Ganti Seluruh Komisaris dan Direksi BUMD DKI Pembeban APBD

Ganti Seluruh Komisaris dan Direksi BUMD DKI Pembeban APBD

SHARE

Pasca dilantik Gubernur Anies & Wagub Sandiaga agar laksanakan komitment wujudkan Good Clean and Strong Government, antara lain dg cara menggantikan seluruh Komisaris & Direksi BUMD DKI “titipan & loyalis” dari Era Ahok-Djarot. Hal ini berdasarkan trackrecord kinerja & LHP BPK, dimana tercatat tidak Profesional Entrepreneurship & Profit Oriented Business Management.

Berdasarkan dokumen2 a.l Wakil Ketua Tim Hukum & Advokasi Anies-Sandy sdr Yupen Hadi pernah melaporkan Direksi PT Bank DKI atas dugaan “menjadi distributor money politik kampanye Paslon Ahok-Djarot via Kartu Jakarta Lansia”. Dugaan tsb juga diikuti adanya temuan “pemberian kemudahan kredit rumah bagi PNS DKI loyalis Paslon Ahok-Djarot”, hal ini terbukti pasca KPUD menetapkan Paslon Anies-Sandy pemenang Pilkada serta merta PT Bank DKI menghentikan “pemberian kemudahan kredit rumah bagi PNS DKI”. Selain dari itu pemberian 23 ekor Sapi ke masyarakat Pulau Seribu, diduga kuat di fasilitasi PT Bank DKI seperti adanya temuan & pengakuan koordinator warga Luar Prov DKI menerima puluhan ekor sapi dari Gubernur Ahok via PT Bank DKI.

Berdasarkan Surat Edaran no. 3/SE/CORSE/III/2017 tertanggal 21 Maret 2017 dimaksudkan “persamaan statement secara Perusahaan”, jika di fahami butir 1 beserta sub point mengakibatkan pertanyaan mengapa PT Bank DKI pada hari yg sama (k.l 12-13 April 2017) membiarkan antrian warga Lansia & membukakan rekening atas nama warga hanya berdasarkan Copy KTP & Kartu Keluarga?. Ironisnya peristiwa itu ditemukan di Kantor Cabang Kecamatan Johar Baru, Kecamatan Kramatjati, Kecamatan Koja & Kantor-kantor Walikota. Patut diduga Pelaksanaan Pembukaan Rekening bagi Lansia dimasa kampanye jelang hari Pencoblosan 19/4/2017 sudah dipersiapkan secara “procedural” alibi nya berdasarkan Surat Edaran tersebut.

Dalam LHP BPK triwulan ke 3 & ke 4 atas Kinerja Keuangan pemanfaatan Penyertaan Modal Pemerintah dalam Laporan Realisasi Penyerapan APBD TA 2016 tercatat PT Bank DKI menerima Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) senilai Rp 1.2 Trilyun menjadi perhatian serius yg diduga meragukan BPK krn tidak sesuai kaidah PP no. 58/2005 & Peraturan Menteri Keuangan serta UU no. 17/2013. Oleh sebab itu patut diduga Oknum Komisaris & Direksi PT Bank DKI melakukan abuse of power atas pemanfaatan Dana PMP dimasa kampanye Pilkada DKI, dimana Kepala BPKAD Heru Budi juga sebagai Komisaris Utama PT Bank DKI. Semakin tidak logis laporan Tim Hukum & Advokasi Anies-Sandy sampai skrg tidak ada kabar lanjut baik law enforcement dari OJK & dari aparat hukum terkait.

Lebih tidak logika atas dugaan moneypolitic oleh oknum2 BUMD tidak dapat diantisipasi Tim KORSUPGAH DKI.

Demi kelancaran & keberlangsungan realisasi janji Kampanye serta visi misi Gubernur Anies – Wagub Sandy, sebelum melangkah jauh akan lebih baik jika melakukan pembenahan & pembersihan di lingkungan BUMD menggantikan seluruh Komisaris -Direksi yg di lanjutkan menggantikan Pejabat2 Eselon 2-4 di Pemerintah Prov DKI berdasarkan akuntabilitas & kapabilitas PNS berdasarkan Pemahaman & Penguasaan TUPOKSI.

Oleh: Ir. Agus Chairudin
(Penulis adalah Pemerhati Kebijakan Pemerintah & Transparansi Anggaran)

SHARE
Comment