DPR di Desak Gunakan Hak Angket Usut TKA Cina

DPR di Desak Gunakan Hak Angket Usut TKA Cina

SHARE

Publik-News.com – Adanya persoalan tenaga kerja asing (TKA) asal Cina yang  datang ke Indonesia disebut sebagai upaya untuk mengancam kedaulatan Negara. Untuk itu, DPR diminta untuk menggunakan hak angket guna menyelediki kasus yang mulai berkembang di masyarakat ini.

“Ini baik Presiden, Menakertrans dan juga Dirjen Imigrasi, Kemenkumham maupun data-data dari daerah-daerah memberikan informasi yang berbeda soal TKA Cina. Ini berbahaya untuk kedaulatan negara. Untuk mendapatkan data yang sebenar-benarnya maka rakyat melalui wakilnya bisa menyelidiki sendiri hal itu dengan penggunaan hak angket,” ujar Pakar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Bandung , Asep Warian Yusuf ketika dihubungi, Senin (26/12/2016).

Menurutnya, persoalan TKA Cina menjadi persoalan serius. Sehingga kalau sampai dalam waktu dekat ini belum bisa diselesaikan, maka DPR juga ikut bertanggungjawab atas membludaknya TKA asal Cina itu.

“Kalau DPR diam dan membiarkan, lebih baik tidak perlu lagi ada DPR karena hanya menjadi corong atau tukang stempel pemerintah dan bukan mewakili rakyat!,” tegas Asep dengan nada gemas.

Asep mengaku lebih setuju apabila DPR menggunakan hak angket. Karena hal itu bisa mengusut dan menyelidiki apabila keterangan dari pemerintah meragukan dan tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Belum lagi, kata Asep, banyaknya TKA ilegal karena mereka selalu ada yang membackingi atau mendapat perlindungan dari aparat. Ia mengaku mendapat informasi itu dari Laode Ida dari Ombudsman

”Ini banyak sekali yang ilegal dan yang legal pun unsur legalitasnya juga saya ragukan, karena belum tentu saat ini yang mendapatkan izin kerja itu adalah benar-benar memenuhi persyaratan yang termuat dalam UU. Seperti tenaga kerja terampil atau skill labor dan bukan tenaga kerja kasar atau unskill labor selain kewajiban harus ada alih teknologi. Belum lagi persoalan ideologi, keamanan dan sebagainya,” tegasnya.

“Data berbeda-beda. Kalau data soal jumlah tenaga kerja ilegal berbeda-beda meski sebenarnya juga tidak masuk akal, masih bisai diterima. Tapi kalau data resmi antara yang diutarakan Presiden, Dirjen Imigrasi dan Kemenakertrans berbeda ini sudah tidak dapat ditoleransi lagi,” tambahnya.

Anehnya, lanjut Asep, Presiden malah memberikan ancaman kepada penyebar isu TKA ini karena tidak memberikan data yang benar. Padahal, data yang dikeluarkan pemerintah belum tentu benar juga.

”Pemerintah yang datanya tidak valid kok orang lain yang diancam sebagai penyebar isu untuk ditangkap. Membela diri sih boleh saja tapi juga harus disadari pemerintah sendiri yang tidak memiliki data valid. Kalau pemerintah seperti ini namanya pemerintah sudah memfitnah pihak lain. Ini sekali lagi juga jelas pelanggaran hukum. Seharusnya pemerintah menjelaskan dengan data yang akurat,” ujar Asep yang juga Guru Besar Hukum Tata Negara ini.

”Jadi sekarang tidak ada alasan sebenarnya bagi DPR dan bagi politisi yang peduli pada kondisi Indonesia untuk takut melaksanakan angket. Lebih baik ini segera diselesaikan daripada hal ini terus menjadi liar dan besar,” imbuhnya. (Fq)

 

 

 

 

 

 

SHARE
Comment