Home Regional Fatwa MUI Tak Digubris, Kapolres Depok Malah Instruksikan Bawahannya Pasang Spanduk Natal

Fatwa MUI Tak Digubris, Kapolres Depok Malah Instruksikan Bawahannya Pasang Spanduk Natal

Publik-News.com – Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang melarang umat Islam menggunakan atribut Natal, ternyata tidak digubris oleh Kapolresta Depok Ajun Komisaris Besar Herry Heryawan.

Betapa tidak, Disaat MUI mengeluarkan fatwa haram bagi umat Islam menggunakan atribut Natal yang bukan bercirikan Islam, Herry malah menginstruksikan seluruh markas polsek di wilayah hukum Polresta Depok untuk memasang spanduk ucapan selamat memperingati Natal dan tahun baru.

“Setiap polsek harus membentangkan spanduk ucapan selamat Natal dan tahun baru. Tujuannya untuk menghormati kebebasan beragama sebagai nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila,” kata Herry usai melakukan sidak kesiapan personel, dikutip dari Kompas, Senin (19/12/2016).

Menurut dia, pemasangan spanduk ucapan Natal di seluruh markas Polsek merupakan bentuk toleransi antar-umat beragama. Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Maka dari itu, dia mengajak semua pihak agar menjaga kebersamaan dan menghormati umat agama lain yang ingin merayakan hari raya agamanya.

Sebelumnya, MUI sudah mengeluarkan fatwa bagi umat Islam terkait atribut Natal. Ada enam poin yang direkomendasikan MUI. Berikut keenam rekomendasi MUI tersebut.

Pertama, umat Islam agar tetap menjaga kerukunan hidup antara umat beragama dan memelihara harmonis kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa menodai ajaran agama, serta tidak mencampuradukkan antara akidah dan ibadah Islam dengan keyakinan agama lain.

Kedua, umat Islam agar saling menghormati keyakinan dan kepercayaan setiap agama. Salah satu wujud toleransi adalah menghargai kebebasan non-muslim dalam menjalankan ibadahnya, bukan dengan saling mengakui kebenaran teologis.

Ketiga, umat Islam agar memilih jenis usaha yang baik dan halal, serta tidak memproduksi, memberikan, dan/atau memperjualbelikan atribut keagamaan non-muslim.

Keempat, pimpinan perusahaan agar menjamin hak umat Islam dalam menjalankan agama sesuai keyakinannya, menghormati keyakinan keagamaannya, dan tidak memaksakan kehendak untuk menggunakan atribut keagamaan non-muslim kepada karyawan muslim.

Kelima, pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada umat Islam sebagai warga negara untuk dapat menjalankan keyakinan dan syariat agamanya secara murni dan benar serta menjaga toleransi beragama.

Keenam, pemerintah wajib mencegah, mengawasi, dan menindak pihak-pihak yang membuat peraturan (termasuk ikatan/kontrak kerja) dan/atau melakukan ajakan, pemaksaan, dan tekanan kepada pegawai atau karyawan muslim untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama seperti aturan dan pemaksaan penggunaan atribut keagamaan non-muslim kepada umat Islam. (Al)

Comment