Dikooptasi Jokowi, Lembaga Penegak Hukum Takut Bongkar Kasus Korupsi Ahok

Dikooptasi Jokowi, Lembaga Penegak Hukum Takut Bongkar Kasus Korupsi Ahok

SHARE

Publik-News.com – Kegagalan penegakan hukum di rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menjadi pembahasan mahasiswa dan aktivis dalam berbagai forum diskusi, dialog dan seminar.

Kali ini, misalnya, elemen Qomat dan Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi dan Perbankan Islam Mr. Sjafruddin Prawiranegara Jakarta (BEM Stebank) membahas sejumlah kasus korupsi. Diskusi ini bertema “Membongkar Kebobrokan Penegakan Hukum Rezim Jokowi: Dari Korupsi Bus Trans Jakarta sampai Suap Adik Ipar”, Sabtu (18/3/2017)

Hadir sebagai narasumber adalah aktivis Gerakan Laskar Aliansi Korupsi Muslim Arbi dan mantan anggota DPR RI, Nurhadi M. Musawwir. Diksusi ini dihadiri puluhan mahasiswa dari sejumlah universitas yang berada di sekitar DKI Jakarta.

Muslim Arbi memaparkan sejumlah kasus dugaan korupsi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. Menurut Muslim, dugaan skandal korupsi Ahok yang tak diproses menjadi salah satu bukti kegagalan Jokowi dalam penegakan hukum di tanah air.

“Penegakan hukum memang terlihat sangat jauh dari yang dicita-citakan dalam Nawacita. Itu terlihat dari kasus Ahok. Kasus Ahok itu kan implisit sekali. Kasus yang begitu banyak tapi terlihat sempurna dilindungi istana, Jokowi. itu bukan rahasia umum. Itu adalah bentuk kegagalan penegakan hukum di rezim Jokowi,” ujar Muslim.

Sejumlah kasus dugaan korupsi yang disebutkan Muslim adalah kasus korupsi Sumber Waras, reklamasi teluk Jakarta, korupsi taman BMW, pembelian tanah di Cengkareng, UPS dan duit CSR sebanyak Rp 10 triliun yang dikelola Ahok Center. Muslim menyayangkan sejumlah kasus yang diduga melibatkan Ahok ini tak diproses.

“Supaya tidak gagal, dia (Jokowi) harus membiarkan kasus Ahok diproses segera mungkin. Kalau tidak, ini alamat buruk rezim jokowi dalam kasus ahok. Apalagi Pilpres 2019 rencananya akan dipasangkan dengan Ahok. Ini skenarionya ke sana. Kepolisian dan Kejaksaan harus mengusut kalau mereka ini betul-betul serius menjalankan Nawacitanya Jokowi,” ucapnya.

Hal yang sama juga dikatakan Nurhadi. Dia menilai, pasca reformasi hanya di rezim pemerintahan Presiden B.J Habibie penegakan hukum cukup positif dibanding pemerintahan rezim setelahnya. Bagi dia, pasca rezim Presiden B.J. Habibie, lembaga penegak hukum terlihat dikooptasi oleh kekuasaan.

“Penegakan hukumnya yang paling bagus itu awal reformasi, itu di zaman pak habibie. Habis itu rata-rata penegakan hukum terkooptasi kekuasaan, jadi tidak independepn karena dipengaruhi kekuasaan. rezimnya kekuasaanya siapa presiden siapa, ya itu terkoptasi. sekarang (rezim Jokowi) seperti itu juga,” katanya. (HR)

Comment