Diduga Ada “Main Mata”, Gerak Laporkan Kajati Jabar ke Kejagung dan KPK

Diduga Ada “Main Mata”, Gerak Laporkan Kajati Jabar ke Kejagung dan KPK

SHARE

Publik-News.com – Macetnya penyidikan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terhadap Walikota Bogor Bima Arya yang sudah berstatus pleger dalam perkara markup pengadaan tanah Jambu Dua yang merugikan APBD Kota Bogor tahun 2014 sebesar Rp 43,1 miliar dicurigai Gerakan Rakyat Anti Koruptor (Gerak) Bogor.

“Sudah setahun lebih kejaksaan tinggi Jawa Barat macet menyidik Walikota Bogor Bima Arya. Kami mencurigai adanya oknum kejaksaan yang bermain mata. Padahal mengacu pertimbangan dalam putusan pengadilan tipikor, semestinya para pleger korupsi sudah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Ketua Gerak Bogor Muhammad Sufi dalam orasinya di depan kantor Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanudin, Jakarta pada Senin (7/8/2017).

Sufi mengungkapkan, ketika perkara korupsi tersebut ditangani Kejaksaan Negeri Bogor baru menetapkan tiga orang tersangka. Ketiganya adalah Sdr. Hidayat Yudha Priatna (mantan kepala kantor koperasi usaha mikro kecil dan menengah Kota Bogor), Irwan Gumelar (mantan camat Tanahsareal) dan Ronny Nasrun Adnan (kepala kantor jasa penilai publik).

Ketiganya telah didakwa ke meja hijau dan telah divonis bersalah dengan hukuman pidana 4 tahun dan denda Rp 200 juta berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 40/Pid.Sus/TPK/2016/PN BDG jo Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2016/PN BDG jo Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN BDG dan telah dikuatkan dengan putusan banding Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 33/Tipikor/2016/PT.BDG jo Nomor 34/Tipikor/2016/PT.BDG jo Nomor 35/Tipikor/2016/PT.BDG.

“Dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim telah menyatakan bahwa Walikota Bogor Bima Arya dan Sekda Kota Bogor Ade Sarip sebagai pleger atau pihak yang turut serta melakukan korupsi dalam perkara korupsi tersebut,” kata Sufi.

Terakhir putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan kasasi pada Mahkamah Agung dengan nomor 994 K/PID.SUS/2017 jo. 996 K/PID.SUS/2017 jo. 1012 K/PID.SUS/2017.

“Jadi sudah tidak ada alasan bagi kejaksaan untuk tidak menetapkan kedua pleger sebagai tersangka lalu didakwa di hadapan pengadilan tipikor untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tuturnya.

Sufi membandingkan penanganan perkara tipikor Jambu Dua dengan kasus korupsi lainnya yang ditangani kejaksaan secara cepat. Diantaranya perkara korupsi mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan dan mantan Ketua Umum PSSI La Nyalla.

“Kasus korupsi pak Dahlan ketika menjabat di BUMD PT Panca Wira Usaha begitu cepat penanganannya. Demikian juga perkara mantan Ketua Umum PSSI La Nyalla dalam perkara korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur. Ini kasus sudah sangat terang benderang belum juga ditetapkan tersangka baru,” pungkasnya.

Rencana setelah melaporkan Kajati Jawa Barat ke kejaksaan agung, Sufi dan rombongan akan mendatangi KPK untuk mengambilalih perkara korupsi Jambu Dua. (PN).

SHARE
Comment