DPR Minta BPJS Pertanggungjawabkan Kinerjanya Sebelum Proposal PMN Dibahas

DPR Minta BPJS Pertanggungjawabkan Kinerjanya Sebelum Proposal PMN Dibahas

SHARE

Publik-News.com – Pemerintah mengajukan Penyertaan Modal Nasional (PMN) kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp6,83 triliun dalam RAPBN 2016.

Pemerintah menyatakan PMN tersebut akan digunakan untuk menjaga kecukupan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan karena tidak seimbangnya antara jumlah iuran yang dibayarkan peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dengan biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan
sebelum proposal PMN dibahas, banyak pekerjaan rumah yang mesti dipertanggungjawabkan oleh BPJS sehingga komisi XI bisa percaya bahwa institusi itu clear and clean.

Kemudian Heri menyarankan beberapa langkah yang harus dilakukan, Pertama, BPJS harus mampu memberikan penjelasan terkait proses operasional dan pelayanannya yang buruk, Kedua, perlu dilakukan kajian yang lebih holistik terkait kinerja keuangan BPJS dan Ketiga, BPK perlu melakukan audit investigasi atas BPJS terutama terkait kinerjanya yang bermasalah.

“Setelah semua itu beres, baru uang rakyat di PMN yang tidak sedikit itu bakal dibahas oleh Komisi XI. Belum lagi, PMN yang diberikan menjadi kontraproduktif dengan gembar-gembor penghematan kementerian atau lembaga dan daerah untuk efisiensi,” ujar Heri kepada Publik-News.com, Rabu (27/7/2016).

Menurut Heri, PMN yang rencananya bakal diberikan kepada BPJS tersebut semestikan tidak diberikan. Tapi, oleh pemerintah, ini justru diberikan kepada sebuah institusi yang tidak efisien.

“Oleh karena itu, sekali lagi, selama hal-hal tersebut tidak mendapat penjelasan yang meyakinkan, dan tidak dipenuhi, maka sepertinya BPJS belum pantas untuk mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN),” pungkasnya.

Lebih lanjut, politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini menambahkan bahwa selama ini kinerja BPJS buruk sehingga tidak pantas mendapatkan suntikan dana PMN.

Menurut Heri, hasil keputusan komisinya pada 20 Juni 2016 lalu memutuskan bahwa untuk pencairan PMN harus dibahas lebih lanjut untuk mendapatkan persetujuan dari Komisi XI dan catatan ini harus masuk dalam UU APBN-P Tahun 2016

“Bagaimana mungkin kita harus menyuntikkan uang rakyat pada sebuah institusi punya defisit keuangan yang relatif besar. Dari data yang ada sepanjang tahun 2016, BPJS diperkirakan mengalami defisit keuangan Rp10 triliun. Jumlah itu dua kali lipat lebih besar dibanding tahun lalu yang mencapai Rp5 triliun,” katanya.

(Hurri Rauf)

Comment