Fatwa MUI, Mahfud: Itu Tidak Mengikat, Boleh Tidak Diikuti

Fatwa MUI, Mahfud: Itu Tidak Mengikat, Boleh Tidak Diikuti

SHARE

Publik-News.com – Profesor Mahfud MD menyebut Fatwa MUI yang melarang orang islam memakai atribut nonmuslim kedudukakannya tidak bisa disamaartikan dengan hukum positif

“Sehingga penegakannya tidak bisa menggunakan Polri sebagai aparat penegak hukum,” kata Mahfud yang kini menjadi Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) dalam pesan tertulisnya, Sabtu, 24 Desember 2016.

Pernyataan Mahfud ini senada dengan apa yang dikatakan Kapolri Jendral Tito Karrnavian. Mahfud juga merespon atas tanggapan masyarakat yang menyangkal pernyataan dari kapolri.

Mahfud menilai, gejolak yang berkembang di masyarakat karena belum paham mengenai kedudukan hukum. Karena berbeda antara norma hukum dengan norma yang bukan hukum

Mahfud menjelaskan, fatwa sifatnya tidak mengikat. Sehingga apabila ada yang tidak setuju maka tidak ada larangan untuk tidak mengikutinya.

Apalagi, Mahfud memberikan contoh, fatwa yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) saja itu tidak mengikat dan boleh untuk tidak diikuti.

“Fatwa hanyalah pendapat hukum (legal opinion) dan bukan hukum itu sendiri. Saya berpendirian bahwa fatwa keagamaan tidak mengikat dalam arti hukum, boleh diikuti dan boleh tidak,” kata Mahfud.

“Jadi benar pendapat hukum atau fatwa Kapolri bahwa fatwa MUI tentang atribut Natal tak bisa ditegakkan oleh negara karena fatwa, dalam konteks Indonesia, bukanlah hukum positif,” Tambahnya

Namun demikian, Mahfud menilai fatwa MUI ini baik untuk diikuti. Akan tetapi, dalam implementasinya, tidak boleh menggunakan aparatur negara. (faruq)

 

 

 

 

SHARE
Comment