Dugaan Suap-Menyuap dalam Pengesahan UU Tax Amensty dan PMN Kepada BUMN

Dugaan Suap-Menyuap dalam Pengesahan UU Tax Amensty dan PMN Kepada BUMN

SHARE

Publik-News.com – Beredar kabar dugaan suap-menyuap terkait pengesahan undang-undang tax amnesty dan penyertaan modal negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Adalah aktivis Petisi 28 Haris Rusly yang membuat tulisan dan beredar di kalangan wartawan.

Dalam tulisannya pada (19/7/2016), itu dia menulis judul “Horor Kemacetan dan Ambisi Menyulap Indonesia Jadi “Jalan Tol” Menuju Surga Penjajahan Asing dan Kejahatan Internasional”. Sementara di akhir tulisannya, Haris Rusly menulis “Kami menyerukan kepada KPK untuk mengusut dugaan suap-menyuap dalam pengesahan UU Tak Amnesty dan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN”.

Haris Rusly mengaitkan suap-menyuap PMN kepada BUMN ini dengan kemaceten yang terjadi di Cikampek hingga Cipularang saat musim mudik Lebaran beberapa waktu lalu. Kemacetan ini kemudian dianggap menyebabkan belasan orang meninggal dunia.  Dimana kala itu, kata dia, alasan terjadinya kemacetan lantaran belum dioperasikannya pintu tol Brebes (Brexit).

“Horor kemacetan terparah sepanjang sepuluh tahun terakhir justru berpindah dari Cipularang ke Brexit (pintu keluar tol di Brebes) yang memakan tumbal berupa korban nyawa tak berdosa sejumlah 18 orang,” katanya.

Menurut dia, eristiwa kemacetan tak biasa tersebut tentu mengundang tanya. Ada masalah apa? Apakah benar asumsi publik terkait adanya ketidakmampuan atau mis-managamen yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo dalam mempersiapkan pelayanan publik yang memadai dalam menyambut perayaan hari besar agama? Ataukah jangan-jangan kemacetan parah tersebut adalah sebuah rekayasa produk konspirasi dan persengkongkolan para sindikat dan kartel ekonomi, sebagaimana konspirasi merekayasa kenaikan harga kebutuhan pokok di luar kewajaran untuk menciptakan pembenaran faktual bagi kebijakan impor.

“Pembenaran faktual melalui rekayasa kenaikan harga sangat diperlukan lantaran kebijakan impor selalu ditentang keras oleh publik,” pungkasnya.

Dikatakannya, sebetulnya jika ditengok kenangan pahit ke belakang, tahun 2013 lalu, konspirasi untuk merekayasa kemacetan parah tersebut, sebelumnya juga pernah dilakukan di pelabuhan penyebarangan Merak-Bakauheni. Ketika itu, sebut dia, kemacetan, dari dan menuju pelabuhan, mengular hingga puluhan kilo meter. Tujuan dari rekayasa horor kemacetan tersebut diduga untuk menciptakan pembenaran faktual bagi projek pembangunan Jembatan Selat Sunda.

“Karena itu, kami berkesimpulan horor kemacetan tak biasa tersebut bukan akibat dari penerapan “managemen aku ora mikir” dalam pemerintahan Joko Widodo. Kemacetan parah di hari raya Natal (2015) dan Idul Fitri (2016) dapat diduga sebagai sebuah rekayasa (by design) produk konspirasi para komplotan taipan, saudagar, sindikat dan kartel ekonomi, tentu untuk menciptakan pembenaran faktual diterapkannya sejumlah kebijakan orderan cukong,” katanya.

Kemudian, dia mempertanyakan untuk tujuan apa konspirasi merekayasa horor kemacetan, baik horor kemacetan di Cikampek dan Cipularang saat perayaan Natal tahun 2015 maupun horor kemacetan di Brexit di saat musim mudik  perayaan hari raya Idul Fitri 2016 beberapa waktu lalu? Apakah Presiden Joko Widodo dan aparatur negara terlibat dalam kejahatan konspiratif tersebut?

Menurutnya, jika benar dugaan bahwa tujuan atau target yang hendak dicapai dari kejahatan konspirasi rekayasa kemacetan tersebut adalah untuk menciptakan sebuah pembenaran faktual terkait penerapan dua kebijakan penting yang membutuhkan dukungan publik dan parlemen, yaitu kebijakan tentang Tax Amnesty dan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN. Maka, konspirasi kejahatan untuk merekayasa kemacetan tersebut diduga tak mungkin tanpa sepengetahuan Presiden Joko Widodo.

“Tak mungkin juga konspirasi rekayasa kemacetan tersebut tak melibatkan pejabat dan aparatur negara, seperti pejabat dan aparat di institusi Kepolisian, intelijen, BUMN dan Departemen Perhubungan,” katanya.

(Hurri Rauf)

SHARE
Comment