Fenomena Gung Es dan Kegaduhan Pemerintahan Jokowi

Fenomena Gung Es dan Kegaduhan Pemerintahan Jokowi

SHARE

Pinjaman China adalah persoalan Gunung Es, mana mungkin Antara Bangsa Indonesia dengan China bisa bekerja sama ? Karena Ada persoalan sejarah dan sentimen Idiologi, tiba tiba Jokowi menjalin kerja sama ekonomi serta membebaskan VISA terhadap China pada hal secara Idiologi Pancasila tidak memukingkan bekerja sama dengan China, Karena bagaimana pun juga China itu anti Agama.

Demikian juga Indonesia tidak mungkin bisa bekerja sama dengan Israil/ Yahudi, Karena persoalan imperealisme dan penjajahan atas bangsa Palestina.

Rasanya sangat melelahkan dan sempoyongan melihat keadaan praktek praktek pemerintahan Jokowi ini. Dari mana Rakyat Indonesia memulai untuk sejenak melupakan peristiwa demi peristiwa datang silih berganti dengan mempertontonkan ke amatiran pengelolaan Bangsa dan Negara.

Kondisi ini bagaikan gunung es yang setiap saat bisa meleleh dan menggerus pradaban bangsa Indonesia. Kegaduhan yang berasal dari prilaku Pemerintahan Jokowi terhadap suatu kebijakan yang menimbulkan dampak kerusakan demokrasi, ekonomi dan sosial yang berlangsung berulang ulang tanpa ada kesadaran dari President Jokowi dan hal ini telah menciptakan suasana kegentingan yang pada akhirnya menciptakan suasana gunung es.

Suasana kegentingan ini, dipicu oleh prilaku Pemerintahan Jokowi Itu sendiri terhadap rasa keadilan, diskriminstif terhadap pemegang mayoritas stake holder NKRI yaitu Umat Islam. Disamping adanya perasaan diskriminstif oleh Umat Islam maupun Pribumi terhadap Pemerintahan Jokowi baik dari sisi hukum, ekonomi dan kekuasaan, juga adanya kebijakan Ekonomi bilateral khususnya dengan China yang mengancam masa depan bangsa Indonesia, termasuk ancaman tergerusnya pradaban bangsa Indonesia.

Kebijakan pinjaman tBilateral dengan China tidak hanya membangkitkan kembali sentimen idiologi Komunisme, maupun Sentimen monopolistik Ekonomi, tetapi juga menjadi ancaman sangat serius apabila Pemerintahan Jokowi gagal memenuhi persyaratan persyaratan negatif covenant atas pinjaman bilateral China maupun persyaratan investasi China di Indonesia. Kegagalan Pemerintahan Jokowi di dalam memenuhi negatif convenant tersebut mengancam Indonesia jadi Koloni China.

Negatif Convenant itu adalah persyaratan yang harus wajib di penuhi oleh President Jokowi, misalnya China setuju memberikan pinjaman Kereta cepat Jakarta- Bandung tapi dengan syarat negatif convenantnya harus ada Meikarta tanpa izin atau izin diurus belakang, Demikian juga pada proyek proyek investasi swasta negatif convenantnya bisa jadi semua tenaga kerjanya adalah dari China tanpa harus ada dokumen keimigrasian. Bisa mungkin ketika Jokowi mati matian mendukung Ahok jadi Gub DKI mungkin saja salah satu syarat pinjaman negatif convenant ini.

Selanjutnya, Negatif Convenat atas syarat syarat pinjaman bilateral China ini terhadap Pemerintahan Jokowi ini mungkin saja juga menyangkut Umat Islam. Misalnya bahwa Agama Islam harus di jauhkan dari ekonomi dan Politik. Kekalahan Ahok pada Pilgub DKI melahirkan sentimen terhadap Umat Islam. Umat Islam di tuduh radikal, Umat Islam di tuduh anti Pancasila, Umat dituduh intolerans.

Kekalahan Ahok dalam Pilgub DKI adalah pelanggaran terhadap negatif convenant atas persyaratan pinjaman dan Investasi yang diberikan China pada Pemerintahan Jokowi. Penerbitan Perpu no 2 2017 saya pikir ini juga bagian dari penebusan atas pelanggaran Negatif convenat tersebut, sehingga HTI harus dibubarkan.

Peristiwa peristiwa yang menjadi sumber kegaduhan Pemerintahan Jokowi adalah berasal dari lingkunan kekuasaan Jokowi itu sendiri seperti :

1. Perlindungan hukum dan per lakukan hukum terhadap terpidana Ahok adalah menyimpang dari azas azas hukum yang berlaku di Indonesia.

2 Hasil Investigatif Audit BPK menyatakan adanya kerugian Negara sebesar 191 M dalam pembelian Sumber waras PEMDA DKI mengembalikan, ini juga sangat diskriminstif hukum dan UU

3. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menggunakan teknologi China, sejak kapan China dapat membangun kereta cepat?. Saya tidak percaya dengan safety Teknologi China.

4. Penerbitan Perpu yang tidak sesuai dengan persyaratan penerbitan Perpu, bikin gaduh

5. Dan yang terbaru adalah pernyataan Victor Laiskodat yang sangat menyebarkan permusuhan, Minoritas kok Rasis dan tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki kapasitas bicara Khilafah. Ini juga menimbulkan kegaduhan. Terbaru. Kalau tidak di proses hukum secara proper ini bisa menimbulkan instabilitas Nasional.

6. Proyek Meikarta

Memberikan semua hal Pembangunan infrastruktur pada China, menimbulkan gesekan pradaban bangsa Indonesia terhadap negatif convenant atas pinjaman yang diberikan China pada Pemerintahan Jokowi akan menimbulkan Gun es sebab Bangsa Indonesia merasakan ada ancaman Kolonialisme dan dan ketidak adilan secara absolut pada Umat Islam dan Pribumi.

Oleh: Habil Marati

SHARE
Comment