Fadli: Perppu Pembubaran Ormas Diktator Gaya Baru

Fadli: Perppu Pembubaran Ormas Diktator Gaya Baru

SHARE

Publik-News.com – Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Tentang Organisasi Kemasyarakatan merupakan gaya baru dari kediktatoran pemerintah.

“Pembentukan Perppu Tentang Keormasan secara substantif mengarah pada model kediktatoran gaya baru,” kata Fadli di Jakarta, Kamis (13/07/2017).

Maka itu, kata Fadli, Perppu itu harus ditolak karena isi Perppu itu mengekang kebebasan berserikat . “Menurut saya, Perppu ‘diktator’ ini harus ditolak,” tegasnya.

Fadli menjelaskan ada beberapa hal yang dihapus pemerintah dalam UU No.17 Tahun 2013. Pertama, pemerintah menghapus pasal 68 UU No.17 Tahun 2013 yang mengatur ketentuan pembubaran Ormas melalui mekanisme lembaga peradilan.

Kedua, pemerintah menghapus  pasal 65 yang mewajibkan pemerintah untuk meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung dalam hal penjatuhan sanksi terhadap Ormas

“Bahkan spirit persuasif dalam memberikan peringatan terhadap Ormas, sebagaimana diatur dalam pasal 60, juga ditiadakan” kata Fadli.

Perppu itu juga tidak mengatur tentang peringatan berjenjang terhadap ormas yang dianggap melakukan pelanggaran. Padahal, dalam UU sebelumnya diatur

“Artinya, kehadiran Perppu tersebut selain memberikan kewenangan yang semakin tanpa batas kepada pemerintah, juga tidak lagi memiliki semangat untuk melakukan pembinaan terhadap Ormas. Ini kemunduran total dalam demokrasi kita,” ujarnya.

Selain itu, diterbitkannya Perppu ini tidak dalam keadaan situasi yang genting. Sebab, dalam Pasal 22 ayat 1 UUD 1945 dan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perppu, Perppu bisa dikeluarkan dalam keadaan kegentingan yang memaksa.

“Pertanyaannya sekarang, adakah kondisi kegentingan yang memaksa sehingga pemerintah membutuhkan Perppu? Kegentingan ini harus didefinisikan secara objektif. Tidak bisa parsial,” kata Fadli.(Fq)

 

SHARE
Comment