Home Politik Fadli Zon Berharap Polemik Kasus Korupsi Novanto Tak Melebar Ke Mana-Mana

Fadli Zon Berharap Polemik Kasus Korupsi Novanto Tak Melebar Ke Mana-Mana

133

Publik-News.com – Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon kembali mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah tersangka dugaan kasus korupsi KTP-el Setya Novanto resmi ditahan. Novanto memang masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta akibat kecelakaan tunggal lalu lintas.

Namun demikian, Lembaga adhoc yang dipimpin Agus Rahardjo ini tetap mengawal Setya Novanto. Ketua DPR ini resmi ditahakan selama selama 20 hari ke depan, terhitung mulai Jumat, hari ini, 17 November 2017 sampai dengan 6 Desember 2017, di Rutan Negara Klas I Jakarta Timur, Cabang KPK.

Menurut Fadli Zon, kasus yang menjerat Ketua Umum Partai Golkar itu membuat negara ini gaduh. Kegaduhan akibat kasus hukum yang menjerat Novanto ini membuat Fadli Zon prihatin dan memunculkan polemik.

Fadli Zon yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini berharap penyikapan terhadap kasus Novanto proporsional dan tidak melebar ke mana-mana. Hal ini diungkapkan Fadli Zon melalui akun Twitternya @fadlizon, Sabtu (18/11/2017). Berikut cuitan dia selengkapnya.

Saya prihatin atas gonjang-ganjing yg sdg terjadi di tanah air belakangan ini, yaitu kegaduhan yg sdg berkembang terkait kasus hukum yang dihadapi Ketua DPR RI @sn_setyanovanto.

Apa yang terjadi di tanah air tentu saja membuat kita prihatin. Namun kita harus menjaga agar tanggapan trhdp kasus tsbt tetap proporsional, tak melebar ke mana-mana.

Negara kita adalah negara hukum. Itu sebabnya kita harus menghormati proses hukum yang tengah dilakukan KPK.

Di sisi lain, Saudara @sn_setyanovanto juga memiliki hak untuk menempuh jalur hukum yang tersedia, dan hak itu perlu dihormati.

Jika kita menghadapi sengketa dlm mencari atau menegakkan keadilan, maka sudah sepantasnya kita berpegang pada undang-undang dan peraturan yg berlaku.

Itu rujukan kita dalam mencari keadilan. Baik KPK maupun DPR saya kira memiliki pemahaman yang sama atas hal ini.

Sebagai Pimpinan DPR, saya memastikan proses hukum yang sdg dijalani Ketua DPR Setya Novanto tak akan berpengaruh terhadap kinerja DPR.

Pimpinan DPR sifatnya kolektif kolegial. Dan perkara hukum yg sdg dihadapi Saudara Setya Novanto adalah perkara lama, bukan ketika yang bersangkutan sbg pimpinan DPR.

Kasus e-KTP ini terjadi pada periode lalu 2009-2014.

Pemberantasan korupsi dan penegakkan hukum saya kira kini semakin menjadi komitmen banyak pihak.

Bahkan kita menjadikan pemberantasan korupsi sbg salah satu agenda prioritas.

Komitmen pemberantasan korupsi harus ditunjukkan oleh elite-elite kita, baik di eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun di partai politik.

Kita berharap agar kasus korupsi e-KTP ini bisa segera diselesaikan, agar kehidupan kenegaraan kita tak tersandera oleh persoalan tersebut.

Itulah sebabnya kita juga meminta agar KPK tak melakukan politik tebang pilih, agar upaya penegakkan hukum mnjd tak kehilangan wibawa di hadapan publik atau melahirkan sikap apriori.

KPK juga perlu menunjukkan sikap dan perlakukan yang sama dalam soal Sumber Waras, Reklamasi, Pelindo 2, dan kasus besar lainnya.

Terkait dgn status Saudara @sn_setyanovanto, UU No. 17/2014 ttg MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) telah mengatur brbgai kemungkinan jika ada anggota atau pimpinan DPR yg terlibat perkara hukum.

Mekanisme penanganannya juga tersedia sesuai UU. Kita ikuti saja perkembangan kasusnya dulu.

Sebagai kolega sesama pimpinan DPR, sy turut prihatin atas kecelakaan yg menimpa Saudara @sn_setyanovanto. Semoga ia segera pulih agar dapat menghadapi kasusnya sesuai koridor hukum yg berlaku. (HR/PN)

Comment