Eks Pimpinan KPK: Pemberian WTP Sudah Lama Diperjualbelikan

Eks Pimpinan KPK: Pemberian WTP Sudah Lama Diperjualbelikan

SHARE

Publik-News.com – Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Haryono Umar mengatakan adanya praktik korupsi berupa praktik jual beli pemberian opini laporan keuangan pemerintah wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh auditor BPK sudah lama dilakukan.

Menurutnya, banyak di lingkungan kementerian/lembaga dan daerah mendapat predikat WTP, namun pejabatnya banyak yang melakukan korupsi.

“Kementerian Perhubungan bertahun-tahun WTP, tapi ternyata ada suap. Polisi sampai turun di sana (kasus pungli). Ada beberapa daerah katanya WTP tapi kena OTT. Artinya, opini yang demikian sakral ternyata bisa diperdagangkan,” kata Haryono, Senin, 29 Mei 2017.

“Maka, WTP tidak menjamin tidak korupsi,” imbuhnya.

Ia kemudian menanggapi kasus suap antara auditor BPK dan Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Menurutnya, posisi Irjen seharusnya bisa menjadi garda terdepan untuk memberantas praktek-praktek korupsi di lingkungan kementeriannya.

“Bukan menutupi. Ini hal buruk dia tutupi, itu bisa kenal loh ada pasalnya di KUHP. Bagaimana dia (Irjen) melakukan pencegahan kalau dia menutup-nutupi,” ujar pria yang juga mantan Irjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI ini.

Sebelumnya, KPK  melakukan operasi tangkap tangan di Gedung BPK dan juga Kementerian Desa dan PDTT pada Kamis, 26 Mei 2017. Dalam operasi ini tujuh orang ditangkap. Namun akhirnya, empat orang ditetapkan sebagai tersangka, tiga orang dilepas dan dijadikan saksi.

Keempat orang tersangka itu adalah Auditor Utama Keuangan Negara III BPK, Rocmadi Saptogiri, Auditor BPK Ali Sadli, Irjen Kemendes Sugito dan Pejabat Kemendes, Jarot Budi Prabowo.(Fq)

 

 

SHARE
Comment