Home Politik DPR Dinilai Tak Punya Kewenangan Gulirkan Hak Angket e-KTP

DPR Dinilai Tak Punya Kewenangan Gulirkan Hak Angket e-KTP

51

Publik-News.com – Anggota Fraksi PDIP Andreas Hugo Parreira menilai usulan hak angket terkait kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) hanya akan menguras keringat saja. Sebab, kata dia, dasar dari usulan hak angket ini terlalu lemah secara prosedur.

“Kalau suka atau tidak setuju terus langsung keluarin angket, DPR bisa diketawain orang. Jujur saja, saya agak kurang paham mengapa harus angket,” kata Andreas Hugo Parreira dalam pesan singkatnya, Selasa, 21 Maret 2017.

Andreas menjelaskan DPR merupakan lembaga pengawasan yang tidak mempunyai kewenangan ketika ingin menyelidiki sebuah kasus yang nyata-nyata sudah masuk dalam persidangan. Ia mengatakan hak angket bisa digulirkan apabila ada indikasi pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah.

“Hak angket ini baru ada untuk penyelidikan,” ujar anggota Komisi I DPR itu.

“Kalau ada yang kurang fair, mungkin lebih tepat DPR melakukan fungsi pengawasan melalui komisi terkait. Kalau ada indikasi pelanggaran UU, baru bicara soal angket,” imbuhnya.

Sebelumnya, , Pimpinan DPR, terutama Fahri Hamzah mendesak supaya DPR mengusulkan hak angket terkait kasus korupsi proyek e-KTP yang merugikan Negara Rp 2,3 triliun. Menurutnya, hak engket ini bertujuan supaya publik bisa mendapatkan keadilan terkait kasus ini.

“Karena ini DPR juga menjadi korban lah ya, yang kemudian disebut namanya begitu banyak. Ini perlu juga bersifat fair di hadapan masyarakat,” kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2017. (Fq)

 

Comment