Fadli: Pemerintah Otoriter Blokir Telegram

Fadli: Pemerintah Otoriter Blokir Telegram

SHARE

Publik-News.com – Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai pemerintah terlalu gegabah dengan memblokir aplikasi percakapan instan Telegram. Sebab, media sosial itu tidak selalu mengandung konten radikal.

“Masyarakat kita sekarang sudah memahami bagaimana teknologi aplikasi, aplikasi digital ini penting. Sudah menjadi bagian dari kebutuhan primer. Mungkin ada yang gunakan Telegram untuk bisnis atau untuk kepentingan lain,” ujar Fadli di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7/2017).

Fadli menganggap pemerintah Indonesia saat ini sikapnya sama seperti negara China, memblokir seluruh aplikasi yang bukan milik negaranya.

“Nanti mungkin akan bisa Facebook, WhatsApp, Twitter, dan lain-lain nanti kita kayak di negeri China saja punya aplikasi sendiri,” kata Waketum Gerindra itu.

“Kita ini kan bukan pemerintahan otoriter. Kita ini demokrasi nggak bisa main bubarkan, bredel, hapuskan begitu saja,” ucapnya.

Maka itu, Fadli meminta pemerintah lebih baik menyiapkan regulasi agar ketika memblokir aplikasi yang mengarah pada terorisme tepat sasaran.

“Itu kan ada aplikasinya juga di Singapura. Begitu mereka bisa mengontrol pornografi, mengontrol narkoba atau yang lain, itu bisa mereka,” tutur Fadli.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) memblokir aplikasi Telegram karena dianggap mengandung konten propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, disturbing images, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

“Saat ini kami juga sedang menyiapkan proses penutupan aplikasi Telegram secara menyeluruh di Indonesia apabila Telegram tidak menyiapkan standard operating procedure (SOP) penanganan konten-konten yang melanggar hukum dalam aplikasi mereka,” ucap Dirjen Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan, Jumat (14/7).

“Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tuturnya. (Fq)

SHARE
Comment