Home Nasional Din Anggap Tuntutan Rachmawati Cs Masih Konstitusional

Din Anggap Tuntutan Rachmawati Cs Masih Konstitusional

Publik-News.com-Ketua Dewan Penasehat Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin menilai apa yang menjadi pemikiran sejumlah aktivis yang ingin mengubah UUD 1954 pada naskah aslinya merupakan tindakan yang wajar, dan tidak bertentangan dengan konstitusi.

Din menyayangkan perihal penangkapan terhadap sejumlah aktivis oleh pihak kepolisian yang tidak mencerminkan nilai demokrasi. Padahal, lanjutnya, mereka hanya ingin menjadikan negara ini lebih baik dalam kontelasi politik dengan meminta sidang istimewa ke MPR.

“Saya tahu kawan-kawan itu punya pemikiran kritis untuk kembali ke awal UUD 1945, dengan amandemen, dan situasi saat ini yang memicu karena UUD yang telah berubah,” kata Din di Sportorium, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Senin 5 Desember 2016

“Oleh karena itu, mendesak MPR, atau lembaga untuk melakukan amandemen. Saya kira, masih pada zona konstitusional,” ujar Din, yang pernah menjadi ketua umum PP Muhammadiyah 2005-2015.

Perihal tuntutan Rachmawati Cs tersebut, Din menyatakan setuju dengan mengubaha amandemen, terutama yang berkaitan dengan pemilihan presiden. Disamping biaya kostny tinggi, pemilihan tersebut dirasa kurang mencerminkan nilai demokrasi, karena yang bertarung bukan gagasan, melainkan pemodal

Sehingga, lanjutnya, ketika ada pemenangangnya, dihawatirkan presiden yang terpilih bisa didekti. Apalagi kondisi masyarakat saat ini yang cendrung pragmatis.

“Yang penting dan mendesak lainnya yang kedua adalah, mungkin MPR bisa diberi status lebih tinggi, sehingga bisa meminta pertanggungjawaban kepada Presiden. Sekarang, tidak ada pertanggungjawaban Presiden, dan itu tidak masuk akal,” tegasnya.

Din mendorong supaya Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dihidupkan kembali. Karena apa yang menjadi tuntutan sejumlah aktivis tersebut sama dengan apa yang menjadi pemikirannya selama ini.

Itu tadi yang didesakkan oleh mereka yang ditangkap, termasuk saya pribadi. Apakah itu makar, saya kira secara pribadi itu bukan makar. Jangan main-main dengan rasa keadilan kepada rakyat. Itu akan menjadi bom waktu,” tambah Din.

Sebelumnya, polisi menetapkan tersangka terhadap 11 aktivis dengan sangkaan makar dan sebagiannya lagi dijerat dengan pasal yang berbeda. Polisi akhirnya melepaksan delapan tersangka untuk tidak ditahan yakni, Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Huzein, Eko, Aliv Indar Al Fariz, Ahmad Dhani, dan Rachmawati Soekarnoputri.

Selain Ahmda Dhani, ketujuh orang tersebut dijerat dengan pasal Pasal 107 juncto Pasal 110 juncto Pasal 87 KUHP tentang Perbuatan Makar, atau untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Sedangkan ahmad Dhani dijerat dengan pasal dijerat pasal 207 dan pasal 107 juncto 110 juncto Pasal 87 KUHP tentang Penghinaan terhadap Penguasa.

Sementara tiga lainnya yang masih ditahan, mereka adalah Sri Bintang Pamukas, dan dua bersaudara, Jamron dan Rizal Kobar. (faruq)

 

 

 

 

 

 

Comment