Fraksi PPP: Keputusan Jokowi Tak Bisa Digugat

Fraksi PPP: Keputusan Jokowi Tak Bisa Digugat

SHARE

Publik-News.com – Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Reni Marlinawati meminta agar semua pihak menghormati ijtihad politik Presiden Joko Widodo perlu dalam me-reshuffle kabinetnya.
Perubahan komposisi kabinet ini diharapkan mampu meningkatkan akselerasi kerja nyata untuk rakyat. Menurut Reni, keputusan Presiden Jokowi menggatikan sebagian pembantunya tak bisa diganggu gugat karena hal itu merupakan hak proregatif Presiden.

“Penunjukan menteri merupakan hak prerogatif presiden yang tidak bisa diganggu gugat sekaligus menyambut positif ijtihad politik presiden dalam mengubah komposisi menteri dalam Kabinet Kerja ini,” ujar Reni dalam siaran persnya kepada wartawan, Kamis (28/7/2016).

Seperti dikatahui, Rabu siang Presiden telah mengumumkan susunan kabinet baru. Menteri dari PPP tak diganti. Ada Sembilan nama baru masuk kabinet dan empat nama lama bergeser posisi. Reni berharap, perubahan formasi ini dapat menuntaskan agenda kerakyatan dan menajamkan visi misi pemerintahan melalui Nawacita.

“Momentum perubahan formasi kabinet ini harus dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai energi baru dan semangat baru dalam menjalankan agenda pemerintahan,” katanya.

Dikatakan Reni, perubahan formasi kabinet ini harus berdampak positif bagi kerja pemerintahan. Agar hiruk pikuk reshfulle ini berbanding lurus dengan output berupa kerja konkret untuk rakyat.

Reni yang juga Anggota Komisi X ini mengatakan bahwa sejumlah bidang yang selama ini kinerjanya kurang greget adalah bidang ekonomi. Kerja bidang ekonomi harus ditingkatkan, khususnya dalam menggenjot kembali penerimaan negara yang meleset dari target.

Sementara di bidang kesejahteraan rakyat, perhatian serius tertuju pada persoalan vaksin palsu, kartu BPJS palsu, dan kejahatan seksual terhadap anak. Ini perlu perhatian serius kabinet baru.

(Hurri Rauf)

SHARE
Comment