Home Politik Enam Kriteria Calon Pemimpin Lembaga Pemantapan Pancasila Yang Harus Diperhatikan

Enam Kriteria Calon Pemimpin Lembaga Pemantapan Pancasila Yang Harus Diperhatikan

Publik-News.com – Direktur Eksekutif EmrusCorner Emrus Sihombing menilai, keputusan Presiden Jokowi untuk membentuk lembaga pemantapan Pancasila cukup tepat, rasional dan strategis untuk menimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam segala denyut jantung berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di negeri ini.

“Ide Presiden Jokowi tersebut suatu trobosan luar biasa di tengah dunia yang “dihantui” tindakan radikal dari sekelompok orang yang memaksakan kehendak dengan kekerasan, yang sering disebut sebagai teroris. Fakta menunjukkan, Indonesia sudah salah satu negara yang menjadi sasaran mereka,” kata Emrus, Selasa (20/12/2016).

Menurut dia, pemantapan implementasi nilai luhur Pancasila, sebagai mana diinginkan Presiden, harus terwujud secara operasional dalam semua isi UU, kebijakan, program, tindakan aparatur negara dan segenap warga negara Indonesia, mulai dari pusat mengalir ke daerah-daerah, lanjut ke desa-desa hingga pada kelompok inti dalam suatu masyarakat, yaitu keluarga.

“Pembentukan suatu badan yang mengelolah pemantapan implementasi nilai-nilai luhur Pancasila lebih cepat lebih baik,” katanya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Emrus mengusulkan agar Jokowi mengangkat sosok yang mampu memimpin Badan Pemantapan Implementasi Nilai Luhur Pancasila (BPINLP) tersebut. Oleh karena itu, Dalam pandangan dia, sosok yang tepat untuk memimpinan BPINLP harus memiliki sedikitnya enam kriteria utama sebagai berikut.

Pertama, menguasai dan meresapi betul pemikiran Bung Karno. Sebab beliaulah yang pertama kali menyampaikan Pancasila itu pada tangggal 1 Juni 1945, yang sekaligus juga menjadi hari kelahiran Pancasila.

Kedua, nasionalis religius. Hal ini penting, karena negara kita bukan negara agama, tetapi negara yang mengakui keberadaan agama dalam segala aspek kehidupan. Fakta di Indonesia, sejak dulu dan tentu seterusnya tumbuh dan berkembang berbagai agama yang sudah diakui di Indonesia.

Jadi, Indonesia tidak mengenal mayoritas-minoritas dari aspek keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ada, mayoritas dari aspek manapun merangkul minoritas, dan minoritas dari perspektif apapun harus menjadi berkat bagi mayoritas dalam segala bentuk yang positif. Dengan demikian, sekalipun berbeda kepercayaan agama, tetap dibalut dalam kebersamaan dan kesatuan Indonesia.

Ketiga, pemikiran, pandangan dan tindakannya selama ini harus menunjukkan nilai kebangsaan Indonesia yang pluralis.

Kempat, perilaku kesehariannya harus inklusif. Artinya, ia tidak berada dalam suatu kelompok atau organisasi sosial atas dasar suku, agama, ras yang sifatnya sangat eksklusif.

Kelima, sosok yang mampu membangun komunikasi kebangsaan dengan berbagai kalangan kepentingan di negeri ini, tentu dalam koridor UUD 1945, Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Keenam, yang tak kalah pentingnya, sosok tersebut berkeyakinan kuat dan mampu menguji secara akademik dari perspektif filsafat moral, filsafat etika, dan terutama filsafat hukum bahwa Pancasila digali dari nilai-nilai luhur budaya kebangsaan Indonesia dan tak tergantikan oleh ideologi apapun di dunia, sepanjang eksistensi negera Indonesia tetap terjaga.

“Point keenam ini sangat penting agar sosok tersebut mampu berdialektika di ruang publik tentang kedalaman nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber aturan tertulis maupun yang tidak tertulis yang berlaku di bumi pertiwi kita,” katanya. (HR)

Comment