Dianggap Bawa Misi Politik Dalam Kasus e-KTP, Fahri Desak Ketua KPK Mundur

Dianggap Bawa Misi Politik Dalam Kasus e-KTP, Fahri Desak Ketua KPK Mundur

SHARE

Publik-News.com – Wakil Ketua DPR, Fahri Hamza menuding dalam kasus korupsi proyek e-KTP telah terjadi benturan konflik kepentingan antara ketua KPK, Agus Rahardjo yang saat itu menjabat Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut Fahri, adanya konfik kepentingan itu begitu terasa dengan adanya laporan BPK sejak tahun 2012, 2013, dan Juli 2014,menyimpulkan proyek –KTP ini bersih dari indikasi korupsi.

“Setelah audit, BPK menyatakan kasus ini bersih. Tapi begitu setelah Agus jadi Ketua KPK, lalu kasus ini dijadikan kasus korupsi. Sementara dalam keterangan yang kita dengar dari banyak pihak juga, Agus Rahardjo punya kepentingan terhadap pengusaha dan Agus termasuk membawa pengusaha ketemu mantan Mendagri Gamawan Fauzi,” tutur Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2017).

Maka itu, Fahri meminta Agus mundur dari jabatannya sebagai ketua KPK supaya tidak ada konflik kepentingan dalam kasus tersebut. Fahri juga menuding jika Agus ikut terlibat dalam kasus itu karena iktu melobi konsorsium milik BUMN.

“Oleh sebab itu, untuk menghindari konflik kepentingan, saya meminta Agus mengundurkan diri jadi Ketua KPK. Kalau posisi dia sebagai mantan Ketua Lembaga Pengkajian Barang dan Jasa dan Ketua KPK sekarang, maka kasus ini bisa menyimpang. Dia tahu kasus ini, dia terlibat kasus ini, bahkan dia terlibat dalam melobi salah satu konsorsium meskipun itu konsorsium BUMN,” tuturnya

“Dia terlibat mengawasi kasus ini. Yang lebih seram lagi, dia terlibat melobi terhadap salah satu konsorsium BUMN. Itu kan sudah conflict of interest. Karena itu, sebelum ini mengalir menjadi conflict of interest lanjutan, saya kira dia harus mengundurkan diri dulu, biarkan proses ini berjalan tanpa intervensi,” imbuhnya

Fahri menyebut Agus mempunyai kepentingan untuk menutupi pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan proyek e-KTP ini. Hal itu ia katakan karena mendapat informasi langsung dari seseorang yang pernah diperiksa KPK.

“Banyak (konflik kepentingan) karena yang masuk dalam dakwaan itu ya, karena data ini kan kita baca dari awal yang masuk, dakwaan itu tendensius untuk kepentingan orang-orang tertentu, untuk menutupi peran dan keterlibatan orang-orang tertentu. Ada yang penting nampak tidak penting, ada yang tidak penting nampak penting. Agus punya banyak conflict of interest,” paparnya.

“Saya mendengar langsung oleh para pihak yang sudah diperiksa oleh KPK dan pejabat Kemendagri yang dari awal tahu masalah itu,” pungkasnya. (Fq)

SHARE
Comment