Dianggap Tak Kredibil, Airlangga Disarankan Reposisi Pengurus Golkar Sebelum Pelantikan

Dianggap Tak Kredibil, Airlangga Disarankan Reposisi Pengurus Golkar Sebelum Pelantikan

SHARE

Publik-News.com – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Airlangga Hartanto disarankan mengganti nama-nama pengurus partainya yang diduga terlibat masalah hukum sebelum dilantik secara resmi. Jika tidak, beban Airlangga akan semakin berat dan buram untuk membangun citra Golkar sebagai partai yang bertagline “Golkar Bersih”.

Pakar hukum tata negara, Syamsuddin Radjab, mengatakan Airlangga masih ada waktu untuk melakukan reposisi kepengurusan. Menurut dia, kepengurusan partai berlambang pohon beringin di masa kepemimpinan Airlangga jauh dari kridibil.

“Kepengurusan harus dirubah sebelum pelantikan. Pak Airlangga punya kesempatan untuk mereposisi. Kalau tidak dilakukan pak Airlangga menanggung sendiri beban itu,” ujar Syamsuddin.

Hal tersebut disampaikan dia setelah menjadi pembicara diskusi bertajuk “Mempertanyakan Kredibilitas Penyusunan Pengurus DPP Partai Golkar” di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Rabu (31/1/2018)

Menurut dia, untuk menjadikan Golkar sebagai partai kredibil hal itu tidak mudah. Membutuhkan waktu yang cukup panjang. Ia dikonstruksi secara sosial oleh publik melalui proses panjang dan melelahkan, penuh perjuangan dan bahkan berdarah-darah hingga mendapatkan kepercayaan rakyat.

Sementara kepemimpinan Airlangga sangat singkat, kurang dua tahun, dan apalagi saat ini telah memasuki tahun politik dan Pilpres 2019. Pada konteks ini, waktu akan lebih banyak tersita upaya harmonisasi antar pengurus. Ini belum termasuk konsolidasi dan revitalisasi DPD I di daerah-daerah masa bakti kepengurusan sudah berakhir dan harus Munas kembali.

“Artinya membangun kembali kredibilitas partai yang terlanjur hancur paling tidak membutuhkan satu periode kepengurusan, itu pun kalau berhasil, karena banyak pengurus yang sedang dalam intaian KPK,” katanya.

Selain itu, Syamsuddin menilai bahwa Golkar tidak hanya produktif melahirkan Ketua Umum karena adanya persoalan internal. Pada periode 2014-2019, Golkar tiga kali menggelar Munaslub dan melahirkan melahirkan lima ketua umum. Dari Aburizal Bakrie, Agung Laksono, Setya Novanto, Idrus Marham dan Airlangga Hartanto sendiri.

Dan pada periode ini pula, Golkar dinilai bukan saja produktif menggelar Munaslub dan Ketua Umum, tapi juga semangat melahirkan koruptor baru yang diciduk lembaga penegak hukum, baik tingkat pusat maupun daerah seperti Setya Novanto, Ridwan Mukti, Siti Mashura Soeparno, Iwan Rusmali, Tubagus Iman Ariyadi, Rita Widyasari, Aditya Moha, Markus Nari.

Tak sampai di situ, dugaan kasus korupsi Bakamla yang sedang ditangani KPK juga diduga menyeret kader Golkar. Pada kasus Bakamla ini, diduga ada dana yang diduga mengalir ke Golkar sebagai biaya Munaslub 2016.

“Dapat dikayakan, Golkar sedang dalam kondisi darurat koruptor dan bahkan kadang dicap sebagai partai korup oleh pelpagai pihak. Maka membangun kembali citra dan Marwah partai yang ternodai karena ulah kadernya sendiri semakin berat dan ribet,” pungkas Deirektur Eksekutif Jenggala Center ini. (PN).

 

 

 

Comment