DPR Disarankan Gulirkan Hak Angket Untuk Kasus BLBI Dari Pada Membuka Rekaman...

DPR Disarankan Gulirkan Hak Angket Untuk Kasus BLBI Dari Pada Membuka Rekaman Miryam

SHARE

Publik-News.com – DPR sudah mengesahkan hak angket untuk KPK terkait kasus e-KTP yang dialami Miryam S Haryani. Namun, langkah ini dinilai akan menghambat proses hukum yang sedang berjalan.

Deputi Sekjen FITRA Apung Widadi menyarankan DPR lebih baik mengajukan hak angket untuk kasus yang lebih prioritas, seperti  kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia)

“DPR tak punya prioritas kerja, dari pada angket ke KPK lebih baik angket SKL BLBI. Panggil obligor konglomerat yang belum bayar utang ke negara, kabur bawa raturan triliun uang negara,” kata Apung melalui keterangan persnya, Selasa (2/5/2017).

Menurutnya, seharusnya DPR memiliki prioritas kerja dengan menyelamatkan ekonomi RI. Apung menilai kasus BLBI sudah banyak merugikan perekonomian bangsa sehingga pengusutan kasus ini menjadi hal yang urgen.

“Dalam penanganan BLBI ini, seharusnya DPR membantu proses non litigasi yaitu memanggil obligor yang belum melunasi utang BLBI, seperti disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mencapai Rp 33 triliun per 2017 ini. DPR harus lihat, angka tersebut betul tidak karena riilnya bisa lebih dari itu, korupsi riilnya senilai Rp 138 triliun. Perlu ditelusuri siapa obligor dengan pengemplang tertinggi dan kapan kesanggupan melunasi,” papar Apung.

“DPR harus paham, kerja memanggil obligor BLBI ini aksi penyelamatan uang negara daripada angket KPK. Jadi DPR jelas tidak punya prioritas dalam pemberantasan korupsi. Yang korupsi dibilang tidak korupsi, yang antikorupsi malah diserang balik,” lanjut Apung

Seperti diketahui, KPK sudah menetapkan tersangka dalam kasus ini, yakni mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung yang diduga menerbitkan  (surat keterangan lunas) SKL  untuk Sjamsul Nursalim sebagai pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).(Fq)

SHARE
Comment