Didukung Fatwa MUI, NU dan Muhammadiyah, Ahok Pasti Dipenjara

Didukung Fatwa MUI, NU dan Muhammadiyah, Ahok Pasti Dipenjara

SHARE

Publik-News.com – Vonis terhadap terdakwa penista agama. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diyakini tidak akan lolos dari hukuman penjara. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dinilai tidak akan digunakan hakim dalam menjatuhkan vonis karena mengacu pada yurisprudensi yang ada.

“Minimal Ahok akan divonis kurungan satu tahun penjara. Soal tuntutan percobaan JPU saya yakin akan diabaikan oleh majelis hakim PN Jakarta Utara,” kata Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR), Sugiyanto, Minggu (7/5/2017) malam.

Menurutnya, vonis hakim bisa jauh lebih besar dari tuntutan JPU apabila hakim benar-benar memperhatikan suara publik.

“Akal waras sulit menerima jika seorang penista agama yang membuat pemerintah dan Negara sempat gaduh dan panik luar biasa dibiarkan lolos,” kata Sgy, demikian Sugiyanto akrab disapa.

Sgy menilai hakim nantinya akan menjerat Ahok bisa dengan dua pasal, yakni penjara 4 tahun sesuai Pasal 156, atau bahkan 5 tahun penjara sesuai Pasal 156a KUHP.

Selain itu, didukung dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) Nomor 11 tahun 1964 bahwa penghinaan agama harus dihukum berat.

Menurut Sgy, boleh saja seseorang mengatakan Ahok tidak terbukti menista agama. Akan tetapi, adanya Fatwa MUI makin memperjelaskan Ahok benar-benar melakukan penodaan terhadap agama.

Disamping itu, lanjut Sgy, pendapat MUI ini juga mendapat dukungan dari ormas islam seperti NU dan Muhammadiyah.

“Hakim paham betul, bagaimana bunyi fatwa MUI dalam kasus ini. Tidak ada multitafsir dan tidak ada dissenting opinion antar ulama semua ormas Islam di MUI. Bahkan, KH Ma’ruf Amin (Ketua MUI) ‘turun’ sendiri menjadi saksi ahli agama di persidangan,” bebernya.

“Pertanyaannya, jika sekarang hakim tidak mau menjadikan fatwa itu sebagai dasar, lantas mau pake fatwa siapa? Mau nunggu fatwa malaikat?,” cetus Sgy.

“Tolong jangan lecehkan ulama dan guru-guru kami. Mereka adalah pewaris nabi dan panutan umat yang selama ini ikhlas mengabdi kepada bangsa dan Negara melebihi pengabdian PNS manapun. Dengarkan fatwa ulama dan kyai kami wahai yang mulia majelis hakim,” tutup Sgy.(Fq)

 

 

SHARE
Comment