Fahri Usul Jokowi Dihadirkan di Pansus

Fahri Usul Jokowi Dihadirkan di Pansus

SHARE

Publik-News.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mengusulkan agar Presiden Jokowi dihadirkan dalam pansus angket. Hal ini berkenaan adanya temuan pansus terkait pelanggaran yang dilakukan KPK.

“Saya misalnya mengusulkan agar presiden harusnya ditanya. Bagaimana sebetulnya ada KPK yang bekerja tanpa koordinasi dengan presiden. Saya sendiri seharusnya presiden dihadirkan. Bagaimana tanggapan presiden,” kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta , Rabu (23/8/2017).

Pansus angket telah menemukan 4 indikasi pelanggaran yang dilakukan KPK, yakni berkaitan dengan tata kelola kelembagaan, sistem penegakan hukum, masalah SDM, dan tata kelola anggaran KPK.

“Apakah memang menurut presiden wajar ada lembaga yang bekerja, satu sisi presidennya ngomong kemana mana, kita anti┬áKorupsi, tapi orang ditangkap ada setiap hari. Apa enggak ganjil di kepala presiden? Terus fungsi presiden dalam memberantas korupsi apa? Wong tiap hari ada korupsi kok,” sambungnya.

Fahri menyebut Presiden telah disumpah untuk bertanggung jawab terhadap jalannya negara. Namun, hal aneh saat Presiden tidak bisa bergerak dikala banyak orang dituding melakukan korupsi.

Menurut Fahri, hal itu mengancam kredibilitas Presiden di mata internasional. Makanya, kata Fahri, pansus menanyakan langkah Presiden ketika terjadi penyimpangan korupsi

“Kalau negara kita diisukan di luar negeri sbg negara korup lalu modal enggak mau datang, investasi nggak datang yg diminta bertanggungjawab siapa? KPK? enggak ada KPK diminta pertanggungjawaban soal itu. Itu tanggungjawab presiden,” tandasnya.
Fahri mendorong untuk memperbaiki itu semua dengan  merevisi UU KPK.

“Kalau revisi itu sudah pasti lah karena penyimpangannya sudah terlalu banyak, keliatan secara kasat mata ya,” tegasnya. (Fq)

 

 

 

SHARE
Comment