korupsi tak sebanding dengan upaya pengembalian keuangan negara ditambah dengan vonis hakim yang rendah terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Menurut data tahun 2016, kerugian negara akibat korupsi lebih dari 3 triliun sementara para penegak hukum (KPK, Kejaksaan dan Polri) di tahun yang sama hanya mampu mengembalikan kerugian negara masing-masing dikisaran angka dibawah Rp 500 miliar.

Pansus hak angket KPK telah menyampaikan 11 poin hasil temuannya terkait tugas dan kewenangan KPK selama ini. Titik tekan saya dari temuan itu ada dua hal; pertama, soal tugas supervisi dengan penegak hukum lainnya dan kedua, tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam pemberantasan tipikor.

KPK dalam tugas supervisinya, menurut Pasal 7 UU KPK menggunakan rumusan atau norma kalimat aktif yang mengandung makna bahwa subyek (KPK) harus melakukan tindakan nyata dan bukan menonjolkan ego sendiri tanpa mengkoordinasikan pemberantasan korupsi dengan penegak hukum lainnya.

Ketentuan Pasal 50 KUHAP menjelaskan bahwa tersangka dan terdakwa berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan berhak segera diadili oleh pengadilan kadang diabaikan KPK dengan menggantung kasus seseorang hingga tahunan. Menyandang “cap tersangka” tanpa mensegerakan proses hukum merontokkan harkat dan martabat seseorang sebagai manusia termasuk istri, anak dan keluarga besarnya.

Hakikat hukum acara pidana (KUHAP) secara filosofis adalah upaya mencegah para penegak hukum bertindak sewenang-wenang dan memperlakukan para tersangka dan terdakwa secara tidak adil dan menghilangkan hak-hak-nya yang seharusnya dapat dinikmati. Disini, asas presumption of innocence (praduga tidak bersalah) dalam proses peradilan pidana harus dipegang teguh oleh KPK maupun penegak hukum lainnya.

Dalam ketentuan Pasal 11 ayat 1 the Universal Declaration of Human Rights, Pasal 14 the International Covenant on Civil and Political Rights, dan pelbagai instrumen HAM internasional lainnya mengatur praduga tidak bersalah dalam tindak pidana sampai terbukti bersalah menurut hukum atau putusan pengadilan.

Kelemahan dan kekurangan KPK perlu dibenahi bersama dengan cara terus diawasi oleh kita semua dan DPR dalam fungsi pengawasannya. Ibarat pepatah, tak ada gading yang tak retak. Tak ada manusia yang tak pernah berbuat kesalahan dan tak ada lembaga yang sempurna melaksanakan tugas dan wewenangnya. KPK perlu dirawat dan dijaga tetapi juga perlu diawasi dan dikritik secara lugas dan tegas. Dan kritik Bamsoet sudah sangat lugas dan tegas.

Oleh: Syamsuddin Radjab

(Mantan Ketua PB HMI dan Direktur Jenggala Center)

Comment